“Tak Punya Uang Mending Mundur”

“TIDAK ada makan siang yang gratis”. Pemeo itu sudah menjadi rahasia umum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahwa untuk menjadi seorang calon pemimpin daerah harus memiliki uang. Andi Sofyan Hasdam mengatakan, tingginya ongkos politik yang harus disiapkan calon kepala daerah sudah menjadi rahasia umum.

Di samping bekal elektabilitas dan kapasitas, juga memang mesti memiliki isi tas alias uang. “Sekarang jadi pemimpin tidak mungkin kalau tidak memiliki modal (uang). Lebih baik tidak usah maju kalau tidak mempunyai itu,” sebutnya saat ditemui di kantor sekretariat DPW PAN Kaltim, Senin (24/4).

Memang, ke depan itu harus diperbaiki. Tapi, dia sangsi ongkos politik bisa tidak tinggi. Sekalipun, pemerintah sudah berupaya menekan ongkos dengan memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye dan kampanye akbar. Tapi fakta di lapangan, ada hal lain seperti membayar honor dua saksi per tempat pemungutan suara.

Dengan Kaltim sebegitu luas, bisa dibayangkan biaya politik yang harus dirogoh dari kocek sendiri. Namun, terang dia, itu bukan politik uang. “Jadi, jangan bermimpi jadi kepala daerah kalau tidak mampu (finansial),” sebutnya. Hasdam yang berlatar belakang dokter spesialis saraf itu mengatakan, yang bisa dikurangi ialah politik uang.

Itu yang sebenarnya menelan biaya besar. “Tinggal bagaimana mendidik masyarakat,” paparnya. Politikus Golkar itu turut mengamati Pilgub DKI. Di sana, kata Hasdam, pemilih sudah cerdas. Bukan memilih karena seberapa uang yang diterima, namun berdasar program.

Mengenai kewajiban menyetor dana saat mendaftar penjaringan bakal cagub, disebutnya bukan masuk biaya yang terlarang. Jadi, kata dia, wajar membayar biaya administrasi.

Beda dengan biaya transaksi tanda jadi atau mahar agar partai mengusung maju pilkada. “Kalau itu (mahar), ketahuan, kena tangkap sama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya. Sejauh ini, Hasdam baru mendaftar sebagai bakal cawagub di Golkar dan PAN. Menurut rencana, dirinya akan mendaftar posisi sama di PKB. Bila demikian, dalam tahap pendaftaran mencari perahu politik, Hasdam mengeluarkan biaya Rp 50 juta. “Insyaallah mendaftar di PKB juga,” imbuhnya.

Sementara itu, Isran Noor menepis anggapan bahwa yang punya kesempatan mencalonkan sebagai gubernur adalah yang berkantong besar. Keliru, terang dia, bila dikatakan demikian. “Seolah-olah ini main duit. Sekarang bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa efisien dan berkualitas. Bukan karena uang,” tuturnya selepas menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal cawagub dari PAN.

Senada dengan Hasdam, kata Isran, menyetorkan biaya pendaftaran sebagai bakal cagub dan cawagub merupakan hal lumrah. Nominal yang harus dibayarkan juga tak besar. Ketimbang uang mahar yang berbentuk siluman. Lebih baik transparan seperti ini. Menjadi kelewatan bila gubernur perhitungan dengan dana sebesar Rp 25 juta. “Itu biasa saja,” kata mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu.

Dari pengalaman dia maju sebagai bupati Kutim, tak banyak dana yang disiapkan. Dia tak memerincikan besarannya. Justru, kala itu, tak seperti lawannya yang melakukan politik uang. Berapa dana yang mesti disiapkan untuk pilgub? “Paling sesuai kemampuan, sesuai aset yang dimiliki. Paling Rp 20 miliar sudah cukup,” sebutnya. (ril/riz/kpg/gun)