Profil Singkat

Lahir di Bogor, 7 Juli 1964, Purbaya bukan sosok ekonom konvensional. Ia menempuh pendidikan Teknik Elektro di ITB, lalu melanjutkan studi Master dan Doktor Ilmu Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Perpaduan teknik dan ekonomi ini membentuk cara pandangnya yang analitis dan strategis.

Karier Panjang

Awalnya Purbaya berkarier sebagai Field Engineer di Schlumberger (1989). Namun, titik baliknya terjadi ketika bergabung dengan Danareksa Research Institute pada tahun 2000 sebagai Senior Economist.

Sejak itu, ia pernah menjabat:

• Chief Economist Danareksa

• Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas

• Komisaris PT Danareksa Investment Management

Di pemerintahan, Purbaya juga memegang berbagai posisi penting:

• Staf Khusus Menko Perekonomian (2010–2014)

• Deputi III Kantor Staf Presiden (2015)

• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi di Kemenko Marves (2018–2020)

Puncaknya, pada 2020, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di bawah kepemimpinannya, cakupan penjaminan LPS mencapai 99,9 persen rekening perbankan, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kekayaan Fantastis

Berdasarkan LHKPN 2024, Purbaya tercatat memiliki harta Rp39,21 miliar. Asetnya meliputi tanah, bangunan, sejumlah kendaraan mewah seperti Mercedes-Benz, BMW Jeep, Toyota Alphard, Peugeot 5008, hingga simpanan kas lebih dari Rp4 miliar.

Dengan segudang pengalaman dan kekayaan intelektual, publik kini menunggu gebrakan Purbaya sebagai nakhoda baru Kementerian Keuangan di era pemerintahan Presiden Prabowo. (KP)

Artikel Purbaya Yudhi Sadewa, dari Insinyur Elektro Jadi Menteri Keuangan, Bermodal Harta Rp39,2 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Uang yang diterbitkan ini ialah pecahan nominal Rp 75 ribu. Peluncuran uang ini untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, peluncuran ini telah melalui perencanaan yang matang sejak tahun 2018. Dia bilang, peluncuran uang ini bukanlah peluncuran uang baru seperti biasa. Kemudian, uang ini juga bukanlah tambahan likuditas untuk pembiayaan.

“Pengeluaran uang kemerdekaan atau uang 75 tahun ini bukanlah pencetakan uang baru yang ditujukan peredaran secara bebas dan tersedia di masyarakat dan bukan tambahan likuiditas kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam peluncuran yang disiarkan melalui Youtube, Senin (17/8/2020), dilansir dari Detik.com.

Tapi uang khusus ini merupakan alat pembayaran yang sah di masyarakat. Uang Rupiah kertas pecahan Rp 75 Ribu merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender), yang sekaligus merupakan Uang Peringatan (commemorative notes), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sesuai dengan tujuan pengeluaran Uang Peringatan adalah untuk memperingati HUT Kemerdekaan 75 Tahun RI, maka Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI akan dikeluarkan, diedarkan, dan mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah tepat pada hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2020,” bunyi keterangan resmi Bank Indonesia.

Uang ini sendiri dicetak hanya sebanyak 75 juta lembar. Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. (*)

Artikel Dicetak Terbatas, Uang Khusus HUT RI Rp 75 Ribu Bisa Dipakai Buat Belanja pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal ini dipertegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia pun memastikan bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan secara serentak.

“Kami sekarang sedang lakukan persiapan dengan seluruh staf kerja untuk eksekusi pembayaran THR ini. Kita harapkan akan bisa dilakukan serentak paling lambat pada akhir Jumat ini, tanggal 15,” terang Sri Mulyani melalui telekonferensi pers, Senin (11/5/2020).

Porsi THR yang akan diberikan kepada para ASN Pusat, TNI, dan Polri adalah sebesar Rp 6,77 triliun. Untuk ASN Daerah akan diberikan sebesar Rp 13,898 triliun. Kemudian, untuk THR para pensiunan ASN, yakni sebesar Rp 8,708 triliun.

“Total, THR yang akan dicairkan yakni pada Jumat ini sekitar Rp 29,382 triliun,” ujarnya.

Adapun, THR ini hanya akan diberikan kepada seluruh pelaksana TNI, Polri, Hakim Agung, dan Hakim yang jabatannya setara dengan pejabat di bawah eselon II, IV dan seterusnya. Sedangkan, bagi pejabat di eselon I, II, serta pejabat negara tidak akan mendapatkan THR. (jpc)

Artikel THR Cair, Pemerintah Gelontorkan Rp 29,3 T untuk ASN Hingga TNI/Polri pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI dan Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah,” kata Sri Mulyani melalui telekonferensi setelah mengikuti rapat paripurna kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (14/4/2020).

Sri Mulyani menegaskan, seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Namun, THR tidak dihitung berdasarkan tunjangan kinerja.

“Pensiunan juga tetap mendapatkan THR sesuai yang dilakukan pada tahun lalu. Karena pensiunan adalah kelompok yang mungkin rentan juga,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menerangkan pejabat negara, eselon I dan eselon II tidak mendapat THR pada tahun ini. Dia menekankan pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR dan DPD, tidak menerima THR.

“Sekarang ini didalam proses melakukan revisi Perpres sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II tidak dibayarkan,” kata Sri Mulyani. (tan/jpnn)

Artikel PNS Eselon I dan II Tidak Dapat THR pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, surat utang diterbitkan dalam denominasi rupiah dan valas. Untuk valas, umumnya surat utang yang diterbitkan di pasar global berdenominasi dolar Amerika Serikat, Euro, serta Yen.

“Tadi malam, pemerintah berhasil menerbitkan global bonds USD 4,3 miliar. Ini adalah suatu window sangat kecil karena ketidakpastian pasar global masih akan bergerak cukup dinamis, tidak pasti,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (7/4/2020).

Tiga surat berharga global (global bonds) yang diterbitkan yakni seri RI1030, RI1050, serta RI0470. Ani, sapaan Sri Mulyani menjelaskan, global bonds seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun dengan jatuh tempo pada 15 Oktober 2030.

“Kita berhasil menerbitkan sebesar USD 1,65 miliar dengan yield 3,9 persen,” ungkapnya.

Sedangkan global bonds seri RI1050 memiliki tenor 30,5 tahun dan akan jatuh tampo pada 15 Oktober 2050. Dari penerbitan ini, pemerintah mendapatkan pembiayaan sebesar USD 1,65 miliar dengan yield 4,25 persen.

“Kemudian yang belum pernah diterbitkan sebelumnya adalah RI0470, tenornya 50 tahun, jatuh tempo 15 April 2070. Besarnya USD 1 miliar dengan yield 4,5 persen,” kata Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengemukakan bahwa penerbitan global bonds ini dilakukan dalam rangka menjaga pembiayaan sekaligus menambah cadangan devisa Bank Indonesia. Dia mengklaim, penerbitan global bonds ini merupakan capaian yang sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global.

“Ini adalah penerbitan terbesar dalam sejarah penerbitan USD bonds oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

Indonesia, lanjutnya, merupakan negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bonds sejak pandemi Covid-19. Sejak wabah virus korona diumumkan menjadi pandemi, sepanjang Februari-Maret belum ada satupun negara di Asia yang melakukan penerbitan global bonds.

“Penerbitan surat utang tenor 50 tahun yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan pemerintah. Ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record dan kondisi ekonomi negara,” pungkas Ani. (jpc)

Artikel Pertama Kali dalam Sejarah, RI Terbitkan Surat Utang Tenor 50 Tahun pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Ini sesuai dengan petunjuk Presiden Jokowi yaitu menyembuhkan warga yang sakit, dan melindungi warga yang‎ sehat,” ujar Doni di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

Dalam perintah tersebut, Doni juga menyarankan seluruh kepala daerah membentuk Gugus Tugas agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Doni mengatakan bahwa dirinya telah mendapat informasi bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan APBD dalam penanganan virus Korona di daerahnya masing-masing.

Menurut Doni, kebijakan tersebut akan lebih baik dieksekusi secepatnya oleh kepala daerah yang wilayahnya terdampak, karena ini adalah momentum yang baik bagi semua pihak untuk memutus mata rantai penyebaran virus Korona.

“Ini akan sangat membantu untuk memutus mata rantai penilaran virus yang berbahaya ini,” ungkap Doni. (jpc)

Artikel BNPB Sebut Menkeu Izinkan Kepala Daerah Pakai APBD buat Tangani Korona pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sepanjang 2016 hingga 2019 DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan mobil dan motor mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor atau rangka motor atau mesin motor mewah berbagai merek telah diamankan.

Mobil Sri Mulyani mengungkapkan, perusahaan-perusahaan tersebut mengimpor mobil dan motor mewah dari Singapura dan Jepang.

“Modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan kali ini adalah dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya,” ujarnya di Kawasan Tanjung Priok Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Berdasarkan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis terhadap inward manifest, dicurigai adanya pemberitahuan yang tidak benar. Pasalnya, terdapat keanomalian antara berat bersih barang dengan jenis barang yang diberitahukan.

Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan container dan mendapati citra yang menunjukkan barang yang diimpor berupa kendaraan roda empat. Untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.

“Berbagai modus digunakan dalam tangkapan kali ini. Importasi kendaraan tersebut diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas serta dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda,” tuturnya. (jpc)

Artikel Modus Impor Batu Bata, Mobil Mewah Selundupan Asal Singapura-Jepang Rugikan Negara Rp 48 M pertama kali tampil pada Bontang Post .

Aturan itu merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  sebelumnya, yaitu 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Aturan baru ini dikeluarkan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance. Dalam lampiran, dijelaskan klasifikasi jenis transportasi udara yang tercantum.

Disebutkan, PNS golongan III/c hingga golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri dilarang menggunakan pesawat terbang kelas bisnis saat perjalanan dinas ke luar negeri. Mereka harus terbang menggunakan pesawat kelas ekonomi. Sedangkan dalam PMK sebelumnya disebutkan, apabila lama perjalanan melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan klasifikasi kelas bisnis.

Lalu siapa yang boleh terbang dengan kelas bisnis?

1. Pejabat Eselon II, PNS Golongan IV/c, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara.
2. Duta Besar
3. Menteri
4. Gubernur/Wakil Gubernur
5. Bupati/Wakil Bupati
6. Wali Kota/Wakil Wali Kota
7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Kepala Perwakilan
8. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
9. Anggota Lembaga Tinggi Negara
10. Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara

Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara diperbolehkan untuk terbang menggunakan pesawat kelas eksekutif. (rmol)

Artikel Aturan Baru Dinas Luar Negeri PNS, Eselon III dan IV Dilarang Terbang Dengan Kelas Bisnis pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pencairan tambahan gaji yang akan diterima oleh PNS pada April nanti adalah gaji sejak Januari hingga April. “Untuk Mei dan selanjutnya, akan dibayarkan waktu pembayaran gajinya (pada Mei, Red),” tuturnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar kemarin (13/3).

Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pemerintah memang sudah menetapkan kenaikan gaji pokok untuk PNS sebesar 5 persen. Kenaikan itu dilakukan sebab gaji pokok PNS tidak naik sejak tiga tahun terakhir. Ani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji tersebut, namun belum diundangkan dan diberi nomor.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun belum menetapkan berapa anggaran pasti yang dibutuhkan untuk kenaikan gaji itu. Sebab, masing-masing kementerian/lembaga masih perlu melaporkan berapa kebutuhan dan kenaikan gaji dari tiap-tiap pegawainya.

Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Kementerian PANRB akan melakukan processing dan memverifikasi per kementerian/lembaga, baru data itu masuk ke Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu) untuk disiapkan pembayarannya untuk pembayaran pada bulan April. Begitu proses selesai, akan bisa kami sampaikan,” ungkap Ani.

Dari sektor pendidikan, misalnya. Pemerintah menggelontorkan Rp 56,9 triliun untuk tunjangan profesi guru di tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat dari dua tahun sebelumnya senilai Rp 55,1 triliun. ”Pemerintah akan terus mengeluarkan itu sesuai perkembangan jumlah guru yang sudah meiliki sertifikasi,” terang Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan khusus guru yang mengajar di daerah-daerah tertentu. Khususnya, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Jumlahnya sebesar 1 kali gaji pokok. ”Uang tersebut untuk mengahrgai pengabdian para guru mengajar di daerah-daerah khusus itu,” jelas Didik. Anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 2,13 triliun untuk 51.602 guru.

Bagi guru non-PNS dan belum tersertifikasi tidak perlu cemas. Pemerintah memberikan insentif Rp 591,1 miliar untuk 164.000 guru. Jumlah tersebut meningkat dari pada tahun 2018 dengan Rp542,32 miliar untuk 150 ribu guru. (rin/han/jpg)

Artikel Hore! Gaji PNS Cair April pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akibat gagalnya 261 desa mengakses dana desa, ada anggaran 140 miliar yang gagal tersalurkan. Imbasnya, secara keseluruhan, penyaluran dana desa belum mencapai 100 persen atau sekitar 99,77%. Meski tidak signifikan, dia berharap ke depannya bisa disempurnakan.

Sri menjelaskan, belum tersalurkannya dana ke 261 desa disebabkan adanya kendala pada persyaratan. “Itu karena ada kriteria. Kan kami transfer tidak hanya sekedar transfer,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019 di Ancol, Jakarta, kemarin (20/2).

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing tahap. Di tahap pertama, syaratnya penyesuai dengan Perda APBD dan Perda tentang tatacara pembagian serta penetapan rincian dana desa, laporan realisasi dana tahun sebelumnya, serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.

Kemudian syarat tahap kedua yaitu, laporan dana desa tahap pertama telah disalurkan ke RKD minimal 90 persen, laporan dana desa tahap pertama telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75 persen, serta rata-rata capaian output minimal 50 persen. Jika persyaratan penyaluran tidak atau kurang terpenuhi maka dana desa tidak dapat disalurkan

Sri berharap, di tahun 2019, penyaluran bisa lebih baik. Pasalnya, dana tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Mulai dari pembangunan jalan desa, posyandu, jembatan, BUMDes dan sebagainya. Berbagai sarana itu dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi desa.

“Sehingga jumlah kemiskinan di desa dan pemerataan makin baik. Kita juga melihat dari sisi gini rasio juga semakin menurun,” imbuhnya.

Sementara itu,Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa. Apalagi, tahun ini dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp. 70 triliun. Meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, upaya meningkatkan perekonomian desa bisa dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Dia mencontohkan, Desa Ponggok di Jawa Tengah berhasil memanfaatkan umbul air untuk sektor wisata. “Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” tuturnya,” imbuhnya. (far/jpg)

Artikel 261 Desa Gagal Dapat Dana Desa pertama kali tampil pada Bontang Post .