bontangpost.id – Kebijakan penanganan jalan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menggunakan APBN jadi angin segar di daerah. Rencana itu disambut dengan pendataan dan inventarisasi ruas jalan daerah yang rusak agar dibiayai APBN nanti. Dengan demikian, beban APBD bisa dialihkan untuk sektor lain.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, pihaknya terlebih dulu menghitung kekuatan APBD Kaltim untuk menangani jalan provinsi yang bisa ditangani tahun depan.
“Kami pilah-pilah dulu. Kan diupayakan jalan provinsi yang akan ditangani APBN, ada yang berkaitan dengan kepentingan secara nasional juga,” katanya kepada Kaltim Post (induk bontangpost.id), Senin (13/6) lalu.
Berdasarkan rekapitulasi kondisi jalan provinsi di Kaltim yang dicatat akhir Desember 2021, sepanjang 257,03 kilometer atau 28,71 persen berada dalam kondisi baik. Kemudian ruas jalan dengan kondisi sedang sepanjang 416,10 kilometer atau 46,49 persen, kemudian jalan provinsi dengan kondisi rusak ringan sepanjang 104,3 kilometer atau 11,65 persen, dan jalan provinsi dengan kondisi rusak berat 117,67 kilometer atau 13,15 persen.
“Kami sebenarnya ingin, bahwa jalan provinsi yang mau diusulkan untuk ditangani APBN adalah sebanyak-banyaknya. Akan kami coba usulkan nanti adalah jalan dengan kondisi berat. Yang masih banyak dan panjangnya 117 kilometer ini,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya fokus untuk mengusulkan jalan non-status agar bisa dibiayai APBN. Seperti jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Sebagai informasi, Mahulu memiliki panjang ruas jalan seluruhnya adalah 737,587 kilometer. Dari angka itu, dalam kondisi baik 46,9 kilometer, kondisi sedang 19,71 kilometer, dan rusak ringan sampai rusak berat adalah 670,98 kilometer. Salah satunya, ruas jalan batas Kutai Barat (Kubar) menuju Mahulu yang belum memiliki status.
Jadi ada beberapa lokasi yang masih dikerjakan Pemprov Kaltim. “Untuk pembangunan jalan non-status di Mahulu, selalu kami usulkan setiap ada musrenbangnas. Agar bisa menggunakan APBN,” katanya.
Pembangunan jalan alternatif menuju Bandara APT Pranoto Samarinda juga menjadi usulan yang paling sering disampaikan DPUPR-Pera Kaltim. Apabila jalan alternatif itu bisa ditingkatkan, masyarakat Samarinda maupun Kutai Kartanegara (Kukar) yang ingin menuju Bandara APT Pranoto di Sungai Siring, bisa melewati akses jalan alternatif.
Yaitu melalui Jalan Batu Cermin, Sempaja, yang bisa dilewati hingga ke Desa Manunggal Jaya, Kukar. Usulan lainnya adalah, akses jalan pendekat menuju Jembatan Pulau Balang yang ada di Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat.
“Makanya masih menunggu PP-nya keluar dulu, baru kami usulkan. Apalagi, nanti akan ada inpres yang keluar duluan. Dan akan kami pelajari juga inpres terkait penggunaan APBN untuk peningkatan jalan provinsi ini. Karena usulan kami sangat tergantung sama inpres tersebut. Masih banyak jalan provinsi yang memerlukan penanganan. Baik panjang dan jalan kondisi jalan, sangat tidak cukup untuk dibiayai APBD. Sehingga jika ada peluang dibiayai APBN, kami bisa terbantu,” sebutnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Sekkot Balikpapan Muhaimin mengatakan, penegasan mengenai jalan kota bisa ditangani menggunakan APBN, merupakan angin segar untuk pembenahan infrastruktur di Balikpapan. Apalagi, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, diharapkan APBN juga banyak digelontorkan pada wilayah sekitar IKN Nusantara, seperti Balikpapan.
“Mudah-mudahan perhatian pemerintah pusat mengenai porsi anggaran untuk daerah bisa lebih tinggi. Karena selama ini, daerah jarang diberikan besar. Dan biasanya hanya dari DID (dana insentif daerah) yang jumlahnya kecil. Yang dianggap mampu mengelola anggarannya dengan baik,” katanya kemarin.
Dia mengharap adanya formulasi khusus untuk besaran APBN yang bisa digunakan untuk penanganan jalan daerah di Balikpapan. Apalagi saat tahapan pembangunan IKN nanti, Balikpapan memiliki tugas yang cukup besar sebagai pintu gerbang menuju IKN. Juga sebagai tempat tinggal sementara sebelum IKN Nusantara difungsikan awal 2024.
“Balikpapan menjadi penyangga IKN. Dan infrastruktur kita nanti semakin berat, menampung tamu yang semakin banyak datang. Dan penduduk yang semakin bertambah, mudah-mudahan kegiatan yang dibiayai APBN untuk Balikpapan bisa semakin ditambah,” harap Muhaimin. (riz/k16)
