Rencana tersebut disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda Bontang, Moch. Arif Rokhman, usai rapat pembahasan antrean BBM bersama DPRD Bontang, Jumat (28/8/2026).

Arif mengatakan, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemkot berencana mengadopsi konsep yang telah diterapkan di Balikpapan, tetapi mekanismenya akan disesuaikan dengan kondisi Bontang.

“Secara konsep seperti di Balikpapan menggunakan sistem ganjil-genap, tapi kita sesuaikan dengan keadaan di Bontang nantinya,” ungkapnya.

Menurut Arif, penerapan sistem tersebut ditujukan untuk memecah konsentrasi kendaraan yang mengantre di SPBU. Sebab, antrean yang semakin panjang mulai berdampak terhadap arus lalu lintas dan akses menuju sejumlah toko di sekitar SPBU.

Meski demikian, Arif belum dapat memastikan kapan sistem ganjil-genap mulai diberlakukan. Pemkot masih perlu melaporkan dan membahas teknis penerapannya dengan pimpinan.

Namun, kebijakan tersebut diupayakan segera diterapkan mengingat kondisi antrean yang dinilai semakin mengganggu.

“Tapi secepatnya karena ini antrean sudah sangat parah. Kami terapkan nanti sembari kami lakukan evaluasi,” tambahnya.

Arif mengatakan, selain meningkatnya permintaan Pertalite, antrean semakin parah dalam sepekan terakhir setelah SPBU Tanjung Laut sempat mendapatkan sanksi penghentian sementara (suspend) suplai Pertalite.

SPBU tersebut disebut melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Temuan yang menjadi dasar sanksi berkaitan dengan barcode transaksi yang menunjukkan nomor pelat kendaraan berbeda dengan kendaraan yang melakukan pengisian.

“Ini juga jadi kendala. Di sisi lain, sanksi itu juga berdampak ke antrean di SPBU lain. Makanya pengendara ke SPBU Kopkar Kilo 6, antreannya paling panjang karena stok mereka paling banyak,” jelasnya.

Kondisi antrean tersebut sebelumnya terlihat di SPBU Koperasi Karyawan (Kopkar) Kilo 6, Jalan Brigjen Katamso, Bontang, Selasa (25/8/2026).

Pantauan Bontangpost.id sekitar pukul 09.44 Wita, antrean kendaraan roda dua dan roda empat yang hendak mendapatkan Pertalite mengular hingga melewati Simpang Tiga Yabis.

Untuk mengurai kepadatan, pengelola SPBU menerapkan dua jalur antrean. Namun, panjangnya antrean membuat sejumlah kendaraan mengambil sebagian badan Jalan Brigjen Katamso.

Kondisi itu membuat ruang bagi kendaraan lain untuk melintas menjadi lebih terbatas. Sejumlah pengendara terlihat memperlambat laju saat melewati sisi antrean.

Direktur Utama SPBU Kopkar, Muhammad Jufri, mengatakan penerapan dua jalur dilakukan untuk mengantisipasi antrean yang semakin panjang.

“Ini antrean sudah panjang, khawatirnya makin panjang. Makanya kita terapkan sistem antrean dua jalur,” terangnya. (*)

Artikel Antrean Pertalite Makin Parah, Pemkot Bontang Siapkan Sistem Ganjil-Genap pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pertalite eceran kini dibanderol Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Sementara Pertamax dijual Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter.

Salah satu pedagang bensin eceran di Jalan Brigjen Katamso mengatakan, harga Pertalite saat ini mencapai Rp13.000 per liter. Sebelumnya, BBM tersebut masih dijual sekitar Rp12.000 per liter.

Kenaikan harga, kata dia, salah satunya dipengaruhi sulitnya mendapatkan stok Pertalite. Kondisi tersebut semakin terasa setelah sejumlah pelanggan Pertamax beralih menggunakan Pertalite.

Untuk Pertamax, pedagang tersebut menjualnya sekitar Rp19.000 per liter. Ia mengaku kini lebih sering menjual Pertamax lantaran Pertalite lebih sulit diperoleh.

“Makanya biaya naik, itu pun kalau dapat, Mas, Pertalite,” ungkapnya.

Kondisi serupa ditemukan di Jalan HM Ardan. Pedagang bensin eceran di kawasan tersebut menjual Pertalite Rp13.000 per liter, sedangkan Pertamax mencapai Rp20.000 per liter.

Menurut pedagang, harga Pertamax sebelumnya sempat berada di angka Rp19.000 per liter. Namun, harga kembali dinaikkan karena harga dari pemasok ikut meningkat.

“Sempat jual Rp19.000, saya naikan lagi karena dari pengetapnya juga naikan,” ujarnya.

Sementara itu, pedagang pengecer di Jalan Soekarno-Hatta menyebut harga Pertalite di wilayah Bontang Lestari bahkan mencapai Rp14.000 per liter.

Ia mengaku mendapat informasi tersebut dari sesama pedagang. Harga yang lebih tinggi disebut berkaitan dengan lokasi Bontang Lestari yang relatif jauh dari pusat kota.

“Kalau di kota jarang, di Bontang Lestari ada. Tapi karena wilayah mereka juga jauh, pasti juga naik,” ungkapnya.

Diketahui, harga resmi Pertalite di SPBU berada di angka Rp10.000 per liter. Sementara harga resmi Pertamax di Kalimantan Timur mencapai Rp16.300 per liter.

Dengan demikian, harga Pertalite eceran Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter memiliki selisih Rp3.000 hingga Rp4.000 dari harga resmi SPBU.

Sedangkan Pertamax eceran yang dijual Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter lebih mahal sekitar Rp2.700 hingga Rp3.700 dibandingkan harga resminya. (*) 

Artikel Antrean di SPBU Bontang Mengular, Pertalite Eceran Dijual Rp14 Ribu, Pertamax Tembus Rp20 Ribu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pantauan Bontangpost.id sekitar pukul 09.44 Wita, antrean kendaraan memanjang hingga melewati Simpang Tiga Yabis. Antrean didominasi kendaraan roda dua dan roda empat yang hendak mengisi Pertalite.

Di area SPBU, pengelola menerapkan dua jalur antrean untuk mengurai kepadatan. Namun, panjangnya antrean membuat kendaraan mengambil sebagian badan Jalan Brigjen Katamso.

Kondisi itu menyebabkan ruang bagi kendaraan lain untuk melintas menjadi lebih terbatas. Sejumlah pengendara terlihat memperlambat laju dan berhati-hati saat melewati sisi antrean.

Direktur Utama SPBU Kopkar Muhammad Jufri mengatakan, sistem dua jalur diterapkan untuk mengantisipasi antrean yang semakin panjang.

“Ini antrean sudah panjang, khawatirnya makin panjang. Makanya kita terapkan sistem antrean dua jalur,” terangnya.

Jufri memastikan penyaluran BBM subsidi di SPBU tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Pembelian Pertalite dibatasi 5 liter untuk sepeda motor dan 40 liter untuk mobil setiap kendaraan per hari.

“Kami sesuai saja dengan regulasi dan tertib. Di SPBU kami Pertalite per harinya yang dikirim sekitar 23 kiloliter,” jelasnya.

Menurut Jufri, panjangnya antrean tidak terlepas dari meningkatnya jumlah konsumen yang beralih dari Pertamax. Perbedaan harga yang semakin jauh membuat sebagian pengendara memilih Pertalite.

Kondisi tersebut diperparah dengan kosongnya stok Pertalite di sejumlah SPBU lain sehingga konsumen beralih mengisi BBM ke SPBU Kopkar Kilo 6.

“Makanya pada larian ke sini, di tempat lain biasanya udah pada kosong,” ujarnya.

Kondisi serupa terlihat di SPBU Akawi, Jalan MT Haryono. Saat dilakukan pengecekan, stok Pertalite di SPBU tersebut telah habis.

Petugas SPBU Akawi, Maulana, mengatakan sebelumnya sempat terjadi antrean karena masih terdapat sisa stok Pertalite dari malam hari. Namun, stok tersebut habis pada Selasa pagi.

“Tadi sempat ramai karena sisa semalam, sekarang sudah habis. Bahkan Pertamax juga sudah habis. Mungkin sore atau malam datang lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Pertalite juga tidak tersedia di SPBU kawasan Tanjung Laut. Di lokasi tersebut terdapat papan pemberitahuan yang menyatakan Pertalite sedang dalam pengiriman. (*) 

Artikel Pertalite Langka, Antrean di SPBU Kopkar Kilo 6 Bontang Meluber ke Badan Jalan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Senin (6/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa harga Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak global. Asumsi dasar dalam APBN 2026 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di angka US$70 per barel, namun skenario untuk harga US$80, US$90, bahkan US$100 per barel juga sudah diperhitungkan.

“Seluruh skenario sudah dihitung, termasuk jika harga minyak rata-rata menyentuh US$100 per barel sepanjang tahun,” ujarnya.

Dengan skenario tersebut, pemerintah optimistis defisit anggaran tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 2,9 persen.

Purbaya menegaskan, APBN dirancang sebagai shock absorber agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi. Karena itu, harga BBM subsidi dipastikan tetap stabil.

Selain itu, potensi tambahan penerimaan negara dari sektor komoditas, seperti batu bara, diyakini dapat membantu menjaga keseimbangan fiskal.

“Tidak perlu khawatir. Semua sudah diperhitungkan. Kami pastikan harga BBM bersubsidi tidak naik sampai akhir tahun,” tegasnya. (KP)

Artikel Pertalite dan Solar Dipastikan Tak Naik Sampai Akhir 2026 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan untuk tahun ini kuota pertalite yang didapatkan hanya 26.907 kiloliter.

“Khusus Pertalite ada penurunan kuota sebab tahun lalu mendapatkan 27.586 kiloliter,” kata Arif.

Artinya penurunan kuota sejumlah 679 kiloliter. Sementara untuk realisasi penggunaan Pertalite tahun lalu sebesar 24.045 kiloliter. Penggunaan terbanyak terjadi pada September dan Desember. Masing-masing 2.168 kiloliter.

Terkait dengan penurunan itu tidak hanya sebatas memandang jumlah kuota tetapi juga total kendaraan yang mengisi bahan di Bontang. Sementara kuota untuk BBM bersubsidi jenis Solar justru mengalami peningkatan. Tahun ini Bontang mendapatkan 18.751 kiloliter.

Adapun tahun lalu kuota yang diperoleh yakni 18.837 kiloliter. “Ada peningkatan kuota Solar dari tahun sebelumnya yaitu 86 kiloliter,” ucapnya.

Sejatinya kuota yang didapatkan di awal tahun lalu justru terjadi perubahan. Awalnya Pemkot Bontang mendapatkan kuota 21.372 kiloliter jenis Pertalite dan 28.393 kiloliter Solar.

Sebelumnya Pemkot Bontang mengusulkan kenaikan kuota Solar dan Pertalite di tahun ini. Pengajuan itu melalui surat dari Setkot dengan nomor B/500/2/1/864/PSDA/2024. Khusus untuk BBM jenis Pertalite, pemkot mengusulkan 96.768 kiloliter.

Sementara untuk BBM jenis solar kuota yang diajukan mencapai 62.681 kiloliter. Rinciannya untuk usaha pertanian 3.233, pelayanan umum 3.456, usaha perikanan 9.994, usaha mikro 8.162, dan transportasi 37.836 kiloliter. (ak)

Artikel Kuota Solar di Bontang Naik Tahun Ini, Jatah Pertalite Malah Turun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan menuturkan, akan banyak efisiensi anggaran yang dilakukan secara bertahap. Salah satunya yakni pengurangan subsidi BBM dengan cara pembatasan pembelian pertalite.

Luhut menjelaskan, rencananya, pembatasan itu akan dimulai per 17 Agustus 2024 mendatang. Pembatasan itu dipicu oleh persoalan berulang yakni peruntukan subsidi yang tidak tepat sasaran. ’’Yang gak berhak dapat subsidi bisa dikurangi,’’ terangnya dikutip dalam unggahan akun Instagram pribadinya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong penggunaan bioethanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Luhut menyebut, kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm.

Kondisi sulfur yang tinggi tentu akan mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia. ’’Kalau ini dikerjakan dengan baik akan menghemat,’’ jelasnya.

Hal itu juga berkorelasi dengan tingginya konsekuensi anggaran yang disebabkan karena penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyedot anggaran BPJS Kesehatan sampai Rp 38 triliun. Nah, dengan polusi berkurang, semakin banyak orang sehat. ’’Anggaran kesehatan bisa lebih hemat,’’ ujarnya.

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan, sedang menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191/2014. Seperti diketahui, urgensi revisi beleid itu terbilang penting. Sebab, aturan itu akan mengatur lebih detail terkait syarat dan target penerima BBM subsidi untuk masyarakat.

Dengan begitu, pembelian BBM subsidi diharapkan bisa tepat sasaran. ’’Kita sedang menunggu Perpres 191, dimana BBM subsidi tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu,’’ ungkapnya di Kantor Pos Kota Tua, kemarin (10/7).

Erick menekankan, BUMN merupakan korporasi. Sehingga tidak terlibat dalam memutuskan kebijakan tersebut. PT Pertamina sebagai perusahaan pelat merah masih menunggu pengesahaan revisi Perpres nomor 191/2014.

’’Kita tunggu aja. Inget lo BUMN ini korporasi. Bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM. Juga buat gas. Karena LPG ini impornya tinggi sekali. Ini yang harus kita benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran,’’ jelas mantan ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee itu.

Terpisah, Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengamini hal tersebut. Heppy menuturkan, Pertamina akan menaati apapun yang ditetapkan pemerintah.

’’Akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah. Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (10/7).

Heppy memerinci, hingga saat ini, pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen, dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Sementara untuk pendataan Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus didorong. Kemudian, untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

’’Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan,’’ jelas dia. (idr/han/dee)

Artikel Luhut Sebut Pembelian Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus pertama kali tampil pada Bontang Post .

bontangpost.id – Sekretaris BNK Kubar Jamidi mengungkapkan, seluruh klien yang ditanganinya itu ada anak di bawah umur. Kasusnya bukan pecandu narkotika, layaknya kasus pada umumnya. Tapi kasus kecanduan ini karena menghirup uap pertalite.

“Mereka terdiri 11 laki-laki dan dua perempuan. Di mana satu orang masih di bawah umur,” kata Jamidi. Ia pun enggan membeber secara detail kasus langka tersebut. Menurut dia, hobi tersebut akhirnya meresahkan karena untuk mendapatkan pertalite dia mencuri tangki motor.

“Hanya karena dia masih anak-anak, maka dia dimaafkan. Atas izin orangtuanya, dia dikirim ke Samarinda untuk menjalani rehabilitasi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan sebagian besar yang direhabilitasi adalah mereka yang ditangkap polisi atau BNK.  Sangat jarang ada yang datang sendiri dan minta tolong direhabilitasi. “Mereka yang tertangkap dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram, ada alternatif untuk dikirim rehabilitasi,” ungkap Jamidi.

Lebih lanjut dikatakan, klien yang terlibat rehabilitasi tersebut satu di antaranya aparatur sipil negara (ASN). Mereka ditangkap polisi dan ditahan, kemudian diputuskan untuk direhabilitasi.

Dia berpesan kepada masyarakat bila ada yang ingin mengajukan diri, atau keluarga untuk direhabilitasi silakan datang ke BNK Kubar. “Kalau ada warga yang mengajukan untuk direhabilitasi, setelah kami lihat, cek dan pastikan, hari itu juga bisa kami kirim,” tegas Jamidi.

Mengenai biaya tempat tinggal, makan, dan obat-obatan, semuanya ditanggung negara. “Yang bersangkutan tinggal menjalani program rehabilitasi dengan disiplin dan semoga cepat sembuh dari ketergantungannya,” harapnya.

Untuk diketahui, bensin mengandung metana dan benzena yang merupakan senyawa kimia berbahaya. Paparan aroma dari uapnya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Pada orang yang sensitif, menghirup bau bensin dapat menyebabkan sakit kepala, mual, hingga muntah.

Kerusakan Saraf

Artikel Kecanduan Hirup Uap Pertalite, Belasan Orang di Kubar Dikirim ke Panti Rehabilitasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan nantinya subsidi untuk Pertalite akan dialihkan untuk Pertamax Green 92 itu.

Penghapusan Pertalite ini sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91.

“BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92, karena aturan KLHK oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91,” ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).

Menurut Nicke, setelah sukses merilis Pertamax Green 95 awal bulan lalu, saat ini pihaknya tengah dalam proses untuk meluncurkan Pertamax Green 92 sebagai pengganti Pertalite.

Pertamax Green 92 adalah campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). Langkah ini sejalan dengan komitmen Pertamina mendukung pemerintah untuk menurunkan emisi dari bensin.

“Jadi, ada 2 green gasoline, green energy, low carbon yang jadi produk baru dari Pertamina,” jelasnya.

Dengan meluncurkan energi hijau ini, Nicke menekankan tak hanya bisa menurunkan emisi karbon, tetapi juga mengurangi anggaran untuk impor gas.

“Jadi ini sudah sangat pas, satu, aspek lingkungan bisa turunkan karbon emisi. Kedua, mandatory bioetanol bisa kita penuhi. Ketiga, kita menurunkan impor gasoline,” pungkas Nicke. (cnn)

Artikel Tahun Depan Pertalite Dihapus, Diganti Pertamax Green 92 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengaku tidak mengetahui sampai kapan pengiriman itu disetop. Karena itu merupakan wewenang dari pertamina.

“Durasi sampai kapan itu bergantung dari pertamina,” kata Arif.

Berdasarkan informasi, pihak pertamina juga masih melakukan evaluasi. Terhadap apa yang terjadi di SPBU yang berada di Kecamatan Bontang Selatan tersebut. “Itu ranah mereka kemungkinan menunggu proses dari kepolisian,” ucapnya.

Ia pun juga meminta kepada masyarakat yang ingin membeli pertalite untuk mendatangi SPBU lainnya. Mulai dari SPBU Akawy, Kompkar PKT, maupun kilometer 3. Sebelumnya, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam menganggap keputusan untuk penyetopan sementara ini dirasa kurang tepat. Pasalnya SPBU Tanjung Laut merupakan fasilitas bagi masyarakat di Bontang Selatan untuk mendapatkan BBM. “Seharunya dengan kejadian ini cukup instropeksi dari instansi terkait. Jangan sampai karena tindakan oknum masyarakat menjadi korban,” sebutnya.

Menurut Politikus Partai Golkar ini seharusnya pertamina bersikap bijak. Apalagi aparat penegak hukum telah menindak pihak yang terlibat. Bahkan sudah ada sanksinya. “Terpenting pasca ini ialah untuk evaluasi. Termasuk melakukan pengawasan secara ketat. Tidak hanya di SPBU Tanjung Laut tetapi seluruhnya,” ungkapnya.

Bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) serta Bagian Perekonomian Setkot kejadian ini juga bisa diambil hikmahnya. Sebab sejauh ini masih ada antrean panjang pengisian pertalite di SPBU Tanjung Laut. Langkah yang dilakukan ialah melakukan kajian terhadap kebutuhan BBM jenis tersebut.

“Memang informasinya kuota tahun ini meningkat tetapi perlu juga ada kajian apakah pasokan itu cukup. Karena masih ada antrean kalau pagi hari,” pungkasnya. (ak)

Artikel SPBU Tanjung Laut Belum Dapat Pertalite, Durasi Penghentian Tidak Diketahui pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan hingga kini pemerintah masih terus menggodok Perpres No 191 Tahun 2014 soal pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan kapan pembatasan beli BBM subsidi itu berlaku. Adapun saat ini revisi Perpres No 191 tahun 2014 tengah dibahas di Kemenko Perekonomian.

“Ini lagi di Kemenko Perekonomian. Bukan dibalikin, mereka ya sedang mengkaji lagi. Ya ini bukan di kami, di Kementerian Perekonomian,” kata Tutuka di Gedung BPH Migas, Senin (10/4/2023).

Meski begitu, ia mengingatkan aturan pembatasan BBM pertalite ini tetap akan dikeluarkan dan diberlakukan pada tahun ini. Menurutnya, aturan ini penting karena sebelumnya pemerintah tidak mengatur kriteria konsumen yang berhak mengisi pertalite.

Apalagi, pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di mana ada kompensasi yang diberikan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana penugasan.

Sebelumnya, pemerintah akan membatasi penjualan pertalite. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyebut ada beberapa opsi penerapan pembatasan pembelian pertalite, yaitu bisa diimplementasikan 1 Maret sebelum Lebaran atau 1 Mei setelah Lebaran.

Ia menuturkan nantinya ada golongan kendaraan yang akan diatur. BBM JBKP atau pertalite untuk motor bisa semua jenis, kecuali di atas 150 cc.

Sedangkan untuk mobil ada dua pilihan, yaitu semua mobil pelat hitam atau untuk mobil dengan kapasitas 1.400 cc ke atas.

“Seluruh mobil plat hitam dilarang atau mobil 1.400 cc,” ujar Abdul dalam acara diskusi INDEF, Selasa (14/2) lalu.

Selain itu, jika pembatasan konsumsi pertalite berlaku, maka bisa meraup penghematan hingga Rp 23,5 triliun.

“Kita bisa menghemat hingga Rp 23,5 triliun untuk pertalite. Sementara solar sebesar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun,” terang Abdul. (cnn)

Artikel Wacana Pembatasan Pertalite Usai Lebaran, Ini Komentar ESDM pertama kali tampil pada Bontang Post .