BONTANGPOST.ID, Bontang – Warga Kelurahan Bontang Kuala kembali mendesak pemerintah menghadirkan solusi atas akses keluar-masuk kampung yang kerap lumpuh saat banjir rob.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2026 di Kecamatan Bontang Utara, yang digelar di Pendopo Wali Kota, Rabu (11/02/2026).
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Lurah Bontang Kuala, Sanusi, menyebut persoalan ini sudah berulang kali diusulkan. Namun, realisasinya kerap terkendala status Jalan Piere Tendean yang merupakan jalan nasional.
Menurutnya, jika peninggian badan jalan tidak memungkinkan karena kewenangan pemerintah pusat, warga meminta alternatif berupa peninggian trotoar agar tetap dapat difungsikan saat air pasang menggenangi jalan.
“Kalau tidak bisa karena berbenturan dengan jalan nasional, trotoarnya saja ditinggikan supaya warga tetap bisa lewat,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang, Kelurahan Bontang Kuala mengusulkan peninggian trotoar di Jalan Piere Tendean sepanjang 3 x 80 meter. Estimasi anggaran yang diajukan mencapai Rp9 miliar.
Sanusi menegaskan warga tidak mempersoalkan jika hanya satu sisi trotoar yang ditinggikan, asalkan tetap dapat digunakan saat rob terjadi.
“Kalau tidak bisa dua sisi, satu sisi saja tidak apa-apa. Yang penting kami tetap punya akses saat rob,” tegasnya.
Senada, tokoh masyarakat lainnya, Jafar, berharap usulan tersebut menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai alasan status jalan nasional seharusnya tidak menjadi penghambat, mengingat persoalan banjir rob menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini sudah sering diusulkan, tapi selalu mentok alasan nasional. Padahal penanganan banjir dan rob adalah kewajiban pemerintah,” pungkasnya. (*)
