ANGGOTA DPRD Bontang mendengarkan aspirasi yang diserukan oleh mahasiswa di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD. Pertemuan ini dipimpin oleh Agus Haris. Sebelumnya Agus meminta persetujuan dari anggota dewan lainnya mengenai hal tersebut.
“Ini karena pimpinan sementara ada tugas lain di luar daerah. Berkenaan dengan tindak lanjut dari penetapan unsur pimpinan definitif sebelumnya,” kata Agus, yang bakal dilantik menjadi wakil ketua DPRD Bontang itu.
Menurutnya aspirasi yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa sangat luar biasa. Ia menilai mahasiswa memang sejatinya memiliki pikiran dan langkah lebih maju dibandingkan masyarakat umum. Pasalnya mereka memiliki wadah organisasi untuk menyatukan pikiran tentang keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan sosial.
Ia menyatakan segala tuntutan unjuk rasa nantinya akan disampaikan melalui jalur fraksi. Baik di jenjang provinsi maupun pusat. “Ini keputusan individu yang belum ada alat kelengkapan dewan (AKD),” sebutnya.
Tindak lanjutnya, nanti wakil rakyat bakal menggelar rapat lebih lanjut. Setelah unsur pimpinan definitif diambil sumpahnya pada 3 Oktober mendatang. Agus menilai sesungguhnya melalui lembaga bisa berkirim surat ke DPR RI. Jika regulasi yang telah dibuat di tingkat pusat merugikan rakyat.
“Karena implikasi yang dibuat regulasi pusat harus sampai ke daerah,” terang anggota dari Fraksi Gerindra ini.
Ia menilai tawaran yang dilontarkannya justru tidak ditanggapi oleh mahasiswa. Berupa pembedahan undang-undang yang bermasalah. Langkah itu bisa diambil ketika AKD telah terbentuk.
“Tetapi terpusat pada penandatanganan poin yang menjadi tuntutan,” ucap dia.
Berkenaan dengan kerusakan sejumlah sarana di gedung DPRD saat unjuk rasa, ia menanggapi santai. Nantinya, pot bunga akan dibelikan. “Dibelikan lagi nanti, ini juga uang rakyat,” pungkasnya. (*/ak/prokal)
