Ketua RT 16 Karang Anyar, Aminuddin berpendapat, proyek pembangunan hotel tersebut masih kontroversial. Pasalnya, warga di sekitar lokasi hotel belum satu suara. Mestinya sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah menerangkan terlebih dulu supaya warga satu pemahaman.

“Jangan dipaksakan seperti ini. Apalagi rencana itu sudah lama. Sekarang ada tiba-tiba dimulai pembangunan. Kesannya terburu-buru. Harusnya diharmonisasi dulu antara warga yang pro dan kontra. Kalau itu sudah dilakukan, tidak ada masalah,” ucapnya, Sabtu (26/5) kemarin.

Aminuddin mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembangunan hotel tersebut. Sikap tersebut didasarkan rekomendasai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda serta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta pembangunan hotel dilakukan setelah mendapat persetujuan warga.

“Terlepas dari benar atau tidaknya opini kami, tapi pemerintah tidak boleh mengabaikan itu. Jangan otoriter. Ini dipaksakan. Betul yang menentukan pemerintah, tapi jangan keterlaluan. Karena nyatanya kami yang akan merasakan imbas pembangunan hotel,” tegasnya.

Aminuddin menyatakan, pernah dimintai pendapat oleh pemerintah terkait pembangunan hotel berbintang tersebut. Namun warga setempat tetap menolaknya. Karena itulah dia sebagai ketua RT tidak pernah tanda tangan kesepakatan pembangunan hotel.

Sementara itu seorang warga RT 17 Karang Anyar berinisial HN (50) menuturkan, pernah dijanjikan akan diajak manajemen Hotel Primebiz untuk studi banding di Jakarta. Rencananya pimpinan hotel akan memperlihatkan sistem syariat dalam pengelolaan perhotelan.

“Tetapi sampai sekarang tidak ada. Kami pertanyakan bagaimana bentuk hotel syariat itu. Di hotel berbintang boleh minum alkohol, kolam renang, dan tempat hiburan. Itu yang kami tolak,” ujarn HN.

Padahal melalui studi banding tersebut warga dapat memiliki gambaran konsep pengelolaan hotel berlabel syariat. Tak kunjung mendapat kabar dari manajemen hotel, groundbreaking yang dilakukan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membuat warga setempat kaget.

“Kami kaget akan dimulai pembangunan hotel. Karena sejak lama sempat terhenti. Kami sudah sempat berpikir supaya di lahan itu dibangun pusat pendidikan. Di Islamic Center sudah ada TK, harusnya juga ada SMP, SMA, dan perguruan tinggi,” imbuh dia.

Persoalan lain yang belum mendapat kejelasan dari pemerintah daerah yakni batasan lahan yang dilelang PT Inhutani pada PT Wijaya Utama Lestari. Pemerintah hanya memberikan keterangan sepintas tanpa memberikan gambaran detail.

“Kami pernah diundang di kantor gubernur. Cuma di sana hanya dijelaskan gitu saja, tidak sampai diperlihatkan batasan-batasan lahan yang akan digunakan Hotel Primebiz. Warga di sini takut digusur. Makanya sampai sekarang saya menolak pembangunan hotel itu,” ujarnya.

Pendapat berbeda dikemukakan Ketua RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Muhammad Syukur Imbi. Menurutnya, keberadaan hotel akan membawa manfaat positif bagi warga setempat.

“Kalau ada hotel, nanti di sini akan ramai. Kalau lahan itu dipakai untuk bangun hotel atau mal, nanti anak-anak kami bisa bekerja di hotel. Orang-orang akan berdatangan di kelurahan ini. Banyak bermunculan toko dan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, warga yang akan diuntungkan,” kata Syukur.

Dia berpendapat, jika hotel sudah beroperasi, warga yang lulusan SMP/SMA dapat direkrut manajemen hotel. Peluang kerja akan bermunculan seperti sekuriti, tukang bersih-bersih, dan pelayan hotel.

“Karyawan hotel itu banyak sekali. Bukan hanya 30 atau 40 orang. Warga di sini yang akan diuntungkan. Pengangguran berkurang. Anak-anak muda bisa ikut bekerja dan memiliki tambahan penghasilan,” ucapnya.

Alasan lain yang membuat Syukur mendukung keberadaan hotel yakni lahan PT Inhutani yang dilelang pada Hotel Primebiz sudah lama tak digunakan. Di lokasi tersebut tumbuh beragam rumput liar dan ilalang sehingga tampak kumuh.

“Daripada kosong begitu, lebih baik dimanfaatkan. Dulu saat diminta tanda tangan, saya langsung setujui itu. Saya diajak untuk menolak, tapi saya tidak mau. Rata-rata warga yang tinggal di lahan PT Inhutani ini sepakat dengan pembangunan hotel,” bebernya. (*/um)

Artikel “Pemerintah Jangan Otoriter”  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu disampaikan Muhammad Syukur Imbi (79), Ketua RT 14 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Jumat (25/5) kemarin. Dia memiliki catatan panjang seputar lahan PT Inhutani itu.

Dia pernah menjadi salah satu bagian dari karyawan PT Inhutani yang dipercaya untuk mengukur lahan. Setelah perusahaan digusur, sebagian lahan masih ditempati warga.

“Dulu saya ikut ngukur lahan ini. Setelah sebagian lahan dihibahkan di Islamic Center, lahan Inhutani masih luas. Lahan yang digunakan warga sekitar ini saja masih milik Inhutani. Di rumah yang saya tempati ini juga milik Inhutani,” ungkapnya pada Metro Samarinda.

Syukur mengungkapkan, penyerahan lahan untuk kepentingan warga yang dilakukan PT Inhutani bukan tanpa alasan. Dengan penguasaan lahan yang begitu luas, perusahaan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat tinggi.

“Sementara di sini perusahaan tidak lagi aktif beroperasi. Itu sangat memberatkan manajemen. Apalagi harus bayar PBB setiap tahun. Jadi dihibahkan pada pemerintah untuk bangun Islamic Center dan sebagian dijual untuk pembangunan hotel,” terangnya.

Kata dia, lahan yang dikuasai PT Inhutani di kelurahan tersebut sedikitnya seratus hektare. Lahan yang digunakan untuk pembangunan hotel tersebut dijual perusahaan karena dinilai strategis untuk pengembangan kawasan perhotelan dan mal.

“Lahan itu dijual pada kelompok pengelola perhotelan. Katanya mau dibangun hotel dan mal. Penjualan itu dilakukan atas keputusan direksi. Inhutani dulu di bawah SK (surat keputusan) tiga menteri. Antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara, Red.),” ungkapnya.

Karena berada di bawah perizinan pemerintah pusat, tak mudah untuk mendapatkan lahan yang dikuasai PT Inhutani. Apalagi dengan niat untuk dialihkan menjadi milik warga. Kata dia, penjualan hanya bisa dilakukan atas persetujuan pemerintah daerah. Dengan catatan untuk kepentingan umum dan pengembangan kota.

“Ya itu salah satunya untuk pembangunan hotel itu diperbolehkan. Karena status lahannya Hak Guna Usaha (HGU). Sebenarnya tidak boleh dijual. Kalau digunakan untuk kepentingan swasta, harus koordinasi dengan provinsi dulu,” ujarnya.

Suroso (52), salah satu karyawan PT Inhutani yang masih aktif berkantor, menyebut tidak mengetahui riwayat penjualan lahan tersebut. Tetapi dia memastikan, lahan yang akan digunakan Hotel Primebiz tersebut dulunya perumahan karyawan.

“Tetapi itu dibongkar semua. Mulai di persimpangan lampu merah itu. Pokoknya lahannya luas sekali di sini. Kami di sini hanya ngurus kantor ini saja,” ucapnya.

Ketua Umum Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, Awang Dharma Bakti menuturkan, masjid tersebut mendapatkan hibah lahan dari PT Inhutani seluas 7,2 hektare. Dia membenarkan, bahwa lahan yang digunakan Hotel Primebiz berada dalam kuasa perusahaan tersebut.

“Konon PT Inhutani sudah menjual pada swasta. Jadi itu milik swasta. Lahan di Islamic Center ini dihibahkan pada tahun 2000. Karena mulai dibangun tahun 2001. Semua lahan di sekitar ini milik PT Inhutani,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuturkan, keberadaan Hotel Primebiz akan menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu dapat berasal dari pengunjung di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda.

Kata dia, pembangunan hotel berlabel syariat tidak dilarang oleh MUI. Hal itu didukung dalam peraturan daerah dan undang-undang. “Jelas tidak ada larangan membangun hotel syariat di sekitar tempat ibadah dan undang-undangnya ada itu. Kami libatkan MUI dalam pengawasannya nanti,” tuturnya.

Nantinya Hotel Primebiz akan dibangun sepuluh lantai. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh PT Wijaya Utama Lestari, selaku investor proyek. Sehingga tidak menyentuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Pembangunan hotel diperkirakan menelan anggaran sekira Rp 250 miliar. Rencananya akan ada 135 kamar. Namun untuk tahap awal akan dibangun 90 kamar. Selain itu, 60 persen dari mereka yang akan bekerja di hotel ini adalah pekerja lokal.

Sementara itu, Direktur PT Wijaya Utama Lestari EA, Chairun menjelaskan, sistem pengelolaan dan pengamanan hotel akan dibuat sesuai konsep syariat.

“Nanti akan ada perjanjian, mereka yang membawa bukan muhrim akan dipolisikan. Yang wanita ada ruangan khusus, begitupun yang berkeluarga. Setiap tiga bulan sekali akan ada pengawasan dari Dewan Syariat Nasional, jadi jika terdeteksi melakukan penyimpangan, kemungkinan kami akan ditegur dan sertifikasinya dicabut,” jelasnya.

Kata dia, untuk memperoleh sertifikat hotel syariat sesuai ketentuan harus melalui proses yang panjang. “Sertifikat syariat diterbitkan Dewan Syariat MUI Pusat, untuk sarana dan prasarana hotel harus sesuai aturan sarana dan ketentuan syariat. Setelah terbangun, kembali diverifikasi instansi terkait termasuk MUI Kaltim dan MUI Samarinda,” tandasnya. (*/um)

Artikel PT Inhutani “Jual” Lahan HGU pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kuasa hukum warga, Mukhlis Ramlan menuturkan, salah satu dugaan penyelewengan yang dilakukan gubernur dalam pemberian izin Hotel Primebiz yakni pemakaian label syariat. Berdasarkan keterangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MUI belum pernah memberikan izin label syariat untuk hotel tersebut.

“Yang mengeluarkan label syariat itu DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Pusat. Tidak boleh daerah mengeluarkannya. Sampai sekarang, DSN belum pernah mengeluarkan label syariat untuk hotel itu,” ungkap Mukhlis, Rabu (23/5) lalu.

Kata dia, klaim gubernur bahwa hotel tersebut berlabel syariat dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut diterangkan, setiap orang tidak diperbolehkan memberikan label syariat tanpa disertai prosedur yang sah.

“Apalagi gubernur sudah mengonfirmasi pada publik bahwa hotel itu berlabel syariat. Karena itu, ini termasuk delik pidana murni. Dilihat dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), gubernur telah menipu umat. Hotel tidak ada unsur syariatnya, tetapi sudah diklaim terlebih dulu,” terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah dinilai tidak transparan akan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Hotel Primebiz. Terbukti warga yang berdekatan dengan lokasi hotel tidak pernah mendapatkan sosialisasi dokumen Amdal hotel berbintang tersebut.

“Apalagi limbah hotel itu nanti akan dibuang di Sungai Mahakam. Begitu mereka membuang di sungai, jelas itu pencemaran. Itu juga akan berdampak pada warga sekitar. Jadi pembangunan Primebiz tidak ramah lingkungan,” katanya.

Apalagi sejak 2012, seluruh warga Kelurahan Teluk Lerong yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Islamic Center Samarinda menolak pembangunan hotel tersebut. Pasalnya keberadaan hotel dapat mengancam ruang hidup warga.

“Warga di sekitar lokasi pembangunan hotel itu sudah puluhan tahun tinggal di situ. Mereka juga pernah mengabdi di PT Inhutani. Kalau nanti ada pembangunan hotel, rumah mereka akan digusur,” sebutnya.

Terlebih dalam perencanaan daerah, tidak pernah muncul wacana pembangunan Hotel Primebiz. Dikatakan Mukhlis, mestinya dalam membangun hotel, pemerintah kota dan pemerintah provinsi mengacu pada dokumen perencanaan daerah.

Dia menerangkan, dugaan pelanggaran lain yang dilakukan pucuk pimpinan Kaltim tersebut yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pemberian izin hotel, mestinya sengketa dengan warga harus terlebih dulu diselesaikan.

“Itu rekomendasi Komnas HAM. Dalam rekomendasi itu disebut, setiap izin pembangunan harus terlebih dulu diselesaikan sengketa dengan masyarakat sekitar. Nyatanya selama ini masyarakat masih menolak keberadaan hotel itu,” tegasnya.

Karena itu, Mukhlis meminta penegak hukum agar menindak para pihak yang terkait dengan pembangunan Hotel Primebiz. “Gubernur secara terang-terangan telah menipu umat. Dia orang yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan Hotel Primebiz,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuturkan, keberadaan Hotel Primebiz akan menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu dapat berasal dari pengunjung di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda.

Kata dia, pembangunan hotel berlabel syariat tidak dilarang oleh MUI. Hal itu didukung dalam peraturan daerah dan undang-undang. “Jelas tidak ada larangan membangun hotel syariat di sekitar tempat ibadah dan undang-undangnya ada itu. Kami libatkan MUI dalam pengawasannya nanti,” tuturnya.

Nantinya Hotel Primebiz akan dibangun sepuluh lantai. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh PT Wijaya Utama Lestari, selaku investor proyek. Sehingga tidak menyentuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Pembangunan hotel diperkirakan menelan anggaran sekira Rp 250 miliar. Rencananya akan ada 135 kamar. Namun untuk tahap awal akan dibangun 90 kamar. Selain itu, 60 persen dari mereka yang akan bekerja di hotel ini adalah pekerja lokal.

Sementara itu, Direktur PT Wijaya Utama Lestari EA, Chairun menjelaskan, sistem pengelolaan dan pengamanan hotel akan dibuat sesuai konsep syariat.

“Nanti akan ada perjanjian, mereka yang membawa bukan muhrim akan dipolisikan. Yang wanita ada ruangan khusus, begitupun yang berkeluarga. Setiap tiga bulan sekali akan ada pengawasan dari Dewan Syariat Nasional, jadi jika terdeteksi melakukan penyimpangan, kemungkinan kami akan ditegur dan sertifikasinya dicabut,” jelasnya.

Kata dia, untuk memperoleh sertifikat hotel syariat sesuai ketentuan harus melalui proses yang panjang. “Sertifikat syariat diterbitkan Dewan Syariat MUI Pusat untuk sarana dan prasarana hotel harus sesuai aturan sarana dan ketentuan syariat. Setelah terbangun, kembali diverifikasi instansi terkait termasuk MUI Kaltim dan MUI Samarinda,” tandasnya. (*/um)

Artikel Warga Bakal Laporkan Gubernur  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Baik Pemprov Kaltim maupun PT Wijaya Utama Lestari EA selaku investor pembangunan berdalih, megaproyek itu bakal mengusung konsep berbeda dari hotel yang sudah ada di Kota Tepian, yakni hotel syariat. Mengingat hotel tersebut bakal berdiri di samping masjid raya.

Dalam sambutannya pada acara groundbreaking Hotel PrimeBiz, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menginginkan pembangunan hotel tersebut dapat segera dilakukan.

“Apalagi Kaltim termasuk daerah ketiga terbesar dalam daya saing pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, sekarang di Samarinda sudah ada bandara APT Pranoto. Sehingga dapat menambah pendapatan APBD Kaltim,” ujarnya.

Lebih lanjut Awang menuturkan, keberadaan hotel syariat ini akan menambah fasilitas Samarinda menuju kota MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) terutama pariwisata.

“Ini investor datang membawa duit. Nah, kebetulan kita mengembangkan pariwisata religius. Maka, dibangunlah hotel tetapi berkonsep Islami atau hotel syariat,” katanya.

Kaltim lanjutnya, memiliki potensi kepariwisataan yang besar termasuk wisata rohani atau wisata religius yang memerlukan dukungan ketersediaan fasilitas bagi wisatawan luar. Selain Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center juga terdapat banyak lokasi atau kawasan wisata religius yang bisa dikunjungi para wisatawan luar Kaltim, baik domestik maupun mancanegara.

Terhadap tata kelola secara syariat, tegas gubernur, ada undang-undang yang mengaturnya dan pengawasan bisa melibatkan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Jelas tidak ada larangan membangun hotel syariat di sekitar tempat ibadah dan undang-undangnya ada itu. Kita libatkan MUI dalam pengawasannya nanti,” tuturnya.

Pembangunan hotel syariat ini ungkapnya, selain menambah fasilitas pariwisata juga meningkatkan ekonomi, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja. “Kita wajib bersyukur ada orang datang bawa duit untuk investasi. Ekonomi daerah bisa tumbuh dan tenaga kerja terserap. Selain kemiskinan juga pengangguran berkurang,” tegasnya.

Nantinya, hotel Primebiz akan dibangun sepuluh lantai, seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh PT Wijaya Utama Lestari, selaku investor proyek. Sehingga tidak menyentuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

Pembangunan hotel diperkirakan menelan anggaran sekira Rp 250 miliar. Rencananya akan ada 135 kamar. Namun untuk tahap awal akan dibangun 90 kamar. Selain itu, 60 persen dari mereka yang akan bekerja di hotel ini adalah pekerja lokal.

Sementara itu, Direktur PT Wijaya Utama Lestari EA, Chairun menjelaskan, sistem pengelolaan dan pengamanan hotela akan dibuat sesuai konsep syariat.

“Nanti akan ada perjanjian, mereka yang membawa bukan muhrim akan dipolisikan. Yang wanita ada ruangan khusus, begitupun yang berkeluarga. Setiap tiga bulan sekali akan ada pengawasan dari Dewan Syariat Nasional, jadi jika terdeteksi melakukan penyimpangan, kemungkinan kami akan ditegur dan sertifikasinya dicabut,” jelasnya.

Kata dia, untuk memperoleh sertifikat hotel syariat sesuai ketentuan harus melalui proses yang panjang. “Sertifikat syariat diterbitkan Dewan Syariat MUI Pusat untuk sarana dan prasarana hotel harus sesuai aturan sarana dan ketentuan syariat. Setelah terbangun, kembali diverifikasi instansi terkait termasuk MUI Kaltim dan MUI Samarinda,” tandasnya. (*/dev/*/drh)

Artikel Hotel PrimeBiz Diklaim Dongkrak PAD dan Wisata Religius  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Koodinator aksi, Datuk Khairil Usman mengatakan, penolakan warga sudah berlangsung sejak 2012. Di tengah gejolak penolakan itu, berkali-kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan pertemuan di kelurahan dan kecamatan bersama warga setempat.

“Karena mendapat penolakan, pada 2013 sampai 2015 tidak ada lagi isu pembangunan hotel itu. Sempat vakum. Pada 2016 kami diundang lagi oleh pemprov. Mereka minta persetujuan pembangunan hotel. Tetapi tetap kami tolak,” kata Khairil, Rabu (23/5) kemarin.

Tak berhenti sampai di situ, Meiliana yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim kembali memanggil warga. Dalam mediasi itu, muncul kesepakatan antara warga dan pemerintah. Poinnya lahan tersebut bakal dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM).

Syaratnya, Pemprov Kaltim menjanjikan akan terlebih dulu bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Ternyata janji tersebut hanya isapan jempol bekala.

“Karena sampai sekarang tidak ada beritanya. Lalu kami layangkan surat, meminta kalau bisa lahan itu digunakan untuk pembangunan hotel, kenapa warga di situ tidak dapat memiliki tanah itu?” ucapnya.

Khairil berujar, permintaan warga bukan tanpa alasan. Bila hotel dibangun, maka warga di sekitarnya akan tergusur. Sedikitnya terdapat empat RT, yaitu RT 14, RT 16, RT 17, dan RT 41 yang bakal terkena imbas pembangunan. Alasan lain, sebagai pemilik lahan, Direktur PT Inhutani pernah menyebut lahan seluas 15 hektare tersebut meliputi pemukiman warga, Islamic Center, dan lahan untuk Hotel Primebiz.

“Yang memiliki lahan itu PT Inhutani. Pada tahun 2002, waktu itu Gubernur Kaltim Pak Suwarna Abdul Fatah meminta tanah itu dihibahkan. Kemudian diserahkan oleh PT Inhutani. Tetapi hanya untuk Islamic Center. Sedangkan lokasi yang mau dipakai untuk bangun hotel itu masih digunakan untuk pabrik,” ungkapnya.

Belakangan muncul surat dari PT Inhutani bahwa seluruh lahan telah dihibahkan pada pemerintah daerah. Namun bukan tanpa masalah, lahan yang telah dihibahkan tidak boleh dilelang.

“Terakhir kami komunikasi lagi dengan Direktur PT Inhutani. Bilangnya lahan itu sudah diserahkan pada Dewan Pelelangan Nasional (DPN). Kami tidak putus asa. Kami cek di sana. Betul atau tidak sudah diserahkan. Tetapi nyatanya data penyerahan itu tidak ada. Karena harus bersurat secara resmi,” terang Khairil.

Belakangan, dia bersama warga bersurat secara resmi dan mengecek ulang pada DPN. Hasilnya ternyata lahan tersebut belum dilelang. Demi menguatkan data, warga juga meminta bukti pelelangan dari Direktur PT Inhutani yang kala itu dijabat Didik. Namun Didik beralasan, surat pelelangan berstatus rahasia negara.

“Alasannya lahan itu dilelang pada pihak hotel. Kata mereka sudah ada pelelangan. Tetapi setelah kami cek, tidak ada pelelangan. Sampai kami minta pada Komisi Informasi Publik (KIP), tetapi belum ada datanya,” ucap dia.

Lalu dengan sederet silang sengkarut tersebut, Khairil mempertanyakan groundbreaking yang dilakukan Gubernur Kaltim. Pasalnya seluruh warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi pembangun Hotel Primebiz belum menyetujuinya.

“Warga mana yang  menyetujui pembangunan hotel itu? Di sana ada empat RT. Semuanya belum setuju. Kenapa bisa keluar Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Red.) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan, Red.)?” tanyanya.

Menurut Khairil, pembangunan hotel atau bangunan lainnya harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan warga. Nyatanya pemprov belum pernah menerangkan warga mana saja yang mendukung pembangunan hotel berlabel syariah tersebut. “Tapi tidak ada itu bukti persetujuannya,” tutup Khairil. (*/um)

Artikel Pembangunan Hotel di Lahan Islamic Center Kembali Disoal pertama kali tampil pada Bontang Post .