BONTANGPOST.ID – Meski Kalimantan Timur kaya sumber daya alam, angka kemiskinan di daerah ini masih tercatat 5,17 persen per Maret 2025. Untuk mempercepat target pengentasan, Pemprov Kaltim mulai mengandalkan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diyakini mampu mengatasi persoalan klasik, seperti data penerima ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga birokrasi berbelit. Kebijakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi penyusunan logical framework dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik transisi yang digelar Biro Organisasi Setda Kaltim di Kantor Gubernur, awal pekan ini.
Kepala Bappeda ditunjuk memimpin pelaksanaan program, dengan dukungan lintas-organisasi perangkat daerah.
Fahmy Asa Pranata, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya soal kecepatan distribusi.
“Teknologi memberi jaminan akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem terintegrasi berbasis data kependudukan, setiap bantuan akan lebih tepat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis digitalisasi akan menjadi fondasi tata kelola bansos yang bersih dan efisien. Selain meningkatkan akuntabilitas, strategi ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Benua Etam. (KP)
