Penyebaran hoaks, politisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), dan money politic atau politik uang masih menjadi momok menakutkan yang diprediksi mengotori tahapan pemilu 2019. Pasalnya, tiga serangkai itu menjadi penyakit yang mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.

Ahad (23/9) kemarin, di Gedung Olah Raga (GOR) Stadion Madya Sempaja, Samarinda, penyelenggara pemilu, partai politik, Kepolisian Daerah (Polda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta elemen masyarakat, secara serentak menyatakan penolakan terhadap penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan politik uang.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto mengatakan, pihaknya sudah memiliki pengalaman yang memadai untuk memerangi tiga penyakit yang mengotori pemilu tersebut. Sehingga kepolisian sudah memiliki persiapan untuk menanggulanginya.

Untuk memerangi hoaks, kepolisian memiliki tim patroli di dunia siber. Tim tersebut akan melihat dan mengontrol pergerakan pengguna media sosial. Apabila ditemukan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA, maka kepolisian akan mengambil tindakan.

“Nanti kami akan lihat, apakah isu-isu yang disebarkan di media sosial itu mengandung politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks. Kalau ada, kami akan tindak,” jelasnya.

Selama pembukaan pendaftaran calon legislatif dan penetapan daftar calon tetap (DPT), kepolisian belum menemukan dan menangkap pelaku ujaran kebencian dan politisasi SARA. “Karena tahapan kampanye kan belum. Jadi kami belum temukan itu. Setelah ini, kami akan efektifkan gerakan tim siber,” ujarnya.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto mengaku pihaknya bersedia mendukung dan membantu kepolisian untuk menciptakan keamanan dan kedamaian selama tahapan pemilu 2019.

“Saya membantu Pak Kapolda. Di mana saja diminta, saya siapkan personel. Dua per tiga dari kekuatan polda, saya siapkan. Itu sesuai permintaan Pak Kapolda. Kalaupun masih diminta untuk menjaga TPS (Tempat Pemungutan Suara, Red.), pasukan saya masih sanggup,” terangnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Restuardy Daud menjelaskan komitmen penolakan hoaks, politisasi SARA, dan politik uang harus dimulai dari partai politik peserta pemilu.

Dia menyebut, terdapat tiga hal yang kerap dilakukan para calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kampanye pemilu. Antara lain, gagasan yang positif, kampanye negatif, dan kampanye hitam.

“Saya berharap yang dua terakhir (kampanye negatif dan kampanye hitam, Red.) bisa kita hindari. Saya mengajak masyarakat secara keseluruhan di Kaltim ini, mari kita cermati betul, jangan sampai kita termakan oleh hal-hal yang negatif,” ajaknya. (*/um)