bontangpost.id – Bukti serius perjuangkan tenaga honorer, Pemerintah Kota Bontang melakukan audiensi bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada Senin (4/7/2022).
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Bontang Basri Rase didampingi oleh Sekretaris Kota, Inspektorat dan Kepala BKPSDM Bontang.
Diketahui, Kota Bontang memiliki 1.362 tenaga honorer jenjang pendidikan terakhir SMA. Jumlah tersebut 50 persen dari total 2.314 keseluruhan tenaga honorer.
Sekretaris Kota Bontang Aji Erlynawati mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas dua hal. Yakni rencana seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemenuhan tenaga alih daya atau outsourcing.
Pengusulan Formasi PPPK
Dalam pengusulan formasi PPPK 2022, Pemkot Bontang mengusulkan ke Kemanpan-RB agar sekiranya menyetujui seluruh usulan formasi. Kemudian meminta KemenpanRB membuka tambahan jabatan untuk dapat diduduki PPPK.
Selain itu, Pemkot Bontang meminta untuk menambah jenis jabatan fungsional pemula yang dapat diduduki oleh SLTA/sederajat. Contohnya pranata komputer pemula, arsiparis pemula dan lain-lain.
“Kami mengambil langkah dan kebijakan ini untuk memberi prioritas kemudahan bagi nasib tenaga honorer,” ujarnya.
Selain itu, meminta Kemanpan-RB menambah alokasi anggaran belanja pegawai untuk mengakomodasi penambahan belanja pegawai pengadaan PPPK.
“Kebijakan dalam seleksi PPPK tahun 2022 dengan peruntukan bagi pegawai non-ASN yang telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sebagaimana mekanisme seleksi PPPK Guru yang telah dilaksanakan,” sambungnya.
Tak hanya itu, pihaknya meminta untuk memprioritaskan dan memberikan tambahan nilai afirmasi dalam proses seleksi PPPK dengan meniru pola seleksi PPPK guru tahun 2021 untuk pegawai non-ASN. Dengan menyesuaikan atau menurunkan nilai passing grade untuk proses seleksi PPPK tahun 2022.
“Intinya kami mencari cara agar seluruh tenaga honorer bisa terakomodasi semua. Hasilnya seperti apa itu kami masih menunggu keputusan mereka,” ungkap Aji.
Usulkan Tenaga Alih Daya (Outsourching)
Dalam hal pemenuhan kebutuhan lain melalui tenaga outsourcing, Kata Iin sapaan akrabnya pihaknya mengusulkan jabatan lain di samping pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.
Dalam bidang pelayanan dasar pihaknya mengusulkan tenaga kesehatan, guru dan rescue. Bidang pelayanan administrasi seperti pengadministrasi umum dan pengadministrasi kepegawaian. Serta bidang yang membutuhkan keahlian khusus seperti programmer, teknisi dan lain-lain.
Kata Iin, saat ini Pemerintah Kota Bontang membutuhkan sumbangsih tenaga dan pemikiran dari pegawai non-ASN. Untuk itu, ia berharap agar kondisi ini dapat disikapi secara bijak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga tercipta keselarasan aksi.
“Kami terus berkomitmen melalui BKPSDM Kota Bontang dan perangkat daerah terkait lainnya untuk terus memperjuangkan hal ini. Semoga memberikan hasil terbaik,” tandasnya. (Adv Kominfo)
