Terkait Pencoretan Edy dari Bacaleg, Pengurus PDI Perjuangan Bungkam? 

BREAKER: “Memang ada yang takut bersaing. Merasa tersaingi. Makanya form CLG itu dijadikan alasan pengunduran diri saya”. Edy Kurniawan (Bacaleg PDI Perjuangan Kaltim)

SAMARINDA – Pencoretan nama Edy Kurniawan dari daftar calon legislatif (bacaleg) memunculkan spekulasi bahwa terdapat persaingan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kaltim. Namun ketika tudingan tersebut dikonfirmasi, para pengurus partai berlambang moncong putih itu satu suara memilih bungkam.

Pada Senin (6/7) lalu, Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltim, Iswandi menjelaskan, pihaknya bakal memberikan keterangan atas silang sengkarut internal partai tersebut.

Mantan calon Wakil Wali Kota Samarinda itu menegaskan, pengurus masih menunggu kepulangan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis dari Jakarta. Setelah itu, pihaknya akan melakukan konferensi pers.

“Besok (Selasa, Red.) kami akan melakukan konferensi pers. Biar semuanya terang. Saya belum bisa menjelaskannya sekarang,” ucapnya dua hari yang lalu saat berkunjung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim.

Selasa (7/8) kemarin, Metro Samarinda mengonfirmasi pada Iswandi tentang kepastian waktu pelaksanaan konferensi pers tersebut. Namun dia menegaskan, permasalahan pencoretan Edy tersebut sudah terang di mata publik. Sehingga tidak perlu diterangkan lagi pada masyarakat.

“Ternyata tidak ada yang harus dijelaskan karena semua sudah jelas. Jadi enggak jadi (konferensi pers, Red.), Mas,” jelas Iswandi.

Lalu media ini meminta keterangan pada Bendahara Bappilu PDI Perjuangan Kaltim, Muhammad Samsun. Dia mengaku tidak tahu masalah tersebut. “Silakan ke Mbak Nanda saja ya. Beliau yang lebih tahu. Karena itu urusan pengurus DPD,” imbuhnya.

Media ini berkali-kali menghubungi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emir Moeis yang juga biasa dipanggil Nanda. Namun tidak ada jawaban.

Hal yang sama pula ketika media ini menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) DPD PDI Perjuangan Kaltim, Safaruddin. Mantan Kapolda Kaltim itu tidak menggubris pertanyaan media ini lewat aplikasi whatsapp.

Edy Kurniawan mengaku heran dengan pencoretan dirinya dari bacaleg PDI Perjuangan. Padahal sebelum terdaftar di KPU, dirinya justru diminta pengurus partai untuk meramaikan pemilihan anggota DPRD Kaltim di daerah pemilihan (dapil) Samarinda.

“Saya sudah menjalankan tugas, bahwa saya bersedia mencalonkan diri. Tapi dalam perjalanan, ada sesuatu, kemudian tiba-tiba mereka memasukkan surat pengunduran diri saya. Ini justru risiko politiknya buat saya sendiri,” kata Edy.

Surat pengunduran diri tersebut, lanjut dia, justru menjadi celah bagi lawan politiknya untuk memojokkan. Sebab pada saat verifikasi dokumen oleh KPU, Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut dianggap bermain-main dengan pencalonannya.

“Makanya pada saat klarifikasi kemarin, saya sampaikan pada KPU bahwa tidak benar bahwa saya yang membuat surat pengunduran diri itu. Ini yang harus dipahami oleh pengurus dan simpatisan,” imbuhnya.

Edy mengaku pernah mendapat surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan agar mengundurkan diri dari bacaleg. Namun surat tersebut terbit secara sepihak. Tanpa diklarifikasi terlebih dulu pada Edy.

“Mestinya DPP mengklarifikasi dulu sama saya. Pengurus DPP bilang dapat laporan bahwa pada 2013 saya pernah melakukan pelanggaran berat. Waktunya panjang sekali. Padahal sekarang sudah 2018. Apalagi sekarang saya masih jadi anggota Fraksi PDI Perjuangan,” terangnya.

Disebutkan bahwa kasus 2013 tersebut menyangkut keputusan politik dalam Pemilihan Gubernur Kaltim. Kala itu, terjadi perbedaan pilihan di internal PDI Perjuangan atas tokoh yang akan diusung sebagai calon gubernur.

Edy disebut-sebut “membangkang” dari keputusan pengurus. Karena dianggap tidak mendukung calon yang diusung partai. Namun Edy mengaku alasan tersebut dinilai terlalu mengada-ada. Pasalnya masalah itu sudah berlalu lima tahun silam.

Untuk itu dirinya menyesalkan sikap pengurus. Seharusnya sebelum pencalegan, masalah tersebut diungkit dan diklarifikasi. Karena pencoretan dari daftar bacaleg di masa perbaikan dokumen bacaleg, justru mematikan karier politiknya.

“Tiba-tiba di ujung pendaftaran bacaleg ini, saya dipermasalahkan. Jadinya ini kan repot juga. Mungkin masa kepengurusan ini, tidak bersimpati dengan saya,” katanya.

Pria kelahiran 10 Mei 1970 itu menduga, pencoretan dirinya di daftar bacaleg karena adanya persaingan internal partai dalam memperebutkan tiket sebagai anggota DPRD Kaltim. “Memang ada yang takut bersaing. Merasa tersaingi. Makanya form CLG itu dijadikan alasan pengunduran diri saya,” tegasnya. (*/um)