bontangpost.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pembatasan beli pertalite berlaku setelah Lebaran 2023.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan hingga kini pemerintah masih terus menggodok Perpres No 191 Tahun 2014 soal pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Oleh karena itu, ia belum bisa memastikan kapan pembatasan beli BBM subsidi itu berlaku. Adapun saat ini revisi Perpres No 191 tahun 2014 tengah dibahas di Kemenko Perekonomian.
“Ini lagi di Kemenko Perekonomian. Bukan dibalikin, mereka ya sedang mengkaji lagi. Ya ini bukan di kami, di Kementerian Perekonomian,” kata Tutuka di Gedung BPH Migas, Senin (10/4/2023).
Meski begitu, ia mengingatkan aturan pembatasan BBM pertalite ini tetap akan dikeluarkan dan diberlakukan pada tahun ini. Menurutnya, aturan ini penting karena sebelumnya pemerintah tidak mengatur kriteria konsumen yang berhak mengisi pertalite.
Apalagi, pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di mana ada kompensasi yang diberikan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana penugasan.
Sebelumnya, pemerintah akan membatasi penjualan pertalite. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyebut ada beberapa opsi penerapan pembatasan pembelian pertalite, yaitu bisa diimplementasikan 1 Maret sebelum Lebaran atau 1 Mei setelah Lebaran.
Ia menuturkan nantinya ada golongan kendaraan yang akan diatur. BBM JBKP atau pertalite untuk motor bisa semua jenis, kecuali di atas 150 cc.
Sedangkan untuk mobil ada dua pilihan, yaitu semua mobil pelat hitam atau untuk mobil dengan kapasitas 1.400 cc ke atas.
“Seluruh mobil plat hitam dilarang atau mobil 1.400 cc,” ujar Abdul dalam acara diskusi INDEF, Selasa (14/2) lalu.
Selain itu, jika pembatasan konsumsi pertalite berlaku, maka bisa meraup penghematan hingga Rp 23,5 triliun.
“Kita bisa menghemat hingga Rp 23,5 triliun untuk pertalite. Sementara solar sebesar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun,” terang Abdul. (cnn)
