BONTANG – Penertiban area pulau Beras Basah akan dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam waktu dekat. Kadisporapar Bambang Cipto Mulyono mengatakan, maraknya toilet buatan warga yang tinggal di sana tidak tertata rapi, sehingga terkesan kumuh.
“Menyedihkan, dulu Beras Basah ini merupakan salah satu ikon wisatanya Bontang, ini jadi tempat kumuh karena banyak toilet umum yang dibangun oleh masyarakat yang tinggal di Beras Basah dan tenda-tenda ini akan ditertibkan, tidak bisa dibiarkan begini,” kata Bambang dalam lawatannya bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Minggu (19/11) lalu.
Selama ini, sudah dilakukan sosialisasi akan hal tersebut namun belum ada kepastian apakah warga merelakan bangunannya ditertibkan. Jika nanti masyarakat bersikukuh menolak penertiban maka pemerintah daerah akan mengambil sikap tegas. “Kalau memang tidak bisa diajak persuasif ya kami harus mengambil langkah tegas,” tambahnya.
Nantinya, Disporapar akan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang lain beserta aparat kemanan dalam penertibannya. Di samping itu, ia akan meminta izin Wali Kota Bontang guna pembentukan tim penanganan khusus kawasan wisata tersebut.
Selain itu, adanya abrasi juga menjadi perhatian serius Disporapar. Di mana luas wilayah tersebut susut, terlihat dengan posisi menara yang sekarang berada jauh dengan permukaan pantai.
“Perlu penyelamatan pulau Beras Basah karena ini jadi titik nol Kota Bontang
Terkait perbaikan jembatan yang mulai rusak dan papan nama pulau, sudah diusulkan dengan nominal Rp 1,5 miliar dalam APBD 2018. Hingga saat ini, nominal tersebut belum pasti sehubungan masih terjadi pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Belum diketuk, nantinya akan mengacu anggaran prioritas,” paparnya.
Khusus, papan nama pulau yang rusak akibat desain pemasangan yang tanpa memperhitungkan adanya abrasi. Ke depan, papan nama tersebut akan dipancang sehingga ketika ombak besar datang, tidak akan longsor.
Dikatakannya, penanganan abrasi itu sendiri tidak dapat dilakukan menggunakan anggaran Pemkot Bontang dikarenakan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Oleh karena itu, Disporapar telah mengusulkan kepada Pemprov Kaltim melalui dana bantuan keuangan (Bankeu) serta manajemen Badak LNG melalui dana CSR-nya dengan total Rp 6,5 miliar di tahun ini.
“Karena kondisi keuangan di provinsi juga masih dalam kesulitan, perusahaan juga masih ada prioritas lain,” pungkasnya. (*/ak)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
