BONTANG – Partisipasi penjahit lokal dalam pembuatan bantuan seragam batik kuntul mangrove terhambat. Pasalnya mekanismenya harus dilelang secara utuh. Hal ini berdasarkan hasil konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan paket seragam gratis Dinas Pendidikan Bontang, Saparudin mengatakan penyebabnya ialah nomenklatur untuk upah penjahit tidak ada.
“Jadi kami (Dinas Pendidikan, Red.) tetap lelang utuh atau lelang jadi. Karena kami tidak boleh memecah untuk pengadaaan kain saja,” kata Saparudin.
Nantinya, pembuatannya juga bergantung pada pemenang tender apakah ingin mengajak kerja sama dengan pengusaha tekstil lokal atau tidak. Kendati, Dinas Pendidikan (Disdik) telah mencantumkan agar memberdayakan penjahit lokal. Peraturannya Disdik dilarang untuk melakukan pemaksaan.
“Misalnya si pemenang tender mau bekerja sama ya tidak apa-apa, tetapi kami mau mengarahkan itu yang tidak boleh,” ujarnya.
Adapun hasil uji laboratorium, spesifikasi kain memakai jenis katun prisima. Jenis ini lebih halus dibandingkan dengan katun prima. “Kainnya agak lembut sedikit kalau katun prima agak kasar,” ujar pria yang juga duduk sebagai Kasi Kurikulum SMP Disdik ini.
Terkait anggaran yang dikucurkan kembali mengalami perubahan. Setelah di awal bulan lalu dikatakannya tersedot APBD sejumlah Rp 2,188 miliar. Maka kali ini kembali naik menjadi Rp 3,8 miliar.
Sejumlah 38.727 siswa bakal memperoleh bantuan gratis ini. Mulai dari pelajar tingkat SD hingga SMA. Baik yang duduk di sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau batik Rp 3,8 M yang kami anggarkan. Rumusnya, masing-masing anak kami anggarkan Rp 100 ribu,” tuturnya.
Sebelumnya diwartakan, batik kuntul mangrove ini merupakan instruksi dari Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Dalam teknis pengerjaannya, Neni berharap dapat memberdayakan pengusaha atau penjahit lokal Bontang. Seragam ini ke depan bakal dipakai oleh para pelajar di hari-hari tertentu.
Selain itu, Neni juga meminta masyarakat menyambut baik bantuan yang diberikan Pemkot Bontang. Tetapi, jika ada sekolah swasta yang tidak mau menerima maka Neni tak akan memberinya. (*/ak)
