bontangpost.id – Rencana pembangunan mal pelayanan publik (MPP) tersendat. Wali Kota Bontang Basri Rase membenarkan belum bisa memulai proses lelang. Sebab saat ini masih menunggu jawaban dari komisi antirasuah tersebut terkait hasil pengkajian ulang.
“Semua rekomendasi KPK itu kami tindak lanjuti dan dilakukan pengkajian ulang,” kata Basri.
Namun, Basri enggan membeberkan terkait pengkajian ulang itu menyangkut aspek apa saja. Tetapi dipastikan bukan hanya persoalan terjadinya pembengkakan anggaran. Mengingat hasil perencaaan terdapat perbedaan perhitungan pembiayaan dari Rp 17 menjadi 60 miliar.
“Bukan hanya struktur saja. Tetapi banyak hal,” ucapnya.
Ia juga belum bisa memastikan kapan pembangunan itu dimulai. Oleh karena itu, Pemkot tidak bisa memaksakan atau bertindak terburu-buru. Sebelum ada jawaban terkait rekomendasi KPK yang sudah dipaparkan, beberapa waktu lalu.
“Tadi malam saya sudah tanda tangan untuk kami balas rekomendasi mereka. Karena MPP ini adalah instruksi presiden. Tapi karena adanya rekomendasi KPK tentu menjadi perhatian kami,” tutur dia.
Diketahui, selain rencana pembangunan MPP, ada enam kegiatan lain yang turut mendapat perhatian KPK. Melliputi RS Taman Sehat, capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) 2020 dan 2021, Jembatan Selambai, pembangunan sumur dalam, perjanjian kerja sama Pemkot Bontang dengan PT Inti Griya terkait penggunaan lahan, serta prasarana, sarana, dan utilitas.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan ada pengkajian ulang dari wacana proyek ini. Berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena ada pembengkakan anggaran dari nominal semula.
Diketahui, berdasarkan perencanaan sebelumnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan ini mencapai Rp 17 miliar. Tetapi nominal ini meningkat menjadi Rp 60 miliar. Berkenaan dengan struktur tanah di lokasi yang akan dibangun. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) hingga kedalaman 40 meter struktur tanah masih lumpur. Di atas itu baru ketemu tanah keras.
“Makanya itu harus dikaji ulang seperti apa,” kata Amiruddin.
Ia belum bisa memastikan kapan pembangunan ini akan dimulai. Sebab, pemkot inginnya dengan anggaran Rp 17 miliar gedung sudah berfungsi. Pembengkakan anggaran ini otomatis menjadi pertimbangan. Mengingat ada sejumlah skala prioritas program yang juga harus dilaksanakan tahun ini. Utamanya penanganan banjir. (*/ak)
