BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat sinergi dengan insan pers. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama awak media pada Rabu (4/3/2026) di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Bontang.

Kegiatan diawali dengan buka puasa bersama, dilanjutkan salat berjamaah, hingga makan malam bersama. Suasana berlangsung hangat dengan diskusi ringan antara pemerintah dan para jurnalis.

Agus Haris mengatakan kehadiran insan pers merupakan kehormatan bagi Pemerintah Kota Bontang. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mengelola isu publik.

“Mulai kemarin kami sudah berdiskusi dengan Wali Kota Bontang, Ibu Neni Moerniaeni, terkait pentingnya komunikasi dengan media. Ini sebuah penghormatan bagi kami karena kita sama-sama mengelola isu publik,” ujar pria yang akrab disapa AH itu.

Ia menegaskan pemerintah berkepentingan menjaga arah kebijakan agar tetap berada di jalur yang benar. Di era keterbukaan informasi saat ini, kekuatan pers tidak hanya pada pengaruhnya, tetapi juga pada kualitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, kekuatan itu ada pada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kualitas informasi yang disampaikan ke masyarakat baik, maka pemerintah juga akan menjadi kuat,” katanya.

AH juga menegaskan Pemkot Bontang tidak anti kritik. Menurutnya, kritik justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah.

“Kami butuh dikritik. Ketika kami keluar dari rel arah kebijakan, maka kami sangat mengharapkan bisa diberi masukan,” tuturnya.

Memasuki satu tahun masa pemerintahan, Agus memaparkan sejumlah isu krusial yang menjadi fokus utama pemerintah daerah, di antaranya penanganan stunting, kemiskinan, dan pengangguran.

Untuk penanganan stunting, Pemkot Bontang bersama sejumlah perusahaan telah menyepakati target penurunan angka stunting hingga 12,5 persen pada pertengahan Desember mendatang.

“Cara intervensinya sudah kami siapkan. Ini juga sudah termuat dalam capaian kinerja satu tahun kami menjabat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kemiskinan, Agus menyebut terdapat dinamika data yang cukup signifikan. Hingga pertengahan 2025 tercatat sekitar 47 ribu warga masuk kategori miskin. Namun setelah dilakukan pendataan ulang dengan melibatkan enumerator, angka tersebut turun menjadi sekitar 17 ribu jiwa atau sekitar 9 persen dari total penduduk.

“Ini tentu belum ideal, apalagi Bontang merupakan kota industri. Tapi setelah kami periksa, ada kekeliruan data. Industri besar ternyata belum sepenuhnya mengangkat industri kecil,” ungkapnya.

Ia menambahkan data kemiskinan tersebut telah diplenokan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitasnya.

Adapun terkait pengangguran, Dinas Ketenagakerjaan masih melakukan evaluasi data, terutama terhadap pencari kerja yang telah memiliki kartu kuning namun belum tercatat status pekerjaannya.

Selain tiga isu tersebut, Pemkot Bontang juga memberi perhatian serius pada pengelolaan sampah. Saat ini pemerintah pusat tidak lagi hanya menekankan penghargaan Adipura, tetapi juga mendorong daerah untuk mencapai predikat kota atau kabupaten bersih. (ak)