Langkah ini diyakini mampu mengatasi persoalan klasik, seperti data penerima ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga birokrasi berbelit. Kebijakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi penyusunan logical framework dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik transisi yang digelar Biro Organisasi Setda Kaltim di Kantor Gubernur, awal pekan ini.

Kepala Bappeda ditunjuk memimpin pelaksanaan program, dengan dukungan lintas-organisasi perangkat daerah.

Fahmy Asa Pranata, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya soal kecepatan distribusi.

“Teknologi memberi jaminan akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem terintegrasi berbasis data kependudukan, setiap bantuan akan lebih tepat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah optimistis digitalisasi akan menjadi fondasi tata kelola bansos yang bersih dan efisien. Selain meningkatkan akuntabilitas, strategi ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Benua Etam. (KP)

Artikel Kaltim Kaya Sumber Daya Alam tapi Angka Kemiskinan Masih 5,17 Persen pertama kali tampil pada Bontang Post .

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 37,11 ribu jiwa di Kutim masih tergolong miskin, atau setara 8,81 persen dari total penduduk per 5 Desember 2024.

‎Garis kemiskinan yang ditetapkan saat itu berada di angka Rp753.332 per kapita per bulan, sementara persentase kemiskinan mencapai 8,81 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 1,14 dan indeks keparahan 0,24.

‎Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim, Widiyantono, menjelaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar hasil perhitungan biasa. Metode yang digunakan dalam menentukan siapa yang tergolong miskin tidak berdasarkan penghasilan, melainkan dari pola pengeluaran masyarakat.

‎“Kalau bicara penghasilan, masyarakat cenderung tidak jujur. Pengeluaran lebih akurat dan berbanding lurus dengan pendapatan,” tegas Widiyantono.

‎Ia menyebut, pendekatan itu dilakukan untuk menghindari bias data. Sebab tidak sedikit warga yang enggan atau tidak terbuka soal penghasilan mereka, sementara pola pengeluaran sehari-hari justru mencerminkan kondisi ekonomi riil.

‎Lebih lanjut, penghitungan garis kemiskinan terbagi atas dua komponen utama yaitu, kebutuhan makanan dan non-makanan.

Kebutuhan makanan mengacu pada asupan minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan kebutuhan non-makanan meliputi sektor dasar seperti perumahan, pendidikan, sandang, dan kesehatan.

‎“Data ini kita dapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan hanya mencerminkan kemiskinan makro, bukan mikro,” jelasnya.

‎Widiyantono juga menyinggung pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber seperti Regsosek, DTKS, dan P3KE.

‎“DTSEN menyatukan semua data sosial ekonomi dan memetakannya ke dalam kelompok desil. Ini akan menjadi rujukan tunggal seluruh program perlindungan sosial,” katanya.

‎Penguatan data itu tak hanya bersumber dari survei dan registrasi, tapi juga melalui validasi administrasi kependudukan dari Dukcapil. Seluruh informasi ini kemudian dipetakan dalam kelompok desil berdasarkan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat.

‎Meski sistem pendataan makin terstruktur, Widiyantono tak menampik masih adanya tantangan di lapangan. Dua masalah klasik yakni inclusion error (warga mampu menerima bantuan) dan exclusion error (warga miskin terlewat dari data) masih kerap ditemukan. Maka dari itu, verifikasi lapangan menjadi syarat mutlak.

‎“Sekarang harus lengkap foto rumah, koordinat GPS, kepemilikan aset, dan pekerjaan. Itu semua divalidasi pusat, tapi dicek juga oleh daerah,” katanya.

‎Di luar data dan teknis, Widiyantono juga menyoroti faktor lain yang turut memperumit persoalan pengentasan kemiskinan, yaitu mentalitas penerima bantuan. Menurutnya, ada sebagian warga yang mampu mandiri setelah sekali dibantu. Namun, ada pula yang justru menggantungkan diri sepenuhnya pada negara.

‎“Terbiasa dibantu terus dan menganggap itu sebagai kewajiban negara. Padahal tidak seperti itu harapannya pemerintah,” ujarnya.

‎Menutup penjelasannya, Widiyantono menegaskan bahwa BPS hanya bertindak sebagai penyedia data dan pemetaan makro. Penanganan teknis dan kebijakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab instansi pelaksana di bawah pemerintah daerah maupun pusat. (kpg)

Artikel Di Balik Geliat Tambang Kutim; 37 Ribu Warga Masih Miskin, Hidup di Bawah Rp1 Juta Sebulan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami bagi tim karena yang harus di cek satu-persatu sangat banyak,” kata Malik.

Hasilnya tercatat 1.407 kepala keluarga masuk kategori miskin. Angka ini berdasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) awal ditambah usulan baru pengurus RT. Tentunya sesuai dengan ketetapan untuk kategori fakir miskin yang dikeluarkan Pemkot Bontang.

“Ini sudah mengacu keputusan wali kota terkait perubahan kriteria fakir miskin,” ucapnya.

Semula jumlah DTKS awal tercatat 1.609 kepala keluarga atau 5.080 jiwa. Kemudian dilakukan penyaringan tercatat 1.003 kepala keluarga atau 3.441 jiwa memenuhi kriteria. Sementara sisanya yakni 255 kepala keluarga berubah status menjadi mampu, 233 KK pindah domisili, 86 KK meninggal dunia, 32 KK tidak ditemukan.

“Dari hasil validasi itu ditemukan 606 KK yang dihapus dari DTKS,” tutur dia.

Kemudian Pemkot Bontang melakukan pendataan lagi yang dilaksanakan pengurus RT. Hasilnya 591 kepala keluarga diusulkan untuk masuk kategori miskin. Berdasarkan angka tersebut tim melakukan kunjungan ke tiap rumah. Tujuannya melihat kondisi infrastruktur bangunan hingga menanyakan terkait intensitas pangan tiap harinya.

“404 kepala keluarga yang masuk, sedangkan 187 tidak memenuhi unsur kriteria,” terangnya.

Alhasil jumlah jiwa masuk kategori miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yakni 4.560. Berdasarkan informasi jumlah ini paling terbanyak dibandingkan lima kelurahan lain di Kecamatan Bontang Selatan.

“Berebas Tengah ini memang banyak warga yang masuk kategori miskin,” pungkasnya. (ak/kp)

Artikel Pendataan Rampung, 1.407 Kepala Keluarga di Berebas Tengah Bontang Masuk Kategori Miskin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Lurah Tanjung Laut Susardi mengatakan verifikasi ini bertujuan untuk memastikan apakah usulan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemkot Bontang. “Saat ini masih proses verifikasi ulang,” kata Susardi.

Nantinya data hasil verifikasi akan disodorkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM). Selanjutnya warga yang masuk kategori akan diproyeksikan menerima insentif dari pemkot senilai Rp300 ribu tiap bulannya per orang.

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) jumlah warga yang terinput mencapai 3.379. Sementara jumlah kepala keluarga yakni 1.216. Mengacu data dari kecamatan, sebelumnya DTKS awal mencatat 1.740 kepala keluarga atau 4.166 jiwa.

Kemudian jumlah tersebut terdapat yang dikeluarkan. Rinciannya 199 kepala keluarga menjadi mampu, 372 kepala keluarga pindah domisili, 128 KK meninggal dunia, dan 183 kepala keluarga tidak ditemukan.

Total yang dikeluarkan mencapai 882 KK atau 1.551 jiwa. Berikutnya pengurus RT mengajukan usulan baru yakni 565 kepala keluarga atau 1.784 jiwa. Dari angka tersebut 354 kepala keluarga atau 1.209 dinyatakan tidak layak.

“Tanjung Laut memiliki 38 RT. Saat ini ada satu kepala keluarga yang masuk miskin ekstrim,” ucapnya.

Nantinya untuk verifikasi lapangan ini mengacu kriteria fakir miskin berdasarkan keputusan wali kota 100.3.3.3/227/DSPM/2025. Selama ini warga Tanjung Laut tercatat menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Rinciannya 279 kepala keluarga melalui program keluarga harapan (PKH), 409 kepala keluarga dapat bantuan sembako, 2.429 jiwa bantuan PBI, dan 57 kepala keluarga BPNT daerah. (*)

Artikel Kelurahan Tanjung Laut Verifikasi Ulang Pengajuan Data Warga Miskin dari RT pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan untuk tiap bulannya satu jiwa akan mendapatkan Rp 300 ribu.

“Jika dalam satu kepala keluarga ada empat orang maka bisa memperoleh Rp1,2 juta tiap bulannya,” kata Neni.

Saat ini verifikasi lapangan masih dilakukan di beberapa kelurahan. Khusus untuk kecamatan Bontang Selatan dan Barat konon tahapan ini sudah kelar.

Tinggal menyisakan kecamatan Bontang Utara. Ia menuturkan untuk bantuan nantinya akan disalurkan mulai Agustus mendatang.

Tepatnya menggunakan APBD Perubahan. Pemkot telah mengeluarkan kriteria terkait fakir miskin.

Melalui keputusan Wali Kota Bontang dengan nomor surat 100.3.3.3/227/DSPM/2025. Ketentuan tersebut menggantikan regulasi sebelumnya yang bernomor 100.3.3.3/410/DSPM/2024.

Berdasarkan data angka kemiskinan di Kota Bontang mencapai 3,74 persen atau sekira 8 ribu orang. “Kriteria pertama yakni tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari. Jika dalam kriteria pertama terpenuhi maka langsung masuk kategori fakir miskin,” ucapnya.

Selanjutnya berupa kepala keluarga tidak bekerja, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir.

Kemudian pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran, tidak ada pengeluaran untuk pakaian kurun satu tahun terakhir.

Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran. Aspek dinding hunian juga berbahan bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.

Dalam aspek MCK, hunian warga tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Terakhir sumber penerangan berasal dari listri dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik.

“Selain indikator utama tadi jika memenuhi enam dari delapan kriteria selanjutnya dikategorikan fakir miskin,” tutur dia.

Selain itu, Pemkot Bontang juga akan melakukan pendampingan dan pembekalan. Tujuannya agar angka kemiskinan di Bontang dapat ditekan.

Melalui upaya tersebut diharapkan bisa menciptakan pelaku UMKM baru maupun pekerja di sektor industri. “Kami akan libatkan semua pihak supaya angka kemiskinan ini bisa turun,” pungkasnya. (*)

Artikel Bantuan Warga Miskin Rp300 Ribu Per Bulan di Bontang Segera Dijalankan, Berikut Kriteria Penerimanya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana mengatakan, secara umum pada periode September 2015–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kaltim naik baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal itu menggambarkan masih dirasakan dampak pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kaltim dalam kurun dua tahun terakhir.

“Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan juga tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” tuturnya, Jumat (15/7).

Dia menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2021–Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. “Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 0,989, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,037. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,231 menjadi 0,226,” ungkapnya.

Menurut dia, jumlah orang miskin diukur dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum, kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 728.208 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, garis kemiskinan naik sebesar 3,55 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 5,69 persen.

Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 70,57 persen, lebih dari sumbangan GKBM terhadap GK yang hanya sebesar 29,43 persen. Pada Maret 2022, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.

“Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 14,88 persen di perkotaan dan 17,41 persen di perdesaan. Sedangkan komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan air,” pungkasnya. (ndu/k8)

Artikel Penduduk Miskin Kaltim Meningkat pertama kali tampil pada Bontang Post .