bontangpost.id – Wakil Wali Kota Bontang Najirah akan mengawasi langsung rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terimbas naiknya BBM subsidi.
Najirah mengaku masyarakat yang mendapat harus tepat sasaran. Hal itu dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.
“Saya juga akan turun langsung dan melihat secara selektif masyarakat yang akan mendapatkan BLT tersebut. Misalnya kategori miskin, tim juga harus mengecek benar tidak masyarakat itu layak mendapat bantuan,” kata Najirah, Kamis (22/9/2022).
Diketahui, berdasarkan arahan Kementerian Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran sebesar 2 persen untuk program BLT. Jika mengacu pada APBD Perubahan 2022 yang sudah diketok sebesar Rp 1,6 Triliun. Maka anggaran yang akan disalurkan Pemkot Bontang berkisar Rp 13 Miliar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bahtiar Mabe telah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial yang akan divalidasi untuk penyaluran BLT BBM dari Pemkot Bontang.
Dari data tersebut keseluruhan tercatat ada sekitar 16 Ribu warga yang tercatat kategori miskin. Dirinya berharap, penyaluran nantinya bisa merata.
Tetapi, akan ada kategori lain yang bisa mendapatkan BLT tersebut, misalnya kalangan nelayan, profesi ojek, UMKM, dan masyarakat kurang mampu lainnya.
Karena ada masyarakat sebanyak 5.414 yang sudah mendapat bantuan BLT BBM dari pemerintah pusat. Otomatis mereka yang sudah mendapat tidak lagi diusulkan menerima bantuan.
“Jadi kita akan validasi data terlebih dahulu. Biar tepat sasaran. Saat ini beluk juga mengetahui berapa alokasi ril untuk BLT BBM dari Pemkot Bontang,” ucap Bahtiar Mabe.
Secara teknis masih akan dibahas secara rinci. Mulai dari nilai BLT ke masyarakat, dan jumlah pasti penerima. Jika mengikuti nilai Pemerintah Pusat BLT Rp 600 Ribu, dengan alokasi Rp 13 Miliar.
Akan ada sekitar 21 Ribu masyarakat yang mendapatkan BLT dari Pemkot Bontang. Tetapi menghitung jumlah pasti ketika anggaran sudah berada di Dinsos-PM.
“Kita harus pastikan dulu yang jelas berapa nilai pasti alokasi BLT. Sementara menunggu juga tim DTKS akan melakukan verifikasi lanjutan,” pungkasnya. (adv kominfo)
