bontangpost.id – Persoalan PT Laut Bontang Bersinar (PT LBB) yang sempat mencuat ke publik disorot DPRD Kota Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengkritisi kedudukan dewan pengawas (dewas) PT LBB yang semestinya mengetahui segala rencana bisnis dan struktur kedudukan di PT LBB.
“Termasuk proporsi saham di perusahaan,” katanya dalam rapat dengar pendapat.
Ia mengungkapkan, pemerintah memiliki 60 persen saham atau penyertaan modal di salah satu anak perusahaan PT AUJ tersebut.
Jika demikian, setiap keputusan dalam pengelolaan bisnis yang diambil perusahaan harus memberikan dampak positif dan manfaat untuk daerah, terutama dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Adapun kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut harus diketahui dan mendapat arahan dari dewas.
“Sesuai dengan fungsinya dalam hal pengawasan,” sambungnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda AUJ Bontang Amiluddin menyarankan perampingan organisasi.
“Permasalahannya adalah keterlambatan gaji karyawan dan salah satu faktornya ialah karyawan terlalu banyak,” jelas dia.
Adapun dengan perampingan tersebut diharapkan dapat memangkas biaya operasional karyawan.
Oleh karena itu, ia berharap PT LBB dapat menyelesaikan persoalan ini secepatnya, terutama agar tidak berlarut-larut.
“Harus ada penyisiran kebutuhan karyawan, agar pendapatan dan pengeluaran dapat disesuaikan,” pungkasnya. (*)
