BONTANGPOST.ID, Bontang – Isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sempat membuat resah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Beredar kabar pembayaran TPP hanya akan dilakukan hingga September 2026.
Kabar tersebut membuat sejumlah ASN khawatir. Pasalnya, TPP menjadi salah satu sumber pendapatan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar cicilan perbankan.
Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat menerima informasi bahwa pembayaran TPP hanya akan berlangsung hingga bulan kesembilan.
“Informasinya sampai September, bulan 10 sampai 12 tidak ada,” ujarnya.
Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan kabar itu tidak benar. Ia menegaskan tidak pernah ada pembahasan mengenai pemangkasan maupun penghentian pembayaran TPP ASN pada tahun anggaran 2026.
“Saya tidak pernah membahas pemangkasan TPP di 2026 ini. Jadi ASN tetap menerima penuh sampai akhir tahun,” tegas Neni.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini memang mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan. Meski demikian, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak menyasar hak-hak pegawai.
Menurut Neni, efisiensi difokuskan pada kegiatan yang dinilai tidak mendesak, terutama agenda seremonial yang masih dapat dikurangi atau ditunda.
Ia menambahkan, belanja pegawai, termasuk TPP ASN, memang menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD Kota Bontang. Namun anggaran tersebut tetap dipertahankan karena dinilai berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.
“Kalau TPP aman sampai akhir tahun. Sampai sekarang belum ada pembahasan pengurangannya,” pungkasnya. (*)
