BONTANG – Beberapa Fraksi DPRD memberikan pandangan umum terkait APBD 2018 yang berada di kisaran Rp 1,045 triliun. Kendati, nominal tersebut belum termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) Prov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Salah satunya ialah fraksi Nasional Demokrat (NasDem), fraksi yang diketuai oleh Bakhtiar Wakkang ini meminta kepada Pemkot Bontang untuk segera melakukan peningkatan secara bertahap terhadap gaji honorer dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan e-performance Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami (Fraksi NasDem, Red.) meminta kepada Pemkot Bontang agar secara bertahap dapat mengembalikan seperti semula kesejahteraan PNS berupa TPP dan e-performance serta gaji honorer,” kata Tiar dalam rapat kerja dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota keuangan dan Raperda Kota Bontang tentang APBD tahun anggaran 2018, kemarin (7/11).
Ia berharap dengan menaiknya kembali besaran TPP dan e-performance dapat meningkatkan etos kerja pegawai. Untuk melayani masyarakat sesuai dengan job desk yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Sementara, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga sepakat agar Wali Kota Bontang menaikkan gaji honorer dan TPP PNS. Hal ini bersumber, APBD 2017 ditetapkan Rp 865 miliar saja sedangkan untuk tahun depan, pendapatan daerah ditarget tembus Rp 975 miliar atau meningkat Rp 110 miliar dari APBD murni tahun ini.
“Ya Fraksi Gerindra juga menyorot bagian itu (gaji honorer dan TPP PNS),” ujar sekretaris Fraksi Gerindra Suwardi.
Kondisi serupa juga ditanggapi oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar), fraksi berlambang pohon beringin ini mendukung apabila terjadi peningkatan gaji honorer dan TPP PNS. Kendati, patokannya ialah keuangan daerah juga mengalami pemulihan.
“Ya kami mendukung, kalau keuangan daerah membaik gaji dan TPP pasti juga ikut naik. Kita berdoa semoga kondisi kembali seperti semula,” ucap ketua Fraksi Golkar Muslimin.
Sebagai informasi pada 2016, honorer digaji Rp 2,35 juta sampai Rp 2,65 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan. Namun, per Januari silam terjadi pemotongan menjadi Rp 1,05 juta sampai Rp 1,150 juta. Begitupula dengan TPP dipukul rata seluruh pegawai Rp 1,25 juta sedangkan e-performance per poinnya Rp 1.500. (*/ak)
