Wawali Sampaikan 41 Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi 

PENYERAHAN: Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyerahkan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2019 kepada Wakil Ketua DPRD Bontang, Etha Rimba Paembonan.(HAYAT/HUMAS PEMKOT BONTANG)

BONTANG – Setelah mendapat penyampaian pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Bontang atas Raperda Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Wali Kota Bontang menyampaikan jawaban yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase. Sebanyak 41 jawaban pun diberikan oleh Wali Kota Bontang.

Basri menuturkan, pada dasarnya pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bontang tersebut berupa saran, pendapat, dan pertanyaan yang ditujukan kepada Pemkot Bontang. Hal tersebut juga sebagai upaya merumuskan rancangan anggaran yang terbaik bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang tahun anggaran 2019.

“Terkait penganggaran belanja untuk Kantor Sekretariat Korpri, disebutkan bahwa proses penyusunan rancangan APBD tahun 2019 dilaksanakan sebelum penetapan penghapusan kantor Korpri sebagai perangkat daerah,” jelas Basri di Ruang Rapat DPRD Bontang, Rabu (31/10) kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Basri, dalam proses pembahasan rancangan APBD tahun 2019, alokasi anggaran yang dimasukkan untuk Korpri akan diusulkan diredistribusi kepada perangkat daerah yang ditetapkan menjadi pelaksana. Di mana fungsi-fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Korpri, dilimpahkan ke perangkat daerah tersebut.

PENYERAHAN: Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyerahkan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2019 kepada Wakil Ketua DPRD Bontang, Etha Rimba Paembonan.(HAYAT/HUMAS PEMKOT BONTANG)

Sementara itu, terkait harapan fraksi Gerindra agar Pemkot Bontang menyampaikan persentase pengelolaan keuangan daerah ke Kementerian Keuangan guna meminimalisir atau menghindari terjadinya realisasi transfer yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah, maka persentase tersebut dilakukan sebelum informasi pengalokasian dana perimbangan.

“Sesuai regulasi yang dikeluarkan Kemenkeu, bentuk koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah ke pemerintah pusat lebih diarahkan dalam bentuk hubungan pertukaran data dengan teknologi informasi,” ungkapnya.

Namun demikian, pemerintah daerah mengapresiasi atas saran yang diberikan, dan akan berupaya dapat melaksanakan sesuai saran yang disampaikan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan dan dihadiri seluruh anggota DPRD Bontang. Hadir juga seluruh kepala OPD Pemkot Bontang.(mga)

Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Exit mobile version
https://www.bethhavenbaptistchurch.com/ anakslot https://torontocivics.com/ http://sultansawerlogin.com slot gacor arya88 slot gacor slot raffi ahmad slot raffi ahmad 77 https://attanwirmetro.or.id/ https://attanwirmetro.or.id/dolph/asd/ https://idtrack.co.id/ https://autoglass.co.id/ slot raffi ahmad 77 https://dabindonesia.co.id/ slot gacor https://tesiskita.com/ slot raffi ahmad https://bontangpost.id/ slot raffi ahmad 77 Anakslot https://karyakreatif.co.id/ slot raffi ahmad 88 Anakslot arya88 kicautoto kicautoto slot thailand https://www.ajlagourmet.com/ kicautoto situs raffi ahmad gacor slot raffi ahmad 88 situs scatter hitam situs scatter hitam slot toto Link Gacor Hari Ini Slot Bca Situs deposit 25 ribu https://cdn.sena.co.th/ toto 4d https://www.ajlagourmet.com/-/ daftar slot gacor