BONTANGPOST.ID – Rencana pembangunan jaringan Kereta Trans-Kalimantan kembali menjadi sorotan setelah proyek tersebut belum terlihat secara terperinci dalam rencana anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2027.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan segera dimulai setelah proyek Trans-Sumatra.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan pagu anggaran Kemenhub pada 2027 mencapai Rp32,93 triliun setelah mendapat tambahan anggaran sekitar Rp4 triliun.
Menurut Dudy, tambahan anggaran tersebut akan banyak diarahkan untuk keselamatan transportasi serta pengembangan jaringan perkeretaapian.
“Dari kebutuhan kita, semula ditentukan pagunya di awal Rp28 triliun, kemudian ada penambahan sekitar Rp4 triliun. Kebanyakan dari angka tersebut untuk keselamatan transportasi dan fokus pengembangan jaringan kereta api,” ujar Dudy.
Namun, dalam pemaparan tersebut belum terdapat penjelasan mengenai alokasi khusus untuk pembangunan Kereta Trans-Kalimantan, termasuk rute, besaran anggaran maupun target waktu pembangunan.
Fokus pembangunan fisik perkeretaapian Kemenhub pada 2027 justru masih diarahkan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Dudy menyebut beberapa proyek yang akan dikembangkan, di antaranya jaringan kereta menuju Sukabumi serta elektrifikasi jalur Cikampek dan Tanah Abang–Rangkasbitung.
“Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, termasuk pengembangan jaringan kereta sampai Sukabumi dan elektrifikasi sampai Cikampek. Kemudian elektrifikasi Tanah Abang–Rangkasbitung,” jelasnya.
Proyek Kereta Trans-Kalimantan belum masuk rincian anggaran 2027, meski Prabowo meminta pembangunan jaringan kereta segera dimulai.
Belum jelasnya porsi pembangunan Trans-Kalimantan dalam anggaran 2027 menjadi perhatian lantaran Prabowo sebelumnya telah menyampaikan instruksi terkait pembangunan jaringan kereta api tersebut.
Saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026, Prabowo meminta pembangunan jaringan kereta dilakukan berkelanjutan setelah proyek Trans-Sumatra.
“Habis Trans-Sumatra, nanti Trans-Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” tegas Prabowo kala itu.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan dari pemerintah pusat agar pengembangan jaringan kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga diperluas ke Kalimantan.
Meski demikian, hingga kini rencana Trans-Kalimantan masih berada pada tahap perencanaan teknis.
Pada pertengahan 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub telah menyelesaikan paket tender konsultansi senilai sekitar Rp2 miliar untuk memperbarui masterplan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan.
Kajian tersebut menjadi bagian penting untuk menentukan arah pengembangan jaringan kereta api, termasuk kebutuhan lahan, integrasi dengan moda transportasi lain, hingga skema pembiayaan.
Sejumlah opsi pembiayaan masih terbuka, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga keterlibatan pihak swasta.
Kejelasan mengenai rute dan skema pembangunan menjadi penting bagi Kalimantan. Apalagi, jaringan kereta api diharapkan nantinya dapat mendukung konektivitas kawasan industri, pelabuhan, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan belum adanya rincian khusus Trans-Kalimantan dalam rencana anggaran 2027, masyarakat masih harus menunggu kepastian kapan proyek tersebut benar-benar masuk tahap pembangunan fisik. (prokal)
