BONTANGPOST.ID, Samarinda – Menjelang rencana aksi demonstrasi besar pada 21 April yang berkaitan dengan isu kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar pertemuan dengan ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi dan coffee morning itu berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (13/4/2026).
Meski digelar di tengah meningkatnya dinamika politik, Kesbangpol menegaskan agenda tersebut merupakan bagian dari pembinaan rutin terhadap ormas.
Plt Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Kaltim, Tri Atmaji, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola organisasi agar tetap berjalan sesuai regulasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam tata kelola organisasi yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi bagi ormas, mulai dari pelaporan kegiatan hingga pembaruan data kelembagaan secara berkala agar keberadaannya diakui secara formal.
Selain itu, Tri mengingatkan bahwa kebebasan berserikat di Indonesia memiliki landasan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Meski kebebasan tersebut dijamin, setiap organisasi tetap wajib berpegang pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan kedaulatan negara.
“Kebebasan berserikat itu dijamin, tetapi harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” tegasnya.
Melalui format coffee morning yang santai, para perwakilan ormas juga diberi ruang untuk berdialog langsung dengan pemerintah. Berbagai isu dibahas, mulai dari persoalan legalitas hingga peran strategis ormas dalam pembangunan daerah.
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dengan ormas sekaligus menjaga kondusivitas daerah di tengah meningkatnya dinamika menjelang aksi demonstrasi.
Dengan pendekatan dialogis tersebut, ormas di Kaltim diharapkan tidak hanya aktif dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang tertib aturan dan berkontribusi menjaga stabilitas daerah. (prokal)
