BONTANGPOST.ID – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menegaskan industri pers Indonesia tidak boleh terjebak dalam arus viralitas dan logika algoritma media sosial yang mengutamakan kecepatan serta popularitas semata.
Hal itu disampaikan dalam momentum World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang berlangsung di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, 4–5 Mei 2026.
SPS menilai saat ini semakin banyak media, termasuk media cetak, mulai mengadopsi pola kerja media sosial dengan mengejar klik dan viralitas. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengikis esensi jurnalisme yang menjunjung akurasi, kedalaman, dan integritas informasi.
Mantan Ketua Dewan Pers periode 2016–2019, Yosef Adi Prasetyo, mengatakan pers tidak seharusnya larut dalam kegaduhan media sosial. Menurut pria yang akrab disapa Stanley itu, pers bukan content creator, melainkan institusi publik yang bekerja berdasarkan verifikasi, disiplin etik, dan tanggung jawab sosial.
“Ketika media mengejar viralitas, yang terjadi adalah penurunan kualitas dan hilangnya kepercayaan publik,” ujarnya dalam kegiatan WPFD 2026.
SPS menegaskan peran media saat ini justru semakin strategis sebagai clearing house atau penjernih informasi di tengah banjir hoaks dan disinformasi. Media dituntut mampu memverifikasi informasi, memberi konteks, serta menjadi rujukan publik yang kredibel.
Pengalaman di sejumlah negara Eropa dan kawasan eks Uni Soviet menunjukkan media bertahan bukan karena menjadi yang tercepat, melainkan karena menjadi yang paling dipercaya masyarakat.
Ketua KTP2JB, Dr Suprapto, menilai pers memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan informasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Pers harus tetap berdiri sebagai penyeimbang dengan menghadirkan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri menegaskan Papua membutuhkan pers yang mampu menghadirkan realitas secara utuh dan tidak memperkeruh situasi.
“Pers berkualitas adalah mitra strategis dalam membangun kepercayaan dan keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, SPS kembali menekankan pentingnya menempatkan kualitas di atas algoritma. Media pers dinilai tidak perlu bersaing dengan media sosial dalam hal kecepatan dan sensasi, melainkan harus kembali pada kedalaman informasi, akurasi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
“Kebebasan pers adalah fondasi. Namun kualitas, etika, dan kepercayaan adalah tujuan. Tanpa itu, pers akan kehilangan relevansi di tengah masyarakat,” tutup Yosef Adi Prasetyo. (*)
