SAMARINDA – Sejumlah warga Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda menilai, pemberian izin Hotel Primebiz dilakukan tanpa persetujuan warga setempat. Karenanya, penduduk di kelurahan tersebut menduga pemerintah mengambil kebijakan secara sepihak.
Ketua RT 16 Karang Anyar, Aminuddin berpendapat, proyek pembangunan hotel tersebut masih kontroversial. Pasalnya, warga di sekitar lokasi hotel belum satu suara. Mestinya sebelum dilakukan pembangunan, pemerintah menerangkan terlebih dulu supaya warga satu pemahaman.
“Jangan dipaksakan seperti ini. Apalagi rencana itu sudah lama. Sekarang ada tiba-tiba dimulai pembangunan. Kesannya terburu-buru. Harusnya diharmonisasi dulu antara warga yang pro dan kontra. Kalau itu sudah dilakukan, tidak ada masalah,” ucapnya, Sabtu (26/5) kemarin.
Aminuddin mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembangunan hotel tersebut. Sikap tersebut didasarkan rekomendasai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda serta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta pembangunan hotel dilakukan setelah mendapat persetujuan warga.
“Terlepas dari benar atau tidaknya opini kami, tapi pemerintah tidak boleh mengabaikan itu. Jangan otoriter. Ini dipaksakan. Betul yang menentukan pemerintah, tapi jangan keterlaluan. Karena nyatanya kami yang akan merasakan imbas pembangunan hotel,” tegasnya.
Aminuddin menyatakan, pernah dimintai pendapat oleh pemerintah terkait pembangunan hotel berbintang tersebut. Namun warga setempat tetap menolaknya. Karena itulah dia sebagai ketua RT tidak pernah tanda tangan kesepakatan pembangunan hotel.
Sementara itu seorang warga RT 17 Karang Anyar berinisial HN (50) menuturkan, pernah dijanjikan akan diajak manajemen Hotel Primebiz untuk studi banding di Jakarta. Rencananya pimpinan hotel akan memperlihatkan sistem syariat dalam pengelolaan perhotelan.
“Tetapi sampai sekarang tidak ada. Kami pertanyakan bagaimana bentuk hotel syariat itu. Di hotel berbintang boleh minum alkohol, kolam renang, dan tempat hiburan. Itu yang kami tolak,” ujarn HN.
Padahal melalui studi banding tersebut warga dapat memiliki gambaran konsep pengelolaan hotel berlabel syariat. Tak kunjung mendapat kabar dari manajemen hotel, groundbreaking yang dilakukan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membuat warga setempat kaget.
“Kami kaget akan dimulai pembangunan hotel. Karena sejak lama sempat terhenti. Kami sudah sempat berpikir supaya di lahan itu dibangun pusat pendidikan. Di Islamic Center sudah ada TK, harusnya juga ada SMP, SMA, dan perguruan tinggi,” imbuh dia.
Persoalan lain yang belum mendapat kejelasan dari pemerintah daerah yakni batasan lahan yang dilelang PT Inhutani pada PT Wijaya Utama Lestari. Pemerintah hanya memberikan keterangan sepintas tanpa memberikan gambaran detail.
“Kami pernah diundang di kantor gubernur. Cuma di sana hanya dijelaskan gitu saja, tidak sampai diperlihatkan batasan-batasan lahan yang akan digunakan Hotel Primebiz. Warga di sini takut digusur. Makanya sampai sekarang saya menolak pembangunan hotel itu,” ujarnya.
Pendapat berbeda dikemukakan Ketua RT 14, Kelurahan Karang Anyar, Muhammad Syukur Imbi. Menurutnya, keberadaan hotel akan membawa manfaat positif bagi warga setempat.
“Kalau ada hotel, nanti di sini akan ramai. Kalau lahan itu dipakai untuk bangun hotel atau mal, nanti anak-anak kami bisa bekerja di hotel. Orang-orang akan berdatangan di kelurahan ini. Banyak bermunculan toko dan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, warga yang akan diuntungkan,” kata Syukur.
Dia berpendapat, jika hotel sudah beroperasi, warga yang lulusan SMP/SMA dapat direkrut manajemen hotel. Peluang kerja akan bermunculan seperti sekuriti, tukang bersih-bersih, dan pelayan hotel.
“Karyawan hotel itu banyak sekali. Bukan hanya 30 atau 40 orang. Warga di sini yang akan diuntungkan. Pengangguran berkurang. Anak-anak muda bisa ikut bekerja dan memiliki tambahan penghasilan,” ucapnya.
Alasan lain yang membuat Syukur mendukung keberadaan hotel yakni lahan PT Inhutani yang dilelang pada Hotel Primebiz sudah lama tak digunakan. Di lokasi tersebut tumbuh beragam rumput liar dan ilalang sehingga tampak kumuh.
“Daripada kosong begitu, lebih baik dimanfaatkan. Dulu saat diminta tanda tangan, saya langsung setujui itu. Saya diajak untuk menolak, tapi saya tidak mau. Rata-rata warga yang tinggal di lahan PT Inhutani ini sepakat dengan pembangunan hotel,” bebernya. (*/um)
