bontangpost.id – Lebih dari 200 unit rumah tidak layak huni di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, bakal direhab melalui program rumah layak huni (RLH) Kementerian PUPR.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra usai meninjau lokasi bersama rombongan Anggota Komisi V DPR RI pada Selasa (8/8/2023).
Kepada redaksi bontangpost.id, Rozali menuturkan bahwa selain pembangunan jembatan beton, program RLH di Selambai juga menjadi prioritas Kementerian PUPR yang nantinya bakal diintegrasikan dengan beberapa rumah yang tidak layak.
“Masih kami evaluasi. Pokoknya rumah yang tidak layak dari atapnya, lantai, dinding, instalasi rumah, maupun sanitasinya bakal kami rehab, kalau enggak salah ingat lebih dari 200 unit rumah lah,” ujarnya.
Bilang Rozali, ratusan rumah tersebut terpilih untuk direhab sebab telah memenuhi tujuh indikator kawasan kumuh yang telah ditetapkan.
Pertama, soal keteraturan bangunan. Selama ini masih banyak rumah yang membelakangi laut dan mempengaruhi perilaku masyarakat yakni kerap membuang sampah langsung ke perairan.
Kedua, soal limbah. Limbah yang dihasilkan masyarakat Kampung Selambai belum diolah dengan baik. Indikator berikutnya soal persampahan. Budaya masyarakat membuang sampah di laut masih kerap terjadi.
“Seharusnya, ada pengelolaan sampahnya tidak hanya pengadaan tempat sampah saja, tapi ada juga keberlanjutan pengelolaannya,” sambungnya.
Kemudian soal drainase. Limbah yang dihasilkan masyarakat pesisir airnya langsung mengalir ke laut, itu sebabnya persoalan drainase masih menjadi persoalan.
Indikator kelima ialah aksesibilitas yang rendah sehingga menyebabkan penanganan darurat lambat.
“kalau ada kondisi darurat seperti sakit bisa ditangani dengan cepat. Di satu sisi, Jalan yang kita bangun bukan diperuntukkan untuk mobil, tapi pejalan kaki maksimal pengendara motor,” sambungnya.
Keenam, sulitnya diakses pemadam kebakaran, padahal kampung terindikasi kumuh memiliki risiko kebakaran yang tinggi. Sementara Indikator terakhir ialah soal air bersih.
“Sejauh ini semua rumah sudah tersuplai air bersih, untuk memastikan semua menikmati air bersih kami akan melakukan review dulu, melihat mana yang belum teraliri,” jelasnya.
Soal nominal anggaran yang diajukan, Rozali tidak menyebutkan, namun ia memastikan akan diajukan melalui APBN.
“Prioritas kami pengentasan kampung kumuh dan mengubah kebiasaan buruk masyarakat. Progresnya masih terus berjalan beriringan dengan pembangunan jalan beton. Target kami tahun depan perencanaannya,” tutupnya. (*)
