Imbauan tersebut disampaikan sebagai peringatan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Neni menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan mengelola kegiatan pemerintahan.

“Bekerjalah secara profesional dan bekerja dengan hati-hati,” ujar Neni.

Ia menekankan, imbauan tersebut berlaku bagi seluruh ASN tanpa terkecuali. Profesionalisme dan ketelitian dinilai menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan serta terhindar dari persoalan hukum.

Neni juga menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya, kegiatan bimtek telah dikurangi secara signifikan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk bimtek kini banyak dialihkan ke sektor prioritas, seperti pembangunan, pendidikan, serta intervensi penanganan kemiskinan dan stunting.

Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa kegiatan bimtek yang dinilai tetap diperlukan, khususnya untuk peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat di sektor tertentu.

“Seperti di Disperindagkop masih diperlukan, kemudian untuk nelayan dalam rangka pemberdayaan,” jelasnya.

Terkait kekosongan jabatan sekretaris di lingkungan Dishub pasca kasus tersebut, Neni memastikan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) agar roda organisasi tetap berjalan.

“Langsung ditunjuk nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bontang, M. Taupan Kurnia S, angkat bicara terkait penetapan dan penahanan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Bimtek tahun anggaran 2025.

Taupan menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang.

“Intinya kita harus taat dan patuh pada aturan. Kami menghormati proses hukum yang berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026). (*)

Artikel Kasus Bimtek Dishub Jadi Pelajaran, Wali Kota Bontang Ingatkan ASN Bekerja Profesional pertama kali tampil pada Bontang Post .

Diketahui, pembangunan gedung uji kir telah dilakukan bertahap pada 2022 lalu, dengan anggaran sekitar Rp10,1 miliar.

Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Robysai Manassa Mallisa mengatakan, bangunan yang belum rampung tepat di sebelah gedung uji kir bakal dijadikan kantor Dinas Perhubungan (Dishub).

“Jadi nanti gedung uji kir dengan kantor dishub akan bergabung,” katanya.

Jika demikian, proses administrasi dinilai lebih efektif dan efisien. Mengingat lokasinya yang berada dalam satu kawasan. Dengan kata lain, Dishub bakal berkantor di Bontang Lestari.

Ia mengungkapkan, bangunan tersebut dirancang memiliki dua lantai. Sebagian lantai dasar dapat digunakan untuk administrasi uji kir bila memang masih dibutuhkan. Sementara lantai dua dimanfaatkan sebagai kantor.

“Tetapi kalau dibandingkan dengan wilayah lain, gedung kir itu sebenarnya sudah cukup memadai. Nanti dilihat bagaimana dinas terkait saja,” ungkapnya.

Disinggung mengenai lahan parkir yang sempat menjadi kendala, menurutnya dengan luas lahan yang tersedia masih cukup untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

“Luas lahannya itu kan hampir satu hektare atau sekitar 0,8 hektar. Termasuk luas, jadi saya kira cukup saja. Tinggal bagaimana cara menatanya,” pungkasnya. (*)

Artikel Pembangunan Dilanjutkan Tahun Depan, Dishub Bakal Berkantor di Bontang Lestari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kadishub Bontang Kamilan mengatakan saat ini baru ada sekitat 250 rambu lalu lintas disebar di Bontang. Cukup jauh dari total rambu yang dibutuhkan.

Dia tak bisa menaksir total anggaran dari pengadaan 700 rambu lalu lintas. Tapi kata Kamilan, angkanya mencapai miliaran rupiah. Pada 2021 mendatang, pihaknya sudah memasukkan pengadaan rambu lalu lintas dalam rencana kerja (Renja). Tapi rambu lalu lintas itu dicicil dulu, 150-an unit. Sementara untuk pemenuhan 700 rambu diproyeksi rampung 5 tahun mendatang.

“Anggaran kan terbatas. Macam-macam rambu dibutuhkan. Khususnya rambu parkir,” beber Kamilan kala ditemui di sekretariat DPRD Bontang belum lama ini.

Ditambahkan, sejatinya untuk pengadaan rambu tidak mesti bersumber dari pemerintah. Bisa juga dari pihak lain, katakanlah perusahaan. Ini yang tengah diupayakan Dishub Bontang.

“Untuk rambu di Bundaran Sintuk, anak perusahaan Pupuk Kaltim bersedia. Yang lainnya masih kami upayakan,” bebernya.

Rambu lalu lintas merupakan perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf ,angka, kalimat dan/ atau perpaduan. Tergolong dalam 4 bagian sesuai fungsinya. Yakni sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Peraturan tentang rambu lalu lintas telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. (*)

Artikel Bontang Kekurangan 700 Rambu Lalu Lintas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kasi Angkutan Dishub Welly Zakius mengatakan penundaan ini seiring penambahan kasus Covid-19. Diputuskan dalam pertemuan dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang. Tepatnya pada 16 Juli lalu.

“Kami tunda pembukaan Pelabuhan Loktuan hingga September,” kata Welly.

Jadwal itu pun dipastikan belum tetap. Bergantung perkembangan kasus pandemi virus corona. Menurutnya, penundaan juga mengacu usulan masyarakat agar tidak membuka pelabuhan sebelum zero kasus Covid-19.

“Ini kewenangan daerah, Kementerian Perhubungan pun tidak bisa memaksa. Potensi ditunda lagi jika masih ada kasus (Covid-19),” ucapnya.

Sebelumnya, Dishub telah melakukan persiapan dengan KSOP. Berkenaan dengan penerapan protokol kesehatan jika aktivitas di Pelabuhan Loktuan dibuka. Mulai dari prosedur kewajiban penumpang harus melakukan rapid tes sebelum membeli tiket hingga pembatasan jumlah penumpang.

“Saat itu kami sepakati jumlah penumpang hanya 50 persen dari kapasitas daya tampung kapal. Karena di dalam dek juga harus menjaga jarak,” tutur dia.

Ketentuan lainnya juga diatur. Meliputi penumpang juga diwajibkan memakai masker, penyemprotan disinfektan terhadap barang bawaan, pengukuran suhu penumpang, hingga petugas menggunakan alat pelindung diri.

“Semuanya juga sudah kami bahas. Tetapi keputusan dari kepala daerah dan tim gugus percepatan penanganan Covid-19 meminta untuk ditunda pembukaan pelabuhan,” sebutnya.

Kini, aktivitas pelabuhan hanya dilakukan bagi kapal kargo.  Sehubungan dengan proses bongkar-muat barang. Sementara penumpang jika ingin berlayar paling dekat dapat melalui Pelabuhan Samarinda.

Diberitakan sebelumnya, legislator bersuara terhadap wacana pembukaan aktivitas pelabuhan yang dilontarkan bulan lalu. Anggota Komisi III DPRD Faisal menilai rute pelayaran kapal dari Bontang umumnya menuju daerah Sulawesi. Notabene di beberapa wilayah daerah tersebut masih berstatus zona merah.

“Saya yang tinggal di daerah sekitar pelabuhan, minta ditinjau kembali untuk membuka akses ini,” pintanya. (*/ak/kpg)

Artikel Pembukaan Pelabuhan Loktuan Ditunda pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Maksimal Selasa (28/7/2020) sudah turun,” kata Kamilan.

Total anggaran untuk tahap ketiga ini mencapai Rp 259.180.400. Nominal ini sebagai pengganti uang transportasi dan konsumsi petugas. Besaran insentif yang didapatkan petugas bervariasi. Bergantung berapa kali kehadiran dalam jadwal piket. Informasi yang diperoleh media ini, minimal tiap petugas mendapatkan Rp 1 juta. Dengan ambang batas maksimal per petugas yakni Rp 1,4 juta.

Disebutkan satu sif jaga terdiri dari 12 orang. Gabungan dari petugas Dishub, kepolisian, dan TNI. Jumlah petugas menyusut sejak Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan evaluasi pada 8 Mei lalu. Bentuknya dengan tidak dilibatkannya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP.

“Jumlah awal petugas di bulan pertama itu sampai 17 orang,” ucapnya.

Petugas kala itu berjaga mulai pukul 08.00–00.00 Wita. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang kendaraan yang hendak masuk Kota Taman.

Nominal anggaran yang diajukan ini termasuk pengadaan 23 papan informasi pemakaian masker. Terpasang di seluruh lampu lalu lintas. Sarana ini untuk mengedukasi warga agar menggunakan masker saat keluar rumah demi memutus mata rantai penularan virus corona.

“Masuk dalam satu nomenklatur ini. Perinciannya saya tidak hafal,” ucapnya.

Diketahui, per 7 Juli pemeriksaan di lokasi ini telah ditiadakan. Keputusan itu merupakan hasil rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD), Senin (29/6/2020) di Pendopo Wali Kota Bontang. Pertimbangannya, mengingat saat ini telah memasuki tatanan penormalan baru. Selain itu maklumat Kapolri mengenai larangan berkerumun pun telah dicabut. Langkah ini dibarengi dengan pembukaan akses di Jalan Arif Rahman Hakim (Bukit Kusnodo). (*/ak/far/k16/kpg)

Artikel Insentif Petugas Jaga Cair Pekan Depan, Tahap Tiga Dikucur Rp 259 Juta pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ia mengatakan, pembukaan pelabuhan ini telah diusulkan jauh hari sebelumnya. Dengan begitu, nantinya kapal dari luar daerah sudah dapat bersandar di Bontang.

“Ini baru rencana, kami akan melakukan rapat lagi dengan KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan),” ungkapnya.

Dirinya pun telah berkoordinasi dengan Pelni. Saat ini, kata Kamilan, hanya Bontang yang belum menerima kapal penumpang untuk bersandar.

“Kita tunggu jadwal dari Pelni,” ucapnya.

Meski Pelabuhan Loktuan akan dibuka, namun protokol kesehatan tetap diterapkan. Hal ini untuk mengantisipasi dan mencegah terjadi penyebaran Covid-19 di Bontang. Dijelaskannya, bagi penumpang yang hendak keluar daerah harus melalui pemeriksaan rapid test. Sedangkan untuk seluruh penumpang kapal yang berlabuh akan dilakukan pemeriksaan suhu badan.

“Didata juga, sesuai protokol,” ujarnya.

Pertimbangan diaktifkanya kembali Pelabuhan Loktuan, lantaran hampir seluruh pelabuhan di Indonesia sudah kembali dibuka. Bahkan pelabuhan yang dilewati Kapal Pelni yakni pelabuhan Pare-pare, juga sudah kembali dibuka.

“Dikondisi new normal ini semua dibuka. Termasuk Surabaya juga sudah dibuka,” katanya. (*)

Artikel Dishub Rencanakan Pelabuhan Loktuan Dibuka Agustus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Meski telah memasuki fase new normal atau tatanan penormalan baru, aktivitas pelayaran penumpang di Pelabuhan Loktuan belum dibuka. Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Welly Zakius mengatakan, pembukaan pelabuhan masih menunggu instruksi wali kota.

bontangpost.id– Menurut Welly, tahapan persiapan telah dilakukan pihak terkait. Dalam pertemuan beberapa hari lalu, wacana dilontarkan. Jika pelayaran dibuka, penumpang wajib mengantongi hasil rapid test. Surat itu nantinya disertakan saat hendak membeli tiket.

“Kalau tidak ada hasil rapid test, dilarang naik kapal,” ucapnya.

Durasi keterangan hasil rapid test itu pun hanya berlaku tiga hari sebelum keberangkatan. Jika penumpang membeli tiket secara online dan kedapatan tidak memiliki surat hasil rapid test, otomatis tiket hangus.

“Akan tetapi, keputusan ini belum bersifat final,” papar dia.

Pada tahap persiapan ini, petugas telah melakukan evaluasi terhadap keberangkatan dan kedatangan penumpang selama ini. Misalnya, penumpukan penumpang di depan ruang tunggu dipastikan tertangani. Bentuknya dengan menyiagakan petugas untuk mengatur penumpang.

Kondisi ini agar selaras dengan pemberlakuan physical distancing. Tak hanya itu, penumpang nantinya diwajibkan memakai masker. Tujuannya memutus penularan virus corona.

“Mengingat kapasitas maksimal penumpang kapal juga kemungkinan hanya 50 persen,” tutur Welly.

Diketahui, Pemkot Bontang secara resmi membatasi aktivitas di Pelabuhan Loktuan sejak 30 Maret silam. Ditandai dengan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Maret 2020 lalu.

Dalam suratnya, Wali Kota Bontang Neni meminta mobilitas masyarakat yang keluar-masuk di Bontang diminimalisasi. Salah satunya, menutup akses Pelabuhan Loktuan untuk penyeberangan penumpang hingga pandemi virus Covid-19 mereda.

Biasanya, tiga kapal melayani penumpang di Pelabuhan Loktuan. Dua kapal milik PT Pelni yakni KM Binaiya dan Egon. Serta satu kapal swasta yakni KM Queen Soya. KM Binaiya memiliki rute Bontang-Awerange-Makassar-Labuan Bajo-Bima-Benoa. Adapun rute KM Egon yakni Waingapu-Lembar-Surabaya-Batu Licin-Parepare-Bontang. Dengan kapasitas 554 penumpang. Sementara KM Queen Soya melayani penumpang tujuan Bontang-Parepare. (*/ak/kri/k16/kpg)

Artikel Tunggu Instruksi Wali Kota, Pelabuhan Loktuan Belum Dibuka pertama kali tampil pada Bontang Post .

Untuk mendukung gaya hidup baru tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang dan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bontang merencanakan pembuatan jalur khusus sepeda. Kasat Lantas Polres Bontang, AKP Imam Syafii mengatakan, di Bontang sudah ada beberapa jalur sepeda, namun tidak merata. Untuk lebih menertibkan lagi jalur lalu lintas di Bontang, pihaknya akan mengambil opsi membuat jalur khusus sepeda.

Pihaknya bersama Dishub akan mengkaji terlebih dahulu di mana saja jalur tersebut. Mengingat ada kendala yang dihadapi, yaitu beberapa ruas jalan di Bontang yang masih sempit. Dia mengimbau agar goweser lebih berhati-hati saat bersepeda.

“Karena saat ini menggunakan jalan umum, yang tidak hanya untuk pengguna sepeda saja, namun juga pengendara yang lain,” kata Imam.

Terpisah, Kepala Dishub Bontang Kamilan membenarkan jalur khusus sepeda tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Itu masih tahap pemikirian,” ujarnya.

Senada, dia juga mengatakan saat ini pembuatan jalur khusus sepeda itu masih terhambat dengan jalanan Bontang yang masih luasannya belum memadai seperti kota lain. Sehingga dibutuhkan pelebaran jalan.

“Iya harus (pelebaran jalan, Red.), soalnya kita juga belum ada parkir khusus,” ucapnya.

Ketika nanti ada jalur sepeda, lanjut Kamilan, pengendara roda dua dan empat dilarang untuk kendaraannya di jalur tersebut. Seperti layaknya trotoar yang tidak boleh ditempati parkir.

“Sekarang masih dalam pembahasan di Raperda,” ujarnya. (*)

Artikel Pengendara Sepeda Makin Banyak, Polres-Dishub Wacanakan Jalur Khusus Sepeda pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Kamilan menerangkan dua titik jalan yang akan ditutup yakni di simpang di Jalan Bhayangkara menuju Jalan Imam Bonjol, yang lebih dikenal turunan Polres Bontang. Mengingat kawasan tersebut berkelok dan menurun, sehingga rawan terjadi kecelakaan.

Selain itu, simpang di kawasan Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pattimura, tepatnya depan kantor bontangpost.id juga akan ditutup. Mengingat kawasan itu sangat ramai. Sehingga pihaknya ingin mengurai kemacetan di daerah tersebut.

“Apa yang diputuskan di Forum LLAJ akan tetap ditindaklanjuti,” ungkapnya saat ditemui disela-sela peninjauan arus lalu lintas di Jalan S Parman Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Selasa (30/6/2020).

Pihaknya kini masih menunggu penutup jalan tersebut, yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang. Karena prasarana penutup jalan itu yang diamanahkan adalah Dinas PUPRK. Dari keterangan pihak dinas terkait, menjanjikan penutup jalan permanen itu akan selesai pada Juli mendatang.

“Tetapi enggak tahu mundur mungkin karena Covid-19,” ujarnya. (*)

Artikel Tunggu Pembatas Permanen, Dua Titik Jalan Dipastikan Tetap Ditutup pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bontang, Kamilan. Kala pihaknya bersama DPRD Bontang menggelar kunjungan lapangan di simpang 3 Letjen S Parman, Selasa (30/6/2020) pagi.

Kamilan menjelaskan, simpang tersebut memang mendapat porsi besar kala terjadi pembahasan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bontang. Tak lain karena simpang S Parman memang dikenal sebagai “jalur maut”.

“Kami sudah memegang seluruh desain jalan di Bontang. Cuma simpang Letjen S Parman memang menjadi prioritas,” beber Kamilan kala disambangi disela-sela kunjungan lapangan.

Lebih jauh, dari pembicaraan forum LLAJ Bontang, disepakati turunan depan RSUD Taman Husada, dari arah Samarinda menuju pusat Kota Bontang akan dibelah jadi dua lajur, dan diperluas.

Di lajur kanan, yang berencana belok ke Jalan Soekarno-Hatta (Bontang Lestari) harus mengikuti traffic light yang terpasang di median jalan. Sementara pengendara dari arah Samarinda menuju pusat kota, bisa langsung melaju tanpa harus mengikuti traffic light.

Untuk menghindari hal buruk kalau-kalau ada pengendara melaju dari atas, sementara ada pula pengendara keluar dari RSUD Taman Husada. Maka Dishub berencana memperluas jalur keluar RS. Jadi ketika keluar dari RS, pengendara tidak langsung berhadapan dengan pengendara lain dari atas.

“Jalur keluar RSUD itu dibuat lebih serong. Kami juga akan perluas itu,” beber Kamilan.

Kamilan mengaku tak tahu kapan perubahan jalan ini terealisasi. Lantaran belum ada pos anggaran untuk itu. Namun bila direstui, ia berharap dalam pembahasan APBD perubahan kelak, pos untuk perbaikan jalan Letjen S Parman sudah ada. Tapi bila itu tak tercapai, ia berharap awal 2021 pengerjaan sudah dimulai.

“Semoga paling lama awal tahun 2021 lah,” tegasnya.

Untuk membiasakan masyarakat dengan rencana perubahan di jalur itu, Dishub berencana melakukan rekayasa lalu lintas pertengahan Juli mendatang. Ini dilakukan karena per 6 Juli pun penjagaan di tugu selamat datang bakal dinonaktifkan. (*)

Artikel Dishub Rencana Rekayasa Lalu Lintas di ‘Simpang Maut’ RSUD Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .