bontangpost.id – Lima kursi pimpinan anak usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) saat ini masih kosong.
Rencananya pengangkatan akan dilakukan pada 12 Desember. Saat Perumda AUJ menggelar laporan akhir tahunan seluruh kegiatan. Hal ini dibenarkan oleh Dirut Perumda AUJ Abdu Rahman.
Nantinya lima slot itu ialah pimpinan PT Bontang Transport (penyewaan kapal roro), PT Bontang Karya Utamindo (BKU), PT Bontang Investindo Karya Mandiri (BIKM), PT Bontang Berkah Jaya (bongkar muat), dan PT Jasa Amanah Bontang (kepelabuhan).
“Ada lima direksi baru yang akan ditetapkan. Seluruhnya anak perusahaan,” kata Rahman.
Ia menjelaskan kelima orang yang akan diangkat ini merupakan orang lama di BUMD dan anak usahanya. Bahkan keseluruhannya ialah warga Bontang. Pengisian ini berbeda dengan di BUMD skemanya. Sebab tanpa ada fit and proper test.
“Anak usaha mengacu UU 40/2007 tentang perseroan terbatas. Diputuskan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing anak perusahaan,” ucapnya.
Terkait calon direksi sudah memiliki potret terkait permasalahan di anak usaha Perumda AUJ. Apalagi ketika sudah duduk hal-hal yang tidak kelihatan akan termonitor. Ia menganggap kelima calon itu mampu bekerja dan membawa perusahaan ini lebih baik ke depan.
Pada tanggal tersebut kegiatanyang dilakukan ialah laporan tata kelola perusahaan, laporan standaroperasional perusahaan, struktur organsasi Perumda AUJ, serta laporan hasil RUPS. Setelah itu mempersiapkan laporan rencana kerja perusahaan 2023.
Tantangan direksi anak usaha Perumda AUJ sangat berat. Apalagi sebelumnya mantan direksi dari beberapa anak usaha tersandung kasus hukum. Ia menekankan pentingnya sikap profesionalisme. Anak perusahaan ini mayoritas sahamnya di bawah Perumda AUJ. Tetapi tetap mengacu kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Dengan unit usaha masing-masing. Kalaupun ada dinamika berjalan saja,” tutur dia.
Dalam waktu dekat direksi baru itu harus menyiapkan portofolio perusahaan. Segala izin yang mati dihidupkan kembali. Termasuk pajak dan mendaftar ulang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Baru kemudian menata bisnis usaha. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rustam mendesak pemkot agar segera turun tangan. Terkait dengan kekosongan kursi direksi di anak usaha Perumda AUJ. “Sesuai regulasi PP 54/2017 beberapa pejabat di pemkot itu sebagai pembina dari BUMD. Jadi harus turun menyelesaikan masalah belum diisinya sejumlah kursi pimpinan di Perumda AUJ,” kata Rustam.
Sehingga pada akhir tahun bisa menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Salah satu agendanya yakni melakukan pengisian jabatan di anak usaha. Politikus Partai Golkar ini juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa anak usaha yang sebelumnya dijabat mantan direktur perumda AUJ. Sehingga pelaporan keuangan belum diterima oleh pimpinan baru.
“Apalagi kondisinya seperti itu. Laporan berkala itu harus diserahkan,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada pimpinan baru agar melihat anak usaha mana yang saat ini keberadaannya justru membebani induk perusahaan. Menurutnya opsi yang tepat bagi anak usaha demikian ialah dilikuidasi. Selain itu pimpinan juga harus mencari unit usaha baru yang bisa mendongkrak pendapatan. Sehingga Perumda AUJ bisa menyetorkan dividen ke kas daerah. Rustam pun mendukung langkah restrukturisasi atau bersih-bersih di tubuh BUMD tersebut. Sebab selama ini Perumda AUJ kerap tersandung masalah hukum. Memang proses restrukturisasi membutuhkan waktu. (ak)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post