bontangpost.id – Seorang warga tidak mampu di Balikpapan dikabarkan meninggal dunia, usai diduga tak mampu membayar biaya rumah sakit. Informasi ini diutarakan pertama kali oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane, saat menyampaikan interupsinya di rapat paripurna, Senin (16/1/2023).
Sekretaris Fraksi PPP itu menyebut bahwa warga tidak mampu tersebut adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Keluhan pasien adalah batuk dan demam. Namun, saat berobat ke salah satu rumah sakit milik BUMN di Balikpapan, yang bersangkutan tak tertangani.
“Warga tersebut adalah pemegang kartu KIS. Saya enggak ngerti karena kartu itu program dari pemerintah pusat, apakah mati atau habis masa berlakunya. Tapi yang pasti warga tersebut tidak tertangani. Harus bayar Rp 10 juta,” kata dia dalam interupsinya.
Media ini kemudian menemui Mimi Meriami, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ia memaparkan bahwa informasi ini mulanya ia terima dari salah satu RT di Balikpapan, yang menelpon langsung dirinya untuk meminta bantuan perihal pengobatan warga tidak mampu tersebut.
“Jadi dia menelpon ke saya agar warganya bisa dibantu. Karena sudah masuk ke (rumah sakit), masuk ke ruang ICU, tapi pihak rumah sakit tidak bisa menangani, karena harus bayar dulu Rp 10 juta,” ungkapnya.
“Pihak keluarga sempat menego agar harga diturunkan ke Rp 2 juta, tapi pihak rumah sakit juga tidak mau,” tambah Mimi.
Usai penolakan tersebut, Mimi menjelaskan bahwa dirinya sempat merekomendasikan agar pasien tersebut bisa dipindahkan ke rumah sakit umum daerah Balikpapan. Namun karena alasan alat yang tak lengkap, akhirnya rujukan dipindah ke RSUD Kanudjoso Balikpapan. Namun selama proses perundingan tersebut, pasien akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
“Setelah komunikasi itu selesai, tidak lama saya dapat info bahwa pasien sudah meninggal dunia,” terang Mimi.
Dirinya pun menyesalkan kejadian ini bisa sampai terjadi. Ke depan ia berharap agar kejadian serupa tidak terulang bagi masyarakat kurang mampu di Kaltim, baik itu rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.
“Bagaimana caranya pemerintah harus buat kebijakan semua warga kurang mampu wajib dilayani. Rencananya Komisi IV yang membawahi ini juga akan memanggil pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (Selasar)
