bontangpost.id – Kebijakan membeli mobil dinas bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat tanggapan dari legislator. Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mengaku terkejut mengenai rencana pemkot. Pasalnya pada saat pembahasan APBD Perubahan, pos ini tidak disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi yang disampaikan itu hanya pengadaan mobdin bagi kepala daerah dan unsur forkopimda,” kata Andi Faiz.
Politikus Partai Golkar ini mengaku TAPD tidak bersikap transparan. Terhadap kebijakan penggunaan anggaran. Sebab legislator justru mengetahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). “Kesannya seperti main petak umpet atau kurang terbuka. Kalau tidak disampaikan ini jadi lucu,” ucapnya.
Ia memprediksi rencana ini mungkin dilandasi adanya kenaikan anggaran di perubahan kali ini. Kisarannya Rp 300 miliar. Mungkin pemkot sudah berpikir pemenuhan operasional di tingkat OPD. Dari kelebihan anggaran program pemenuhan layanan masyarakat.
“Mungkin pertimbangannya mobil dinas kepala dinas sudah lama atau rusak. Sehingga dianggap perlu diadakan mobil dinas,” tutur dia
Menurutnya legislator tidak menghalangi kebijakan pembelian mobdin. Apalagi pengadaan sarana ini tujuannya untuk menunjang operasional kepala dinas. Kehadirannya tentu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau sesuai kebutuhan tidak ada masalah. Pasti disetujui. Namun harus disampaikan secara terbuka,” sebutnya.
Ia menyadari selama ini yang menjadi sorotan ialah pengadaan mobdin forkopimda. Tetapi sekarang dengan kondisi ini muncul masalah lagi. Dijelaskan dia program kebijakan strategis tentunya sudah dilandasi dengan suatu kajian. Maka saat pengusulan itu pertimbangannya harus diketahui oleh legislatif.
“Jangan sampai antara DPRD dan pemkot debat kusir karena ada komunikasi yang tidak tersambung,” terangnya.
Mengingat publik juga akan menanyakan ke wakil rakyat sehubungan adanya anggaran untuk pengadaan sarana itu. Kejadian ini dipandang jangan sampai terulang kembali ke depan. TAPD harus berani blak-blakan terkait anggaran seperti pengadaan mobdin.
“Kebijakan umum dan prioritas yang akan menjadi isu di publik itu harus disampaikan semua,” urainya.
Diberitakan sebelumnya, dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) telah menganggarkan untuk nomenklatur tersebut. Berupa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP).
Berdasarkan data yang tertuang dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) masing-masing diplot anggaran sejumlah Rp 450 juta. Spesifikasinya kapasitas mesin/silinder 1998 cc, kapasitas tangki bahan bakar 55 L, jenis bahan bakar Gasoline, serta transmisi automatic. Informasi ini diunggah pada akhir Oktober dan November.
Sementara Kepala Disdukcapil Budiman membenarkan adanya pengadaan ini. Menurutnya mobdin lama telah berumur tua. Sebab dibeli pada 2015 silam. Kondisinya masih bisa dipakai. Tetapi hanya bisa dengan kecepatan 40 kilometer per jam.
“Mobdin lama itu diadakan pada zaman sebelum kepala dinasnya almarhum Yulianti Nur,” kata Budiman.
Ia menerangkan semakin tua kendaraan maka ada nilai penyusutan. Sehingga pengadaan ini dipandang sesuai kebutuhan. Jenis mobil yang akan dibeli ialah Innova matic. Sesuai dengan ketentuan kendaraan untuk pejabat esselon dua. Adapun Kaltim Post berupaya menghubungi Kepala Diskop-UKMP. Tetapi beliau sedang mengikuti kegiatan sehingga komunikasi tidak tersambung.
Bahkan Diskop-UKMP ada dua nomenklatur berbeda. Satunya merupakan mobil operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 329 juta. Spesifikasinya ialah kapasitas mesin/silinder 1.498 cc, kapasitas tangki bahan bakar 42 Liter 4 silinder, serta bahan bakar Gasoline.
Sebelumnya dua OPD lain mengambil kebijakan serupa. Meliputi Bapelitbang dan Dinas Kesehatan. Kendaraan untuk Kepala Bapelitbang mencapai Rp 476 juta. Spesifikasinya kapasitas mesin/silinder 1998 cc, kapasitas tangki bahan bakar 55 liter, jenis bahan bakar Gasoline, serta kapasitas penumpang 7 orang. Adapun Diskes pagu anggarannya serupa dengan Bapelitbang. (ak)
