Marzuki salah satunya. Dia bersama tiga rekannya berniat untuk pulang ke kampung halamannya, di Gowa, Sulawesi Selatan. Namun, karena hanya memiliki surat rapid antigen dengan hasil negatif, maka dia terpaksa kembali tertahan di Bontang.

Marzuki merupakan buruh yang diperkerjakan menyelesaikan rumah dinas Beacukai Bontang. Sudah lima bulan lamanya dia menetap di Tanjung Laut Indah. “Saya baru beli tiket ini jam 3 siang, satu jam sebelum keberangkatan, ujarnya.

Marzuki menyebut tidak mengetahui kebijakan baru ini. Padahal dia sudah membeli tiket seharga Rp 360 ribu. “Kalau saya tahu begini, gak ke pelabuhan saya. Rugi banyak, kalau di sini ada vaksin mau saya biar bayar sekalian,” ujarnya.

Senada, Yari warga Sangatta, Kutai Timur menyayangkan aturan baru yang justru menurutnya semakin menyulitkan masyarakat. “Bagaimana ini? Saya sudah keliling cari vaksin tapi gak dapat nak,” kata wanita parih baya ini kepada bontangpost.id.

Sementara dikatakan Kepala Kasi Angkutan Umum Dinas Perhubungan Welly Sakius, dari kesepakatan rapat petugas di Pelabuhan Loktuan, penumpang yang tidak memiliki bukti vaksinasi tidak akan diberangkatkan.

Tetapi, pemberlakuan surat vaksinasi dikecualikan bagi mereka yang memiliki kepentingan darurat, semisal keluarga meninggal. “Tapi harus menyertakan surat keterangan dari dokter, dan bukti informasi dari keluarga,” ujarnya.

Keberangkatan kapal yang semulai dijadwalkan pukul 16.00 pun molor. Hingga pukul 16.36 Wita, baru 56 penumpang yang naik ke kapal. (*)

Artikel Tak Punya Surat Vaksinasi, Calon Penumpang KM Cattleya Express Gagal Berangkat pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Jadi pada saat discan barcode itu tidak keluar datanya. Sehingga petugas langsung berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Polresta Samarinda untuk dilakukan proses penyelidikan. Setelah dilakukan pengembangan kemudian diamankan 8 tersangka lainnya,” ujar AKBP Eko.

Sebanyak 8 tersangka pemalsuan kartu vaksin dan surat swab PCR ini diketahui saling mengenal satu sama lain. Sehari-hari mereka diketahui ada yang berprofesi sebagai driver, honorer, swasta, hingga pegawai ASN.

“Otak pelakunya untuk kartu vaksin palsu ada dua orang atas nama RW dan SR. Untuk pelaku SR bekerja sebagai ASN. Sementara untuk RW masih kami kembangkan,” tambahnya.

Tugas 8 orang tersangka inipun beragam, ada yang bertugas menggandakan format surat PCR dan kartu vaksin, dan ada pula yang bertugas mengumpulkan calon penumpang yang berniat membeli berkas palsu tersebut.

“Jadi calon penumpang perjalanan ini diajak menggunakan kartu vaksin atau surat hasil swab PCR palsu ini,” terangnya.

CURI KARTU VAKSIN DIRI PUSKESMAS

Saat ditanya lebih lanjut terkait asal format surat yang diperoleh oleh tersangka, Wakapolres Samarinda AKBP Eko Budiarto menjelaskan, bahwa untuk kartu vaksin diperoleh tersangka berinisial SR dari puskesmas. SR yang juga merupakan PNS Puskesmas Loa Bakung sekaligus driver ambulan itu, diketahui mengambil 1 lembar kartu vaksin. Barulah setelah itu kartu vaksin digandakan sebanyak 40 lembar di salah satu percetakan, sehingga jumlahnya menjadi 41 lembar.

“Jadi tersangka ini mengambil kartu vaksin tanpa sepengetahuan pihak puskesmas lalu langsung digandakan,” ungkapnya.

Kartu vaksin palsu inilah yang kemudian dijual oleh tersangka kepada calon penumpang yang tertangkap di Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Yang jelas penggunaan calon penumpang ini belum pernah vaksin dan belum di swab PCR,” tegasnya.

KEUNTUNGAN  MENJUAL KARTU VAKSIN DAN SURAT PCR PALSU

Dalam konferensi pers di Polres Samarinda ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan harga jual dan keuntungan yang didapatkan tersangka dalam transaksi Kartu Vaksin Covid-19 dan Surat Swab PCR palsu ini. Kartu Vaksin palsu ini diketahui dijual dengan harga berlipat setiap berpindah dari tersangka satu ke tersangka lainnya.

Tersangka SR diketahui menjual kartu vaksinasi tersebut dengan harga Rp 100 ribu per lembar. Dalam menjual kartu vaksin palsu ini SR tidak bekerja sendiri. tersangka lainnya yaitu RW yang bekerja sebagai relawan Dinas Sosial juga ikut terlibat dalam pengadaan dan penjualan kartu vaksin. Dari 41 kartu vaksin ada sebanyak 28 kartu vaksin yang berhasil terjual. Dari hasil penjualan tersebut total uang yang diperoleh keduanya sebanyak Rp 4.650.000. Uang tersebut kemudian dibagi dengan SR mendapat Rp 2.175.000 sementara RW mendapat Rp 2.475.000.

Proses penjualan kartu vaksin palsu ini tidak berhenti disitu. Kartu vaksin yang dijual SR dan RW kepada tersangka lainnya yaitu YA (swasta), diketahui kembali dijual dengan harga Rp 200 ribu per lembar kepada calon penumpang yang 10 lembar diantaranya kepada pelaku lainnya yaitu TH (swasta). Dengan begitu dari 28 kartu vaksin tersebut YA menerima uang sebesar Rp. 5.600.000.

Rantai penjualan kartu vaksin ini terus berlanjut. 10 lembar kartu vaksin yang dibeli TH dari YA kembali dijual. TH diketahui memperoleh keuntungan Rp 250 ribu per lembar, sehingga total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000.

Dengan perantara dua orang tersangka lainnya, barulah kartu vaksin dan surat PCR palsu sampai ke tangan calon penumpang berinisial HO yang diamankan di Bandara APT Pranoto. Uang yang dikeluarkan HO untuk memperoleh dokumen palsu dan tiket perjalanan sebesar Rp. 2.850.000. Uang tersebut terdiri dari 1 kartu vaksin palsu seharga Rp. 650 ribu, 1 surat PCR palsu seharga Rp. 1.200.000 dan satu tiket pesawat tujuan Surabaya seharga Rp 1.000.000.

“Akibat aksinya ini tersangka dikenai Pasal 263 ayat 1 dan 2 subsider 268 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun,” pungkas AKBP Eko.

BERNIAT HADIRI PERNIKAHAN ANAK

Kepada media perempuan berinisial HO menceritakan awal mula dirinya bisa terseret dalam kasus ini. HO menjelaskan bahwa dirinya ingin melakukan perjalanan udara ke Surabaya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Karena daerah tujuannya masuk dalam daerah pelaksanaan PPKM Darurat level 4, maka salah satu syarat perjalanan yang harus ia penuhi adalah Swab PCR dan vaksinasi. Dirinya kemudian ditawari untuk menggunakan surat PCR dan kartu vaksin yang belakangan palsu. Meski begitu HO mengaku tidak mengetahui bahwa dua dokumen tersebut sebenarnya palsu.

“Saya sudah cari vaksin kemana mana tidak ada. Terus ada yang nawarin. Saya tidak tahu kalau palsu, kalau tau mungkin saya tidak ke bandara. Hanya saya yang mau berangkat karena anak saya mau menikah,” jelasnya. (selasar)

Artikel Oknum ASN Puskesmas di Samarinda Jual Surat Vaksin Palsu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Orang nomor satu di Provinsi Kaltim ini meminta aparat menindak tegas pelaku pemalsuan surat hasil PCR.

“Iya silahkan ditangkap, siapa yang membuat (surat PCR palsu) dan ditindak tegas. Pokoknya tangkap. Ndak usah banyak cerita. Kan sudah ada Pak Kapolda yang memang berwenang,” kata Isran bersama Kapolda Kaltim selepas upacara pembukaan Latihan Bersama Garuda Shield 15/2021 di Kodam VI/Mulawarman, Rabu (4/8) pagi.

“Bayangkan kondisi seperti sekarang ini masih ada orang yang menipu, aduh susah aku ngomongnya,” pungkas Gubernur.

Sebelumnya Polresta Balikpapan membongkar jaringan pemalsu surat hasil tes PCR di Bandara SAMS Sepinggan, Ahad (1/8).

Artikel Tanggapi Pemalsu Surat PCR di Kaltim, Isran Noor; Pokoknya Tangkap, Ndak Usah Banyak Cerita pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Harus diusut itu, cari pelakunya, harus diberi sanksi,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota, (2/8).

Basri melanjutkan, telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Bontang agar meningkatkan pengawasan ke semua klinik yang ada di Kota Taman. Sebab, temuan rapid antigen palsu di penumpang kapal, mencatut salah satu nama klinik di wilayah Bontang Utara. “Pasti itu pengawasan harus diperketat lagi,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dr Bahauddin mengatakan, segera menurunkan tim untuk mencari tahu penggunaan rapid antigen palsu, yang sudah dua kali ditemukan petugas di Pelabuhan Loktuan. Tim yang dimaksud dari bagian perizinan.

“Kami memang ada tim khusus, ada dua orang nanti yang kami turunkan,” ujar Bahauddin. Tim tersebut mulai bekerja pekan ini. Bukti surat rapid antigen palsu itupun telah dikantongi timnya.

Artikel Wali Kota Bontang Minta Polisi Ungkap Pembuat Surat Antigen Palsu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Asriadi, pihaknya sudah memanggil sejumlah saksi. Kendati begitu, dia belum mau membeberkan, siapa saja saksi yang telah dipanggil. Termasuk jumlah saksi yang sudah diperiksa.

“Masih proses penyelidikan, nanti pasti kami beber, yang jelas sudah periksa beberapa saksi, nanti ada lagi yang bakal kami panggil ke Polres,” ungkapnya.

Satreskrim Polres Bontang diketahui juga telah mengumpulkan bukti di klinik, yang dicatut mengeluarkan surat rapid antigen palsu. Salah satunya, dengan memeriksa CCTv yang berada di klinik di wilayah Loktuan, Bontang Utara.

“Iya sudah kami periksa, sudah ke Sangatta, Kutai Timur juga,” ujarnya.

Meski tak banyak berkomentar, namun Kasat Reskrim memastikan kasus ini sudah ditangani Tim Rajawali Polres Bontang. kendati tak ada yang melapor secara resmi ke Polres Bontang, namun dua temuan di Pelabuhan Loktuan itu sudah cukup menjadi bukti bagi polisi untuk memproses hukum.

“Karena adanya temuan itu, langsung kami tindak lanjuti,” katanya.

Asriadi mengatakan, perihal pasal yang bakal menjerat pelaku, Kasat Reskrim menyebut, pihaknya masih mempelajari pasal-pasal yang nantinya dapat menjerat pelaku. Sementara saat ini fokus timnya mengejar pelaku pembuat surat rapid antigen abal-abal tersebut. “Apakah nanti masuk ke pemalsuan dokumen, penipuan atau bahkan bisa dua-duanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Senin (26/7/2021) petugas mendapati delapan penumpang yang menggunakan surat rapid antigen palsu. Mereka merupakan penumpang dari Sangatta, Kutai Timur yang hendak berangkat ke Bima, Nusa Tenggara Barat, menggunakan KM Binaiya. Namun, saat diperiksa, surat rapid antigen yang mereka sodorkan ternyata palsu.

Tes antigen tersebut dinyatakan palsu lantaran, surat tak bisa terbaca, saat dilakukan scan barcode oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Pelabuhan Loktuan. Diungkapkan staf KKP Klas II Samarinda wilayah kerja Loktuan, Bontang Mardiansyah, terdapat sejumlah kejanggalan pada surat rapid antigen tersebut. Dari pengecekan yang dilakukan pihak KKP, diketahui pemeriksaan rapid antigen delapan penumpang itu dilakukan pada Senin (26/7/2021) pukul 16.00 Wita di Balikpapan. Namun, saat diinterogasi, para penumpang mengaku datang dari Sangatta. Mereka juga sudah berada di pelabuhan pukul 19.00 Wita. “Hasil pemeriksaannya di Balikpapan, hari itu juga. Sementara perjalanan dari Balikpapan ke Bontang saja bisa 6 jam,” jelasnya.

Terungkapnya penggunaan surat rapid antigen palsu yang mencatut klinik tertentu di Pelabuhan Loktuan pada Senin (26/7/2021) bukanlah kejdian pertama. Hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada 16 Juli lalu.

Kepala Pos Pelabuhan Loktuan KSOP Klas II Bontang Amiruddin Manda menyebut, empat penumpang tujuan Parepare kedapatan menggunakan surat rapid antigen palsu. Mereka merupakan penumpang KM Cattleya Express. “Mengaku tes di klinik di Loktuan, tidak jauh dari pelabuhan,” katanya.

Dari pengakuan empat penumpang tersebut, mereka mendapatkan surat itu tanpa harus ikut mengantre. Tak juga melalui pemeriksaan di klinik tersebut. Mereka hanya diminta membayar Rp 200 ribu. Membayar lebih dari harga normal rapid di klinik Rp 150 ribu.

“Sudah ada calo di sana, pas discan barcode, nomor registrasinya sama semua, kan setiap orang harusnya berbeda-beda,” ujarnya.

Sementara Ketua IDI Kaltim Nataniel Tandirogang menyebut semestinya kedua pihak yang terlibat mesti ditindak tegas. Yakni pembuat surat rapid abal-abal, dan calon penumpang yang menggunakan surat palsu tersebut. “Ini kan soal kemanusiaan. Bayangkan berapa risiko orang yang bisa tertular. Dan kemungkinan sakit berat, bahkan meninggal. Hal-hal kecil begini bisa menimbulkan dampak yang luar biasa,” ujarnya.

Pengawasan klinik atau laboratorium lanjut Nataniel merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan masing-masing kota/kabupaten. Pihaknya hanya mengingatkan risiko besar ketika ada pemalsuan hasil tes usap.

“Semestinya itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena dampaknya sangat luar biasa. Dan bisa juga penyalahgunaan wewenang,” katanya. (*)

Artikel Masuk Kejahatan Besar, Polres Bontang Usut Pelaku Pembuat Surat Rapid Antigen Palsu pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Ini mengarang, mana ada klinik Speed di Sangatta ini,” ucap Bahrani saat melihat data surat rapid test tersebut dari jurnalis di Kutim.

Ia menjelaskan, semua klinik yang melakukan rapid test antigen di Kutim yang sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, selalu mendapatkan pengawasan. Bahkan klinik-klinik tersebut berkewajiban memasukkan seluruh data rapid test antigen ke dalam aplikasi All Record.

“Dari sanalah kami bisa melihat begitu ada yang terlihat positif tim tracing akan segera bergerak dan mencari kontak-kontak erat,” jelasnya.

Karena itu, dirinya memastikan jika ada klinik yang berani menerbitkan surat antigen palsu maka akan langsung ditindak oleh aparat hukum. “Intinya setiap yang meminta izin untuk membuka pelayanan tes rapid antigen itu selalu kami pantau terutama kewajiban memasukkan hasil rapid test ke dalam aplikasi. Baik hasilnya positif atau negatif, karena untuk kepentingan tracing,” katanya.

Sebelumnya diwartakan, delapan calon penumpang KM Binaiya, ketahuan menggunakan surat rapid antigen palsu. Seluruhnya datang dari Sangatta, Kutai Timur. Saat pemeriksaan kelengkapan dokumen, surat rapid antigen yang merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dikantongi calon penumpang, terdapat kejanggalan.

“Mereka kan tesnya di Sangatta, tapi saat discan muncul lokasinya Balikpapan. Berdasarkan scan barcode Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ini suratnya palsu,” ujar Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang Welly Sakius kepada bontangpost.id, Senin (26/7/2021) malam.

Kasus ini pun langsung ditangani oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Polsek Bontang Utara. Mereka sempat dimintai keterangan. Surat rapid antigen dengan hasil negatif itu juga disita. Dikatakan Welly, dari pengakuan calon penumpang tersebut, mereka tak tahu menahu soal keabsahan surat itu. Awalnya, mereka melakukan vaksinasi di sebuah klinik di Sangatta.

Setelahnya, mereka ditawari untuk melakukan rapid antigen sekaligus. Nominal yang harus dibayar pun tidak tanggung-tanggung. Rp 530 ribu. Padahal, Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat menetapkan batasan biaya rapid test tertinggi sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa.

“Sepertinya kena tipu mereka sama oknum di klinik itu,” kata Welly. (*)

Artikel Penumpang Kapal Kedapatan Gunakan Surat Rapid Antigen Palsu, Dinkes Kutim Bantah Diterbitkan Klinik di Sangatta pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat pemeriksaan kelengkapan dokumen, surat rapid antigen yang merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dikantongi calon penumpang, terdapat kejanggalan.

“Mereka kan tesnya di Sangatta, tapi saat discan muncul lokasinya Balikpapan. Berdasarkan scan barcode Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ini suratnya palsu,” ujar Kasi Angkutan Umum Dishub Bontang Welly Sakius kepada bontangpost.id, Senin (26/7/2021) malam.

Kasus ini pun langsung ditangani oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Polsek Bontang Utara. Mereka sempat dimintai keterangan. Surat rapid antigen dengan hasil negatif itu juga disita.

Dikatakan Welly, dari pengakuan calon penumpang tersebut, mereka tak tahu menahu soal keabsahan surat itu. Awalnya, mereka melakukan vaksinasi di sebuah klinik di Sangatta. Setelahnya, mereka ditawari untuk melakukan rapid antigen sekaligus. Nominal yang harus dibayar pun tidak tanggung-tanggung. Rp 530 ribu. Padahal, Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat menetapkan batasan biaya rapid test tertinggi sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa.

“Sepertinya kena tipu mereka sama oknum di klinik itu,” kata Welly.

Delapan orang tersebut diketahui merupakan calon penumpang KM Binaiya dengan tujuan Bima, Nusa Tenggara Barat. KM Binaiya berangkat pada Senin (26/7/2021) malam ini, pukul 21.00, dengan membawa 313 penumpang. 50 di antaranya memiliki tujuan yang sama, ke Bima.

Delapan calon penumpang yang tak disebutkan identitasnya secara gamblang oleh Dishub inipun akhirnya diperkenankan untuk ikut dalam pelayaran tersebut. Namun, mereka harus tes rapid antigen ulang di Pelabuhan Loktuan.

“Setelah keluar hasilnya negatif, baru mereka akhirnya bisa ikut,” ujarnya. (*)

Artikel Delapan Penumpang Kapal di Pelabuhan Loktuan Ketahuan Pakai Surat Rapid Antigen Palsu pertama kali tampil pada Bontang Post .