Tiga Tahun, IKN Sedot APBN Rp 75 Triliun

Realisasi konkret kucuran investasi swasta maupun yang bersumber dari barang milik negara dalam pembangunan IKN dinanti publik. Berharap pembiayaan melalui APBN terus ditekan porsinya.

bontangpost.id – Pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim diharapkan tidak bertumpu pada APBN. Sebaliknya, seimbang antara APBN, perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Dia menuturkan, hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama. Kurangnya minat pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen. Padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said dalam keterangan resminya.

Said menjelaskan, secara umum, pendanaan IKN bersumber dari tiga pihak. Pertama, dari APBN. Kedua, pemanfaatan dan atau pemindahtanganan barang milik negara (BMN). Ketiga, investasi swasta. “Terkait hal ini, sejauh yang sama pahami selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN,” jelas politikus PDI Perjuangan ini.

Dia melanjutkan, dari hasil pengecekan data sumber pendanaan IKN, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun, dan APBN 2024 direncanakan alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.

“Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun,” kata anggota Komisi XI DPR RI.  Di sisi lain, sambung dia, investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun masih Letter of Intent (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi.

Dari hasil pengamatannya, ia merasa belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Said mengaku khawatir, apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, pada peletakan batu pertama pembangunan atau groundbreaking tahap empat, Januari 2024, akan diikuti sekitar 20 investor.

“Kalau melihat jumlahnya yang selalu berakumulatif, saya kira kita hampir nanti setiap bulan bisa groundbreaking,” katanya kepada Kaltim Post pekan lalu. Dia melanjutkan dari dua puluhan investor, akan disesuaikan dengan kesiapan groundbreaking yang akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Di mana masih akan didominasi oleh investor domestik.  “Untuk investasi yang akan groundbreaking tahap keempat ini adalah bidang property development. Kemudian nanti ada juga beberapa gerakan hijau. Dan mudah-mudahan pelaku ekonomi di bidang lifestyle dan memberikan kita satu lingkungan yang enjoy akan groundbreaking di bulan depan,” jelas dia.

Saat memantau sejumlah proyek yang sebelumnya di-groundbreaking pekan lalu di IKN, Presiden Joko Widodo menegaskan pemantauan menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan saat ini. “Yang paling penting yang sudah groundbreaking itu ada progresnya, ada perkembangan setiap bulan. Seperti tadi Hotel Nusantara misalnya sudah selesai 34 persen bagus. Saya tanya, ‘sebelum Agustus selesai?’ selesai,” ucapnya.

Tidak berhenti pada tahun ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada Januari 2024 direncanakan groundbreaking sejumlah proyek pembangunan lainnya akan dimulai di kawasan IKN. “Nanti Januari kita akan groundbreaking lagi, mungkin lebih dari 10 juga kita mulai lagi,” ungkapnya. Dalam keterangannya, Kepala Negara menyebut sejumlah investor dari dalam negeri yang terus bertambah untuk menanamkan investasinya di IKN di antaranya telah bekerja sama dengan investor asing. Presiden pun menilai kolaborasi tersebut merupakan hal yang baik. “Tapi yang jelas makin banyak investor yang datang, investor lokal, investor nasional yang juga beberapa sudah berpartner dengan asing, saya kira akan bagus sekali,” imbuhnya. (kip/riz2)