Artikel Alasan Pembukuan Rumit, Pengembalian Kursi Pijat dan Aquarium Pemprov Kaltim Mendadak Batal pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menurut Rudy, proses seleksi dan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini tengah berjalan. Ia menargetkan seluruh proses tersebut rampung sebelum akhir Juni 2026.

“Masih banyak yang kosong. Sabar, sebentar lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini selesai,” ujar Rudy kepada awak media.

Saat ditanya terkait kepastian jadwal pelantikan pejabat definitif, Rudy kembali menegaskan bahwa penyelesaiannya ditargetkan tidak melewati Juni 2026.

“Insyaallah akhir bulan ini selesai,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai pengisian jabatan definitif perlu segera dilakukan agar kinerja birokrasi berjalan lebih optimal.

Menurutnya, sejumlah OPD memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah sehingga membutuhkan pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.

“Setiap OPD memiliki tanggung jawab besar. Target-target pembangunan akan sulit tercapai secara maksimal jika instansi strategis terus dipimpin oleh Plt. Kaltim membutuhkan pemimpin yang memiliki kewenangan penuh dan legitimasi dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Saiful menjelaskan, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan kebijakan strategis. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan program dan proses pengambilan keputusan di perangkat daerah.

“Ketika kepemimpinan masih bersifat sementara, tentu ada keterbatasan kewenangan. Ini bisa berdampak pada pelaksanaan program dan pengambilan keputusan strategis di masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit dan kompetensi ASN yang ada.

“Kaltim memiliki banyak ASN yang layak memimpin OPD secara definitif. Tidak ada alasan untuk terus menunda pengisian jabatan tersebut,” pungkasnya. (prokal)

Artikel Birokrasi Kaltim Pincang Dikomandoi Plt, Janji Manis Rudy Mas’ud Ditagih Akhir Bulan Ini pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mereka mendatangi kantor Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, untuk menyerahkan dokumen yang disebut sebagai “rapor merah” Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Dokumen tersebut berisi sejumlah kebijakan kepala daerah yang dinilai menyimpang dari koridor hukum dan diminta untuk ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan.

Di hadapan massa aksi, Kepala Kejati (Kajati) Kaltim, Supardi, menegaskan pihaknya terbuka terhadap setiap aspirasi dan laporan masyarakat, termasuk laporan yang disampaikan APMK.

“Kalau memang ada laporan, kami terima secara resmi dan akan kami telaah. Yang penting laporan ini saya terima dan kami akan transparan,” tegas Supardi.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan kajian hukum atas laporan tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Asisten Intelijen maupun Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltim.

“Informasi apa pun nanti akan kami sampaikan secara transparan. Yang penting arus komunikasi berjalan baik,” ujarnya. (KP)

Artikel Massa Datangi Kejati Kaltim, Tuntut Dugaan Pelanggaran Kebijakan Rudy Mas’ud Diusut pertama kali tampil pada Bontang Post .

Selama empat hari berturut-turut, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, berbagai kelompok masyarakat datang menyampaikan tuntutan dengan isu yang beragam.

Mulai dari warga terdampak konflik agraria dan sengketa lahan, penggiat seni dan budaya, mahasiswa, hingga komunitas disabilitas, bergantian menggelar aksi di depan kantor gubernur.

Teranyar, Kamis (21/5/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali didesak oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Usai berorasi selama beberapa jam, sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk untuk berdialog langsung dengan gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan massa, Erly, menyampaikan tuntutan agar Rudy Mas’ud mengambil sikap terkait usulan hak angket DPRD Kaltim.

“Hanya dua yang kami minta pak gubernur pilih, mundur dari jabatan atau menyetujui hak angket dari Partai Golkar. Karena pak gubernur adalah Ketua DPD Partai Golkar Kaltim,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan mendukung hak angket yang akan digulirkan DPRD Kaltim terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya dukung untuk hak angket, nanti tanyakan teman-teman di sana (DPRD Kaltim),” katanya.

Namun demikian, Rudy menegaskan seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai konstitusi.

Ia menjelaskan DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hingga hak angket.

“Jangan orang yang sesak napas, jantungnya yang dibedah. Semua ada proses dan aturan mainnya,” ucap Rudy.

Gelombang demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik di tengah dinamika politik dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kalimantan Timur. (KP)

Artikel Aliansi Masyarakat Desak Rudy Mas’ud Pilih Mundur atau Dukung Hak Angket pertama kali tampil pada Bontang Post .

Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi gubernur, melainkan untuk operasional sejumlah fasilitas pemerintah.

Menurutnya, dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) memang tertulis “belanja jasa pencucian pakaian kepala daerah”. Namun, nomenklatur itu tidak sepenuhnya mencerminkan penggunaan anggaran yang sebenarnya.

“Secara penamaan memang seperti itu, tapi peruntukannya untuk kebutuhan rumah tangga di rumah jabatan, bukan hanya pakaian gubernur,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional enam gedung di kompleks Kegubernuran Kaltim. Item yang dicuci mencakup karpet, gorden, sprei, bed cover, hingga taplak meja.

Kebutuhan ini meningkat seiring kebijakan efisiensi, di mana berbagai kegiatan pemerintahan kini lebih banyak digelar di fasilitas milik daerah, bukan di hotel.

“Mulai dari kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, hingga keagamaan banyak dilaksanakan di rumah jabatan. Tamu juga cukup banyak,” jelasnya.

Selain itu, rumah jabatan juga dilengkapi guest house dengan puluhan kamar yang kerap digunakan untuk menjamu tamu VIP, termasuk pejabat pusat.

Meski demikian, Astri menegaskan angka Rp450 juta tersebut merupakan pagu anggaran tahunan yang belum tentu terealisasi sepenuhnya.

“Ini masih bisa disesuaikan dengan kebijakan efisiensi. Realisasinya tergantung kebutuhan di lapangan,” tambahnya. (*)

Artikel Viral Anggaran Laundry Rp450 Juta, Pemprov Kaltim Klarifikasi Untuk Operasional 6 Gedung pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi dan coffee morning itu berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (13/4/2026).

Meski digelar di tengah meningkatnya dinamika politik, Kesbangpol menegaskan agenda tersebut merupakan bagian dari pembinaan rutin terhadap ormas.

Plt Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Kaltim, Tri Atmaji, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi agar tetap berjalan sesuai regulasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam tata kelola organisasi yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi bagi ormas, mulai dari pelaporan kegiatan hingga pembaruan data kelembagaan secara berkala agar keberadaannya diakui secara formal.

Selain itu, Tri mengingatkan bahwa kebebasan berserikat di Indonesia memiliki landasan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Meski kebebasan tersebut dijamin, setiap organisasi tetap wajib berpegang pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan kedaulatan negara.

“Kebebasan berserikat itu dijamin, tetapi harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui format coffee morning yang santai, para perwakilan ormas juga diberi ruang untuk berdialog langsung dengan pemerintah. Berbagai isu dibahas, mulai dari persoalan legalitas hingga peran strategis ormas dalam pembangunan daerah.

Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dengan ormas sekaligus menjaga kondusivitas daerah di tengah meningkatnya dinamika menjelang aksi demonstrasi.

Dengan pendekatan dialogis tersebut, ormas di Kaltim diharapkan tidak hanya aktif dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang tertib aturan dan berkontribusi menjaga stabilitas daerah. (prokal)

Artikel Jelang Demo Gugat Gubernur, Kesbangpol Kaltim Kumpulkan Ratusan Ormas dalam Balutan Coffee Morning pertama kali tampil pada Bontang Post .

Keputusan besar disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, saat pembukaan Muscab PKB se-Kaltim di Novotel Balikpapan, Rabu (8/4). Syafruddin menegaskan bahwa PKB menutup pintu rapat-rapat untuk kembali mengusung Rudy Mas’ud.

“Baik dipilih melalui DPRD maupun secara langsung oleh rakyat, PKB tidak akan lagi mengusung beliau,” tegas Syafruddin. Sikap ini merupakan hasil evaluasi terhadap dinamika politik beberapa tahun terakhir. Hambatan komunikasi dan situasi politik yang tidak kondusif menjadi alasan utama.

PKB menilai hubungan yang memanas tidak lagi sejalan dengan visi partai untuk membangun Kalimantan Timur. Alih-alih melanjutkan dukungan, PKB memilih berada di luar pemerintahan saat ini guna menyiapkan strategi baru yang lebih mandiri.

Selain itu, PKB mengkritik kinerja pemerintah provinsi, khususnya banyaknya jabatan eselon di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt). PKB menilai Plt terbatas kewenangan, sehingga program kerja menjadi stagnan dan tidak berjalan maksimal.

Dengan resminya PKB meninggalkan Rudy Mas’ud, bursa pencalonan Gubernur Kaltim 2029 diprediksi makin kompetitif. Langkah ini menandai sinyal awal bahwa PKB siap membangun kekuatan baru, baik dari kader internal maupun koalisi dengan partai lain yang sejalan. Keputusan ini diperkirakan memicu pergerakan partai politik lain di Bumi Etam untuk menyesuaikan strategi menghadapi dinamika politik yang semakin memanas. (prokal)

Artikel PKB Kaltim Resmi Cabut Dukungan, Kritik Keras Kinerja Rudy-Seno pertama kali tampil pada Bontang Post .

Surat rekomendasi PKS tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy di kantornya kepada Rudy Mas’ud yang didampingi istrinya Sarifah Suraidah.

“Harum ini calon Gubernur Kaltim dan Seno Aji akan mengharumkan Kaltim. Pada hari ini, dari Partai Keadilan Sejahtera memberikan surat rekomendasi untuk maju di Kaltim. Jadi datangnya Harum di Kaltim. Akan jadi kenyataan Harumkan Kaltim,” katanya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga secara resmi mengusung Rudy Mas’ud sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan digelar pada November mendatang.

Penyerahan rekomendasi dari PKB dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Zajiul Fawaid, dan didampingi oleh Ketua Desk Pilkada PKB, Abdul Halim Iskandar. Di kantor DPP PKB Jakarta, Selasa 2 Juli 2024.

PKB tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga akan memberikan pendampingan kepada calon yang diusung. Langkah ini diambil untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi Pilgub Kaltim.

Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa komitmen PKB dalam mengusung calon pemimpin adalah untuk kepentingan rakyat.

“Kami ingin seluruh kepala daerah yang lahir dari proses rekrutmen PKB adalah kepala daerah yang benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Abdul Halim iskandar.

Hingga saat ini, selain Golkar, sudah ada tiga partai politik mendukung resmi kepada calon Gubernur Rudy Mas’ud yaitu PAN, PKB dan PKS.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim, M Husni Fachruddin disapa akrab Ayub sebelumnya beberapa waktu lalu menjelaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diprioritaskan Golkar dalam membangun koalisi ke Provinsi, Kabupaten Kota se Indonesia dalam Pilkada termasuk Kaltim. Namun, tak menutup kemungkinan dukungan partai politik di luar KIB, juga tetap dirangkul.

“Bahkan KIB itu harus menyatu dengan salah satu tokoh disepakati bersama dan bagusnya diluar KIB juga merapat. Karena kita sama tahu calon KIB sudah jadi pemimpin Negara. Sehingga otomatis diluar KIB mau merapat, karena politik itu kan kekuasaan. Tanpa kekuasaan akan sulit memenangi perpolitikan,” katanya.

Ayub mengatakan pihaknya saat ini juga menggandeng pasangan calon Wakil Gubernur Seno Aji yang merupakan kader terbaik Partai Gerindra meraih suara tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pileg 2024. Sehingga, diharapkan Gerindra dapat memberikan dukungannya juga Rudy Mas’ud maju Gubernur.

“Kita melakukan lobi dengan partai Gerindra. Kita minta Gerindra agar bisa rekomendasi kader terbaik mendampingi Bapak Rudy Mas’ud. Kenapa penting Seno Aji. Karena beliau kader suara terbesar di Kukar yang signifikan setelah jumlah suara Samarinda (pada Pilgub),” jelasnya. (*)

Artikel Setelah PKB, Giliran PKS Resmi Beri Rekomendasi Rudy Mas’ud Maju Pemilihan Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Masa Jabatan Habis, Gubernur Isran Noor Pamit pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dia menegaskan, pergub yang dia rencanakan dibuat pada tahun ini, adalah tanda kasih sayang dan penghargaan pemprov untuk DPRD. “Karena anggota DPRD Kaltim ini dan seluruh Indonesia tidak mendapat pensiun. Yang mendapat pensiun hanya DPD dan DPR RI. Sekarang sudah saya siapkan. Benar ini, tidak main-main,” ucap Isran. Lanjut dia, pertimbangan ini berasal dari tugas DPR RI dan DPRD yang sebenarnya sama. Namun, malah ada ketimpangan. Wacana ini ditanggapi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Menurut dia, hal itu sebagai apresiasi gubernur kepada legislator. Ini juga tak terlepas dari kolaborasi eksekutif dan legislatif mewujudkan pembangunan di Kaltim.

“Mudah-mudahan sesuai janji Pak Gubernur, bahwa nanti anggota DPRD dapat uang pensiun, cuma besarannya tidak tahu, kita berterima kasih ya,” sebutnya.

Sementara itu, bagi akademisi hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah, wacana ini terdengar mencurigakan. Apalagi, di momen tahun politik tahun ini.

Pria yang akrab disapa Castro itu mempertanyakan dasar pernyataan gubernur.

“Setahu saya yang bisa diberikan dana pensiun itu pejabat negara. Dan kalau kita cek secara teliti, anggota DPRD itu tidak masuk kualifikasi pejabat negara dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam ketentuan Pasal 122 UU 5/2014 tentang ASN, anggota DPRD tidak termasuk dalam pejabat negara. Jadi, gubernur mestinya clear dulu baca aturan baru mengeluarkan statement. Tapi ya, begitulah politikus. Terlalu mudah mengumbar janji. Bahkan, sering menjanjikan bangun jembatan yang di bawahnya tidak ada sungai sekalipun,” tegasnya

Dia menambahkan, jika rencana itu tetap dipaksakan melalui pergub, jelas itu melangkahi wewenang seorang gubernur. Karena itu, pergub tersebut bisa dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Castro pun mengatakan, dia khawatir janji gubernur soal dana pensiun anggota DPRD itu bertujuan melumpuhkan fungsi pengawasan DPRD.

“Aroma ini tercium kuat sebagai sogokan bagi penghuni Karang Paci (sebutan Kantor DPRD Kaltim di Samarinda). Publik akan melihatnya sebagai upaya gubernur untuk mematikan fungsi pengawasan DPRD yang sebenarnya selama ini juga belum berfungsi dengan baik,” sambungnya.

Castro menerangkan, untuk pensiun anggota DPR RI, diatur dalam Undang-Undang (UU) 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Lalu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016, dan Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60 persen dari gaji pokok. Selain itu, mereka mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekali Rp 15 juta. (riz/k8)

Artikel Wacana Gubernur Beri Dana Pensiun untuk DPRD Kaltim Disorot pertama kali tampil pada Bontang Post .