bontangpost.id – Kabar terkait rencana pengoperasionalan RS Taman Sehat pada tahun depan mendapat tanggapan dari Wali Kota Bontang Basri Rase. Menurutnya durasi sisa untuk persiapan masih belum cukup. Pasalnya banyak pekerjaan rumah yang harus dilengkapi. Ia pun menyebut salah satunya perizinan. Akan tetapi ketika disinggung perizinan apa yang dimaksud, ia tidak menjabarkan secara rinci.
“Belum (difungsikan). Izinnya saja belum keluar. Memang belum ada,” kata Basri.
Namun, pemkot akan tetap menyiapkan beberapa fasilitas yang harus dimiliki fasilitas kesehatan tersebut. Salah satunya, mencakup ketersediaan parkir. Dalam waktu dekat, dirinya akan membentuk tim percepatan untuk pembebasan lahan.
Diketahui, ukuran bangunan Rumah Sakit Taman Sehat ialah 10×20 meter. Bila dijumlah, satu lantai rumah sakit memiliki luasan 200 meter persegi. Dengan total empat lantai, maka RS Taman Sehat membutuhkan sekira 160 meter lahan parkir. Angka tersebut diambil berdasarkan regulasi yang ada. Berupa 20 persen dari total luas lantai harus berupa lahan parkir.
“Ini saya tekankan kepada OPD agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebelum melakukan pembangunan kajiannya harus lengkap termasuk fasilitas parkir. Jangan setelah rampung ada masalah,” ucapnya.
Sementara, untuk pemindahan ruang IGD bakal dimasukkan dalam mata anggaran periode selanjutnya. Bisa saja di APBD perubahan maupun APBD 2024. Dua poin itu merupakan penekanan dari BPKP. Disinggung soal rekomendasi yang harus dijalankan pada tahun ini. Ia menilai bahwa rekomendasi itu terkait dengan pemenuhan fasilitas.
“Bukan durasi untuk mulai pengoperasionalannya. Kami harus hati-hati yang begini,” tutur dia.
Sebelumnya, isu terkait pemanfaatan RS tipe D di tahun depan masuk program prioritas rencana kerja pembangunan daerah keluaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Kepala Bapelitbang Amiruddin Syam mengatakan, program itu tertuang di prioritas bidang SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta pemkot untuk menyiapkan secara cepat pada tahun ini. Mulai kelengkapan sumber daya manusia hingga alat kesehatan. Menurut dia, waktu hingga akhir tahun dipandang cukup.
“Asalkan mulai dari sekarang untuk proses pengadaan alkes. Termasuk mempersiapkan SDM-nya. Jangan sampai molor lagi,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini berharap pemerintah tidak membuang waktu lagi, sehingga tepat di 2024 sudah mulai dioperasionalkan fasilitas kesehatan tersebut. Dengan demikian, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mengingat saat ini rujukan bersifat berjenjang.
Utamanya, tentang penyiapan lahan parkir. Pasalnya, proses ini membutuhkan waktu lama. Belum lagi pembangunan sarana usai pembebasan lahan. Infrastruktur ini dipandang penting demi memberikan kenyamanan kepada pasien maupun pengunjung. Apalagi bangunan berada di dalam gang.
Belum lagi terkait perubahan struktur ruang instalasi gawat darurat yang harus berada di lantai dasar. Padahal, di rancangan pembangunan ini ditempatkan di lantai pertama. “Ini yang harus segera dirampungkan supaya semuanya sesuai ketentuan,” terangnya.
Namun, DPRD mendukung upaya untuk penggunaan bangunan dilakukan tahun depan. Sebab, jika terlalu lama dibiarkan, dikhawatirkan bangunan tidak terawat, sehingga menimbulkan kerusakan struktur. Mengingat puluhan miliar sudah dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur ini. (ak)
