BONTANGPOST.ID – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara terkait polemik renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp25 miliar yang menuai sorotan publik.
Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Rudy menilai reaksi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya, Minggu (27/4/2026).
Ia mengakui polemik tersebut menjadi refleksi penting, terutama dalam hal komunikasi kebijakan. Menurutnya, penyampaian informasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Meski menyebut proyek renovasi sudah ada sebelum dirinya menjabat, Rudy menegaskan tetap bertanggung jawab sebagai gubernur.
“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” katanya.
Sorotan publik menguat setelah muncul sejumlah item yang dinilai tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Menanggapi hal itu, Rudy menyatakan siap menanggung secara pribadi biaya item yang dianggap di luar fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” tegasnya.
Selain itu, ia berjanji akan meninjau ulang kebutuhan renovasi agar sesuai fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara, serta lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam setiap kebijakan anggaran.
Rudy juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik ke depan. Ia mengakui pernyataan sebelumnya sempat menimbulkan persepsi yang keliru.
“Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata,” ujarnya.
Tak hanya soal rujab, Rudy turut menyinggung polemik keterlibatan keluarga dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Ia memastikan praktik tersebut akan dihentikan.
“Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi,” katanya.
Langkah itu termasuk evaluasi posisi wakil ketua TAGUPP sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip meritokrasi.
Rudy juga berjanji akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” pungkasnya. (KP)
