Hasil Kunjungan DPRD Bontang ke Daerah Pesisir
BONTANG – Masalah pendidikan, air bersih, dan infrastruktur menjadi persoalan yang paling dikeluhan warga pesisir. Ini terungkap dalam kunjungan DPRD Bontang ke daerah pesisir Kota Taman, seperti Malahing dan Tihi-Tihi, Kamis (13/4) kemarin.
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Bontang Nursalam. Rute pertama ke Malahing RT 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Di sini, mereka mendengar keluhan seorang guru SD YPPI Suwardi yang mengajar 30 murid mulai dari kelas I-V, namun hanya memiliki tiga ruang kelas.
Suwardi mengungkapkan, di sekolah ini ia mengajar bersama istrinya. Maka dari itu untuk mensiasati tiga ruangan dari lima kelas, mereka pun membagi tiga ruangan dengan cara untuk ruang kelas I sendiri, kelas II dan III digabung, kelas IV dan V digabung. “Kalau kelas VI yang hanya berjumlah tiga murid, mereka berada belajar di SD YPPI yang di darat,” jelasnya.
Dia menambahkan, sekolah ini diakuinya jarang mendapatkan bantuan dari Pemkot Bontang. Meskipun ada, itu pun hanya sisa yang diberikan SD YPPI yang berada di Kota Bontang. “Meskipun begitu, anak-anak kami yang berada di sana tidak kalah juga dengan anak-anak di kota, ini pun dibuktikan siswanya masuk 10 besar di SD YPPI di darat,” ungkapnya.
Kunjungan selanjutnya ke Tihi-Tihi RT 13 Kelurahan Bontang Lestari. Rombongan disambut Muslimin Ketua RT 13. Lewat kesempatan itu, Muslimin memapaparkan keluhan-keluhan di wilayahnya, mengenai air bersih. Dikatakannya, mengenai persoalan ini mereka sudah cukup senang dengan harga yang diberikan pengelola, yakni Rp 1.000 per jeriken berisi 20 liter. Namun yang menjadi masalah adalah selain harus mengambilnya jauh ke Tanjung Laut Indah, kadang stok air tidak cukup bagi mereka. “Selain air bersih, dermaga yang kami miliki pun sudah tidak layak lagi, kami pun berharap bisa diperbaiki,” harapnya.
Nursalam menjelaskan, kunjungan kerja DPRD yang melibatkan instansi terkait ini memang untuk mendengarkan keluh kesah warga di daerah pesisir Bontang. Karena, seluruh penduduk Bontang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Seperti yang dialami Malahing, ia masih melihat sisi pendidikan wilayah tersebut perlu ditingkatkan dan perhatikan. Pasalnya hanya dua guru mengajar lima kelas dari tiga ruangan, dirasa tidak akan efektif proses belajar mengajar yang dilakukan para guru tersebut.
“Terkait hal ini kami akan menindaklanjuti lewat Komisi I DPRD Bontang yang membidanginya dengan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang,” tegasnya.
Pria akrab disapa Salam ini menjelaskan, sementara keluhan dua wilayah tersebut dari segi infrastruktur permasalahannya sama, yakni meminta adanya perbaikan dermaga.
Sebenarnya keinginan mereka itu sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tentunya bila itu yang diinginkan mereka, pihaknya akan berusaha mengawal dan mengingatkan kepada pemerintah dalam merealisasikan.
Sedangkan mengenai air bersih, yang menjadi masalah adalah volume air yang perlu ditambah. Sebab mengenai harga yang diberikan pengelola kepada warga, tidak menjadi masalah. “Mengenai permasalahan air bersih, PDAM yang ikut turun dalam peninjauan ini akan mencoba menambah volume air tersebut,” tuturnya.
Di akhir kunjungan, rombongan menyempatkan ke Pulau Beras Basah. Tujuan mereka di sana adalah meninjau keadaan pulau tersebut dan memberikan pesan kepada para pedagang di sana. Untuk selalu menjaga kebersihan dan melarang para pengunjung melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti minum-minumanan keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba.
Kunjungan kerja DPRD Bontang ini dihadiri Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubayya Bengawan dan anggota, anggota Komisi III DPRD, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Bontang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Bontang. (ver)
