BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali lakukan video conference (vidcon) dengan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu 8 April 2020. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Sekretaris Daerah Aji Erlinawati juga hadir dalam vidcon yang diselenggarakan dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa didaerah dalam pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agenda ini turut mengundang sekretaris daerah seprovinsi Indonesia dan bupati/wali kota se-Indonesia.
Diakui Tito, pandemi Covid-19 merupakan wabah terluas yang pernah terjadi di dunia khususnya zaman Indonesia modern saat ini. Sehingga sejumlah negara banyak merasakan dampak dari segi kesehatan maupun ekonomi. “Strategi utama adalah mengutamakan kesehatan publik, tapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Oleh karena itu, berbagai macam upaya perlu dilakukan guna menjaga keamanan keuangan di Indonesia. Karena tidak dimungkiri dengan berkurangnya pendapatan pusat, maka jumlah transfer untuk daerah pun akan mengalami penurunan. Dalam kesempatan ini selain Kemendagri, turut serta Kepala BPKB, Kepala KPK, Kepala LKPD dan Polri untuk memberikan arahan terkait tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat merelokasi anggaran, dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi di Indonesia yang tetap sejalan dengan hukum yang berlaku.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan atensi utama KPK dalam pembelanjaan barang dan jasa di tengah keadaan darurat wabah Covid-19. Yang pertama, tidak melakukan kolusi dengan penyedia barang dan jasa. Kedua, tidak memperoleh feed back dari penyedia. Ketiga, tidak mengandung unsur penyuapan. Keempat, tidak mengandung unsur gratifikasi. Kelima, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Keenam, tidak mengandung kecurangan dan atau mal administrasi. Ketujuh, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. Terakhir, tidak membiarkan terjadinya tindak korupsi. (kmf/adv)
