BONTANGPOST.ID, Sangatta – Meski pertumbuhan ekonomi Kutai Timur (Kutim) tercatat mencapai 9,82 persen pada 2024, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5 persen, realitas di lapangan menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 37,11 ribu jiwa di Kutim masih tergolong miskin, atau setara 8,81 persen dari total penduduk per 5 Desember 2024.
Garis kemiskinan yang ditetapkan saat itu berada di angka Rp753.332 per kapita per bulan, sementara persentase kemiskinan mencapai 8,81 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 1,14 dan indeks keparahan 0,24.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim, Widiyantono, menjelaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar hasil perhitungan biasa. Metode yang digunakan dalam menentukan siapa yang tergolong miskin tidak berdasarkan penghasilan, melainkan dari pola pengeluaran masyarakat.
“Kalau bicara penghasilan, masyarakat cenderung tidak jujur. Pengeluaran lebih akurat dan berbanding lurus dengan pendapatan,” tegas Widiyantono.
Ia menyebut, pendekatan itu dilakukan untuk menghindari bias data. Sebab tidak sedikit warga yang enggan atau tidak terbuka soal penghasilan mereka, sementara pola pengeluaran sehari-hari justru mencerminkan kondisi ekonomi riil.
Lebih lanjut, penghitungan garis kemiskinan terbagi atas dua komponen utama yaitu, kebutuhan makanan dan non-makanan.
Kebutuhan makanan mengacu pada asupan minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan kebutuhan non-makanan meliputi sektor dasar seperti perumahan, pendidikan, sandang, dan kesehatan.
“Data ini kita dapat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan hanya mencerminkan kemiskinan makro, bukan mikro,” jelasnya.
Widiyantono juga menyinggung pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber seperti Regsosek, DTKS, dan P3KE.
“DTSEN menyatukan semua data sosial ekonomi dan memetakannya ke dalam kelompok desil. Ini akan menjadi rujukan tunggal seluruh program perlindungan sosial,” katanya.
Penguatan data itu tak hanya bersumber dari survei dan registrasi, tapi juga melalui validasi administrasi kependudukan dari Dukcapil. Seluruh informasi ini kemudian dipetakan dalam kelompok desil berdasarkan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat.
Meski sistem pendataan makin terstruktur, Widiyantono tak menampik masih adanya tantangan di lapangan. Dua masalah klasik yakni inclusion error (warga mampu menerima bantuan) dan exclusion error (warga miskin terlewat dari data) masih kerap ditemukan. Maka dari itu, verifikasi lapangan menjadi syarat mutlak.
“Sekarang harus lengkap foto rumah, koordinat GPS, kepemilikan aset, dan pekerjaan. Itu semua divalidasi pusat, tapi dicek juga oleh daerah,” katanya.
Di luar data dan teknis, Widiyantono juga menyoroti faktor lain yang turut memperumit persoalan pengentasan kemiskinan, yaitu mentalitas penerima bantuan. Menurutnya, ada sebagian warga yang mampu mandiri setelah sekali dibantu. Namun, ada pula yang justru menggantungkan diri sepenuhnya pada negara.
“Terbiasa dibantu terus dan menganggap itu sebagai kewajiban negara. Padahal tidak seperti itu harapannya pemerintah,” ujarnya.
Menutup penjelasannya, Widiyantono menegaskan bahwa BPS hanya bertindak sebagai penyedia data dan pemetaan makro. Penanganan teknis dan kebijakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab instansi pelaksana di bawah pemerintah daerah maupun pusat. (kpg)
