“Tahun depan wajib untuk pengadaan seragam ini terlaksana,” kata Agus Haris.

Ia meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) mencari referensi ke daerah lain. Terkait mekanisme pengadaan secara berkesinambungan. Menurut Agus, salah satunya ialah Kota Balikpapan yang telah memprogramkan bantuan serupa selama 10 tahun. Bentuknya pun berupa uang tunai. Per pelajar mendapat Rp 1 juta tiap tahunnya.

“Belajar dari Balikpapan. Di sana bantuan seperti ini masuk dalam batang tubuh APBD,” ujarnya.

Pria yang duduk juga sebagai anggota Badang Anggaran (Banggar) DPRD ini mengusulkan agar bentuk bantuan bisa selang-seling. Jika tahun ini berupa barang maka tahun depan bisa berupa uang tunai. “Kalau di Balikpapan bantuannya antara siswa satu dengan lainnya sama. Yang membedakan kebutuhannya. Ada yang dipakai bayar uang gedung, ada pula yang digunakan membeli seragam,” ungkapnya.

Jika Balikpapan bisa dilakukan beruntun, maka Agus menilai ada mekanisme yang kurang tepat. Harapannya, program ini tidak putus di tengah jalan. Mengingat orang tua akan sedikit ringan saat membiayai pendidikan putra-putrinya. “Cari celah, saya harapkan bantuan ini tidak berhenti begitu saja,” ucapnya.

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, masih ada jeda waktu untuk Disdik menyiapkan pelaksanaan program di tahun depan. Terlebih anggaran untuk tahun 2019 belum dilakukan pembahasan. Perencanaan pun bisa dilakukan jauh hari sebelumnya.

Bilamana skema pengadaan tetap bisa beruntun, maka solusi terkahir yang ditawarkan yakni merngubah Peraturan Wali Kota (Perwali). Namun domain pengubahan terletak pada pimpinan daerah bukan DPRD. “Bisa juga perwalinya yang diubah,” tuturnya.

Sebagai informasi, bantuan perlengkapan sekolah ini terkendala adanya regulasi yang melarang hibah dilakukan secara beruntun. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2018 pasal 4 ayat 4c tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada APBD. Kemudian turunannya ialah Perwali nomor 6 Tahun 2018. (ak)

Artikel 2019, Bantuan Seragam Wajib Terlaksana pertama kali tampil pada Bontang Post .

Peserta program bimbel gratis dari Pemkot Bontang tersebut saat ini telah menyasar di tiga kelurahan. Di antaranya Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Berbas Pantai. Secara bertahap, nantinya bimbel ini menjangkau ke seluruh kelurahan yang ada di Bontang.

Kepala Disdik Bontang Akhmad Suharto mengatakan, terkait dengan peserta bimbel, pihaknya telah bekerja sama dengan setiap kecamatan di Bontang untuk menentukan siapa saja siswa-siswi yang didaftarkan untuk ikut. Tentunya kata dia, dalam melakukan pemilihan peserta, pihak kecamatan bersama kelurahan akan melakukan servei terlebih dahulu terkait dengan kondisi calon peserta.

“Meski baru dilaksanakan di tiga kelurahan, namun saat ini saja peserta sudah membludak. Satu kelas seharusnya kapasitas 26 orang, saat ini sudah 28 orang. Kalau terlalu banyak tentu kelas menjadi tidak efektif,” ujar Suharto saat diwawancarai Bontang Post belum lama ini.

Sudah dimulai sejak 17 September lalu, program ini diprioritaskan bagi pelajar yang orang tuanya bestatus kurang mampu. Mekanisme pembelajarannya, Disdik menetukan salah satu sekolah di kelurahan tersebut untuk dipakai menjadi ruang bimbel. Adapun tenaga pengajarnya, Disdik melakukan bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), bimbelnya dilaksanakan sebanyak 3 kali sepekan. Sementara jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilaksanakan sebanyak 4 kali sepekan.

“Mata pelajaran yang diajarkan hanya pelajaran yang akan di-UN (Ujian Nasional, Red.)-kan saja,” terangnya.

Untuk itu Akhmad Suharto berharap, melalui bimbel gratis ini kualitas kecerdasan siswa bisa semakin meningkat dan mendukung program wajib belajar (wajar) dari pukul 19.00-21.00 Wita. Selain itu, juga sekaligus mengimplementasikan visi misi Bontang dalam mewujudkan smart city. (bbg)

Artikel Bimbel Gratis Sasar Warga Tak Mampu  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, Akhmad Hidayat mengatakan, adanya masalah server serta aduan orang tua mengenai PPDB beberapa saat lalu, semua sudah selesai. Bahkan sudah dilaporkan ke Wali Kota Samarinda. “Sudah diselesaikan semua, dan sudah saya laporkan ke wali kota,” kata dia, Sabtu (14/7) kemarin.

Namun, Hidayat membenarkan, pada saat proses pendaftaran PPDB online beberapa saat lalu memang ada masalah. Dan masalah itu dari server Telkom. Sehingga, input data sempat dilakukan manual sembari menunggu server PPDB membaik.

“Dalam proses penginputan terdapat kesalahan. Data yang harusnya masuk ke SMP malah masuk ke SMA. Namun masalah itu sekarang sudah kelar,” tutur dia.

Hidayat juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengakomodasi keluhan orang tua siswa dengan menggelar rapat tertutup di balai kota beberapa saat lalu. Sehingga, apabila masih ada orang tua siswa yang mempermasalahkan mengapa anaknya tidak bisa masuk ke sekolah tertentu padahal nilainya cukup dan jarak rumahnya dekat, itu hanya segelintir orang.

“Intinya, sudah tidak ada masalah antara orangtua mengenai penerimaan siswa,” tegasnya. Selain itu, Disdik juga sudah menyediakan pelayanan pengaduan jika ada orangtua siswa yang ingin memberikan pengaduan terkait penerimaan siswa baru ini.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin juga mengatakan bahwa permasalahan PPDB online sudah selesai. Sistem penerimaan sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku.

“Siswa yang rumahnya radius 100 meter dari sekolah wajib diterima seberapa pun banyaknya. Dan itu sudah dilakukan,” tutur Sugeng.

Namun, Sugeng juga tidak mengelak bahwa dalam proses PPDB online ini mengalami beberapa kendala. Misalnya, dalam satu kelurahan harusnya nilainya ditambah sepuluh. Malah yang dari luar kelurahan nilainya bertambah menjadi 20.  “Nah ini yang perlu dilakukan pembenahan,” ujarya.

Meski begitu, lanjut dia, kurang  lebih setengah jam sebelum pengumuman penerimaan siswa sistemnya sudah baik. “Walaupun demikian, orang tua siswa tetap melakukan protes karena keterlambatan dan sebagainya,” pungkas Sugeng. (*/dev)

Artikel Disdik Klaim Masalah PPDB Sudah Beres  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Jadi kami (Dinas Pendidikan, Red.) tetap lelang utuh atau lelang jadi. Karena kami tidak boleh memecah untuk pengadaaan kain saja,” kata Saparudin.

Nantinya, pembuatannya juga bergantung pada pemenang tender apakah ingin mengajak kerja sama dengan pengusaha tekstil lokal atau tidak. Kendati, Dinas Pendidikan (Disdik) telah mencantumkan agar memberdayakan penjahit lokal. Peraturannya Disdik dilarang untuk melakukan pemaksaan.

“Misalnya si pemenang tender mau bekerja sama ya tidak apa-apa, tetapi kami mau mengarahkan itu yang tidak boleh,” ujarnya.

Adapun hasil uji laboratorium, spesifikasi kain memakai jenis katun prisima. Jenis ini lebih halus dibandingkan dengan katun prima. “Kainnya agak lembut sedikit kalau katun prima agak kasar,” ujar pria yang juga duduk sebagai Kasi Kurikulum SMP Disdik ini.

Terkait anggaran yang dikucurkan kembali mengalami perubahan. Setelah di awal bulan lalu dikatakannya tersedot APBD sejumlah Rp 2,188 miliar. Maka kali ini kembali naik menjadi Rp 3,8 miliar.

Sejumlah 38.727 siswa bakal memperoleh bantuan gratis ini. Mulai dari pelajar tingkat SD hingga SMA. Baik yang duduk di sekolah negeri maupun swasta.

“Kalau batik Rp 3,8 M yang kami anggarkan. Rumusnya, masing-masing anak kami anggarkan Rp 100 ribu,” tuturnya.

Sebelumnya diwartakan, batik kuntul mangrove ini merupakan instruksi dari Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Dalam teknis pengerjaannya, Neni berharap dapat memberdayakan pengusaha atau penjahit lokal Bontang. Seragam ini ke depan bakal dipakai oleh para pelajar di hari-hari tertentu.

Selain itu, Neni juga meminta masyarakat menyambut baik bantuan yang diberikan Pemkot Bontang. Tetapi, jika ada sekolah swasta yang tidak mau menerima maka Neni tak akan memberinya. (*/ak)

Artikel Seragam Batik Dilelang Utuh, Partisipasi Penjahit Lokal Terhambat  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Di ajang turnamen yang merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diikuti oleh 14 SMP yang ada di Kota Taman. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMP YPK, SMP YPPI, SMP IT DHBS, SMP YPVDP, serta SMP Atsaqibiyah.

Kadisdik Bontang Akhmad Suharto didampingi Kasi Kurikulum SD Badi Krismanto mengatakan, turnamen gala siswa ini dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Untuk jenjang pertama ini, yakni penyisihan tingkat kecamatan yang digelar mulai 3-10 Maret 2018.

“Per kecamatan nanti diambil satu. Sehingga nantinya ada tiga sekolah yang dipertandingkan di tingkat kota. Untuk mewakili Bontang ke provinsi, akan diambilkan 7-10 pemain dari tim yang menang, dan beberapa pemain berbakat yang dipilih langsung oleh PSSI selama masa penyisihan,” terangnya.

Akhmad Suharto berharap, lewan event Gala Siswa 2018 ini dapat menggalakkan olahraga di Kota Taman serta dapat melahirkan bibit-bibit pesepakbola yang unggul yang nantinya bisa mengharumkan nama Bontang hingga ke kancah Internasional.

“Gala siswa ini baru tahun pertama. Harapannya jika bisa dilaksanakan setiap tahun, sekolah-sekolah bisa mempersiapkan lebih dini. Disatu sisi, juga menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan bakatnya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negative,” tukasnya. (bbg)

Artikel Disdik Gelar Turnamen Gala Siswa, Diikuti 14 Sekolah se-Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG – Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Sunarya meminta kepada Kepala SDN 012 Bontang Selatan untuk menghentikan peraturan denda bagi siswa yang tidak masuk sekolah, membolos, dan membuang sampah sembarang. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme pemberlakuan aturan yang tertuang dalam hasil keputusan rapat komite.

“Hentikan (pemberlakuan denda, Red.). Tidak boleh ada denda dulu. Ada mekanisme lain yang bisa diterapkan kepada anak yang sifatnya mendidik,” tutur Sunarya.

Seharusnya sebelum aturan tersebut dijalankan, kepala sekolah mengundang wali murid dalam rapat komite. Setelah itu, hasil keputusan dibagikan kepada siswa untuk ditandatangani baik pelajar setempat maupun orang tua dan diketahui oleh kepala sekolah.

Ia melarang jikalau hanya berdasarkan keputusan antara wali kelas dengan siswa. Oleh karena itu, Sunarya meminta peraturan tersebut diberlakukan untuk tahun ajaran baru ke depan sesuai dengan mekanisme yang telah dipaparkan di atas.

Selain itu, ia juga memohon kepada Kepala SDN yang terletak di Gang Koi I Kelurahan Tanjung Laut Indah untuk membuat kronologis kejadian secara beruntut dan ditandatangani kepala sekolah. Keterangan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai  bahan laporan.

“Buat kronologis kejadiannya tertulis ditandatangani kepala sekolah selanjutnya nanti akan saya laporkan ke kepala dinas,” tambahnya.

Terkait uang yang sudah terkumpul, pria yang pernah menjadi tenaga pendidik di SMPN 3 Bontang ini menyarankan untuk dibagikan ke para siswa. Teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah tetapi alangkah baiknya diketahui oleh wali murid.

“Bisa kumpulkan orang tua dulu, paparkan biar orang tua yang memutuskan. Tapi harus ada notulen dan daftar hadirnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SDN 012 Bontang Selatan Judiansyah membenarkan adanya aturan pemberlakuan denda. Kegiatan ini sudah dilakasanakan dari tahun lalu, tetapi baru kali ini dipermasalahkan.

“Memang benar ada denda misalkan anak yang terlambat, membolos, dan membuang sampah tidak pada tempatnya tapi kalau anak sakit atau tidak hadir karena izin itu tidak kena,” kata Judiansyah.

Adapun jumlah denda bagi pelanggar yang membuang sampah sembarang dikenakan Rp 2 ribu, sedangkan siswa yang membolos dan tidak masuk tanpa keterangan dipatok Rp 3 ribu dendanya.

Sistem ini hanya diterapkan di kelas VI dengan tujuan layaknya uang kas kelas yang bisa digunakan saat perpisahan nantinya ataupun kegiatan menjenguk teman yang sakit. “Guru hanya memantau, uang dipegang oleh siswa,” tukasnya. (*/ak)

Artikel Disdik: Hentikan Pemberlakuan Denda  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Sumber daya manusia disini pada dasarnya siap untuk melaksanakan FDS, tetapi kita terkendala di sarana dan prasarana,” terangnya.

Pihak Disdik menilai ada beberapa sekolah yang dapat melaksanakan konsep FDS ini. Penilaian berdasarkan delapan standar nasional pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, serta penilaian pendidikan.

“Beberapa sekolah yang dapat melakukan FDS diantaranya SMP YPK, SMP YPVDP, SMPIT DHBS, dan SMP Yabis, sedangkan untuk SMP Negeri hanya SMPN 1 Bontang,” paparnya.

Anwar Sanusi menjelaskan, bahwa sarana dan pasarana menjadi poin utama sebelum melaksanakan FDS. Ia menunjukkan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah menengah pertama di Bontang. Beberapa sekolah belum memiliki gedung kelas yang sesuai dengan rombongan belajarnya (rombel).

“Salah satu contoh SMPN 2, pembangunan gedung kelas mereka belum dilanjutkan tahun ini. Tidak bisa FDS diterapkan kepada sekolah yang masih melakukan proses belajar-mengajar secara double shift,” ujarnya.

Selain gedung kelas, sarana dan prasarana lain yang menunjang penerapan FDS ialah jumlah kantin, laboratorium, dan sarana ekstrakurikuler. Disamping itu, satu poin yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan FDS ialah persetujuan dari orang tua murid. Namun, dirinya mendukung apabila SMPN 1 Bontang menerapkan FDS pada tahun ini.

“Saya harapkan SMPN 1 Bontang menjadi piloting project FDS, sehingga beberapa tahun lagi sekolah-sekolah lain bisa mencontohnya,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa SMPN 1 Bontang siap melakukan FDS tahun ini. Kepala Sekolah SMPN 1 Bontang Purwanto menjelaskan akan menunggu petunjuk teknis terkait konsep FDS ini.

“Kami masih menunggu terkait aturan ini apakah menggunakan peraturan menteri atau yang lainnya, kami akan mengkaji terlebih dahulu, tetapi sekolah kami yang didapuk sebagai sekolah piloting selalu siap apabila diizinkan Disdik Bontang. Kesiapan kami baik dari sisi sarana maupun guru,” tandas Purwanto

Wacana FDS ini sebelumnya didengungkan oleh Mendikbud Muhajir Effendy. Mendikbud menghimbau kepada satuan pendidikan untuk menerapkan program ini di tahun ajaran baru. (*/ak)

Artikel Disdik Restui SMPN 1 Terapkan FDS pertama kali tampil pada Bontang Post .

Meski singkat menghadiri momen buka puasa bersama tersebut, Neni dalam sambutannya mengajak masyarakat Kota Bontang untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketakwaan. Baginya, puasa adalah sebuah keindahan dalam bertakwa. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka kita akan dipandang oleh Allah SWT sebagai orang beriman.

“Mari kita tunjukkan takwa kita dengan melaksanakan saum secara tulus dan iklas semata-mata karena Allah SWT,” ajak Neni.

Ia mengimbau agar kita senantiasa meluruskan dan memperkuat niat dalam beribadah puasa, mengajak untuk memperbanyak salat malam dan sunah, serta mengingkatkan tadarus, serta sedekah. Pada momen ini pula kita semua dapat terus mengembangkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama.

“Kita semua berharap, kebiasaan berbagi pada momen buka puasa ini juga tergambar dari besarnya angka pengumpulan zakat, infak dan sodakoh dapat berlangsung dengan baik di tengah warga Bontang,” harapnya.

Sementara itu, Ahmad Suharto menerangkan bahwa momen ini dapat terlaksana jelang akhir Ramadan karena ragam kegiatan yang digelar Disdik selama Bulan Ramadan, diantaranya ujian nasional, ujian semester, hingga penerimaan siswa baru. Ia berharap melalui momen Buka Puasa Bersama ini mari kita tingkatkan tali silaturahmi dan peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh staf yang selama sebulan telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan ujian semester, ujian nasional dan tengah mempersiapkan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017/2018. Mari kita tingkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bontang,”  tutupnya. (ra)

Artikel Neni Hadiri Buka Puasa Bersama Disdik Bontang  pertama kali tampil pada Bontang Post .

SANGATTA- Suksesnya gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu (Gerbang Desa Madu) adalah program kerja prioritas yang harus di ke depankan pejabat di lingkungan Pemerintah Kutim. Hal tersebut demi terwujudnya upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kutim.

Atas alasan itu, sebanyak 44 pejabat baru di lingkungan Pemkab Kutim kembali dilantik di Gedung Serba Guna (GSG) kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Senin (8/5) lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar.

Para pejabat tersebut terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jajaran pengawas di lingkungan Pemkab Kutim. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Kutim Nomor : 821/0512/BKPP/V/2017, tertanggal 8 Mei 2017.

Pada kesempatan itu, Bupati Ismunandar meminta para pejabat yang dilantik dapat langsung bekerja sesuai tugas serta fungsi masing-masing. Sehingga setiap program kerja yang telah diagendakan dapat segera direalisasikan, fokus, dan tuntas.

“Saya minta setiap pejabat segera berkoordinasi satu sama lain. Supaya langkah pemerintah mensukseskan program Gerbang Desa Madu dapat segera direalisasikan,” pinta pria yang pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim ini.

Menurutnya, jika memang ada kendala dalam tugas dan pekerjaan, pejabat diminta langsung berkoordinasi. Dengan demikian, setiap persoalan bisa langsung diselesaikan. Baginya, tidak ada kata malu bertanya bagi pejabat jika memang itu untuk kepentingan masyarakat.

“Ibarat kata, malu bertanya sesat di jalan. Saya tidak ingin yang demikian. Kalau ada masalah langsung disampaikan, kan ada kegiatan coffee morning sebagai wadah bagi para pejabat,” tuturnya.

Bupati mengaku pelantikan para pejabat oleh dirinya bukan tanpa alasan dan suatu maksud. Menurutnya, langkah dirinya tersebut menindaklanjuti peralihan kewenangan sejumlah pejabat dari Pemkab Kutim ke Pemprov Kaltim. Salah satunya Dinas Kehutanan (Dushut).

Selain itu, Bupati meminta jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) supaya segera mengurus proses peralihan kewenangan Pemkab Kutim ke Pemprov Kaltim terkait pengelolaan SMK dan SMK. Dirinya tidak ada masalah dikemudian hari.

Karenanya, Bupati menginstruksikan kepada para pihak terkait di Disdik untuk mempercepat proses dimaksud. “Saya dinas terkait segera komunikasi dengan Disdik Kaltim sudah sejauh mana tindaklanjutnya, agar hak dan kewajiban pejabat serta PNS yang pindah dapat dipenuhi,” pintanya.

Untuk diketahui, pelantikan 44 pejabat tersebut dihadiri oleh Sekda Irawansyah, Ketua DPRD Mahyunadi, Wakil Ketua II DPRD Encek UR Firgasih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Tornando Edmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta Mulyadi, dab Ketua Pengadilan Agama Sangatta Sinwani. (drh/hms8)

Artikel Pejabat Baru Wajib Fokus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Berita klarifikasi: Ternyata bukan karena LPJ, melainkan belum cairnya 2,3 miliar disebabkan oleh SK belum keluar dari pusat.

SANGATTA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim mengaku jika Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim sudah menyerahkan laporan dana hibah pada tahun 2016.

Otomatis, persoalan ini bukanlah penyebab lambatnya pencairan insentif 3 ribu guru Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Akan tetapi,  keterlambatkan disebabkan seretnya kuangan daerah karena badai defisit.

“Jadi sudah ada laporannya. Terkait dana Rp 2,3 miliar itu, memang bukan masalah belum ada laporan, tetapi SK-nya belum terbit. Kalau laporan Disdik sudah semua,” ujar Kepala Bidang Anggaran, Awang Amir Yusuf, Kamis (13/4) kemarin.

Hal ini dibenarkan Disdik Kutim. Melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Tri Unti Astuti, Disdik Kutim rutin dan tepat waktu memberikan laporan setiap tahunnya. Terkait belum cairnya anggaran Rp2,3 miliar dari bantuan APBN itu, murni karena SK belum diterbitkan.

”Kan kami dapat Rp 9 miliar untuk PNS dan Rp 2,3 miliar non PNS. Tetapi, Rp2,3 miliar tersebut tidak diperuntukkan bagi semua guru, akan tetapi hanya untuk tunjangan guru terpencil,” jelas Unti.

Akan tetapi dirinya membenarkan jika 3 ribu lebih guru TK2D di Kutim belum mendapatkan gaji serta insentif selama tiga bulan terakhir ini. Faktornya tak lain karena Kutim saat ini tengah defisit. “Ya karena belum ada anggaran. Kami minta di CSR juga belum mendapatkan jawaban. Akan tetapi kami terus mengupayakan hal itu,” katanya.

Sementara itu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Iman Hidayat, turut angkat bicara. Dirinya mengaku sudah memberikan laporan kepada bagian keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sudah kami serahkan laporannya. Saya sudah 7 tahun 8 bulan jadi Kadisdik, enggak ada maslaah seperti itu. Saya juga sampaikan jika insentif guru SD, SMP, dan SMA  sumber dana bukan dari hibah. Untuk PNS, berasal dari belanja pegawai tidak langsung dan non PNS belanja langsung,” jelas Iman yang juga merupakan Ketua PGRI itu.

Dirinya perlu mengklarifikasi hal ini karena menyangkut nama baik. Pasalnya, dirinya masih menjabat Kadisdik pada tahun 2016 lalu. Dengan begitu terkesan tidak memberikan laporan penggunaan dana hibah. “Mungkin ini miss komunikasi saja. Jadi kami minta diluruskan permasalahan ini. Jangan sampai ada yang dijadikan kambing hitam. Padahal aku bukan kambing hitam meskipun hitam,” candanya. (dy)

Artikel Disdik Pastikan Sudah Serahkan LPJ, Insentif Guru Tak Cair karena Anggaran Seret  pertama kali tampil pada Bontang Post .