SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim menyarankan pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim agar mengambil sikap terkait pengangkatan Andi Harun (AH) sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Pasalnya, kepindahan partai AH dapat dijadikan bukti untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).
Ketua BK DPRD Kaltim, Dahri Yasin menuturkan, kebijakan PAW terhadap AH tidak memerlukan dasar Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai pimpinan daerah partai berlambang garuda itu. Pun demikian, bila AH tidak memberikan SK pengangkatannya, padahal sudah jelas pindah dan memimpin partai tersebut, maka Partai Golkar itu dapat mengambil langkah hukum.
“Tidak perlu dibuktikan lagi dengan SK. Tidak perlu lagi harus menunggu SK pengangkatannya sebagai Ketua Gerindra. Itu secara umum saja. Semua orang sudah tahu dia memimpin Gerindra. Itu balihonya besar dipasang di jalan. Jadi ada hal yang dibuktikan secara khusus, ada juga yang tidak perlu dibuktikan,” sebut Dahri, Sabtu (26/5) kemarin.
Kata dia, AH tidak boleh lagi menghalangi DPD Golkar Kaltim yang ingin menggantikannya di DPRD Kaltim. Sebab sesuai aturan, setiap wakil rakyat yang pindah partai harus diganti dari jabatannya di DPRD.
“Dia tidak lagi punya kapasitas untuk menghalangi Golkar menggantinya. Seperti dulu gugatan perdata yang dia ajukan di pangadilan. Kalau itu boleh saja. Karena tidak ada bukti bahwa dia pindah partai. Tetapi setelah pindah partai, tidak ada alasan lagi baik secara hukum untuk penggantian dirinya,” jelasnya.
Atas dasar itu, penggantian AH sepenuhnya berada di tangan Golkar. Rekomendasi Golkar dapat dijadikan dasar bagi pimpinan DPRD untuk mengusulkan penggantiannya. “Fraksi Partai Golkar segera mengusulkan PAW pada AH,” imbuhnya.
Politisi senior Golkar itu berpendapat, BK tidak dapat memanggil AH. Sebab hingga kini belum ada laporan. Menurutnya, setiap pemanggilan harus didasarkan aduan dari masyarakat atau partai politik di DPRD Kaltim.
“Dari sisi mana kami mau memanggil? Golkar juga tidak mengajukan keberatan ke BK. BK itu tidak bisa berinisiatif. Harus atas dasar pengaduan yang beralasan,” sebut Dahri.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah sependapat dengan Ketua BK DPRD Kaltim. Dasarnya, pasal Pasal 139 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
“Karena dasar PAW sakarang dengan dasar pindah partai, lebih baik Golkar segera menerbitkan SK pemecatan baru kepada AH. Dengan alasan pindah partai. Baru diusulkan ke pimpinan DPRD dengan tembusan menteri,” sarannya.
Persoalan lain yang juga dikaitkan pada AH yakni keputusannya untuk pindah perahu politik masih menyisahkan dugaan pelanggaran etik. Salah satunya AH menjabat sebagai anggota DPRD di dua partai yang berbeda.
“Dalam kapasitas sebagai anggota Fraksi Golkar, kan lucu kalau pada saat yang bersamaan menjadi Ketua Gerindra Kaltim. Terlebih jika yang bersangkutan masih menerima hak-hak keuangan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar,” terangnya.
Herdiansyah menegaskan, mestinya sejak awal AH memahami bahwa setiap anggota DPRD yang pindah partai harus dapat diganti. Karenanya, AH harus mengundurkan diri dari gedung Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, sejak pengangkatannya sebagai Ketua Gerindra Kaltim.
“Itu lebih terhormat daripada berpolemik seperti yang terjadi sekarang. Tapi kan itu tidak dilakukan? Saya rasa hal ini juga menjadi bagian dari persoalan etik,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, AH belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali media ini menghubunginya lewat sambungan telepon, namun tidak nomor pribadinya tidak aktif. Begitu juga dengan pesan via wattsapp, AH tidak menggubrisnya. (*/um)
