bontangpost.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda telah menyelenggarakan tahapan seleksi computer assisted test (CAT) bagi pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024. Sebanyak 75 butir soal jenis pilihan ganda yang dituntaskan setiap peserta yang mendaftar.
Komisioner KPU Samarinda Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Yustiani mengatakan, jumlah pendaftar sejak diumumkan melalui berbagai platform ada 191 orang yang melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Namun, yang mengirim berkas fisik dari jumlah tersebut hanya 142 orang.
“Jadi setelah kami lakukan penelitihan administrasi, yang lolos ada 136 pendaftar. Artinya ada enam pendaftar yang tidak lolos administrasi. Itu disebabkan tidak lengkap,” ungkapnya.
Pada saat proses tes CAT, peserta dapat mengetahui secara langsung hasil nilainya. Pun KPU Samarinda akan langsung menempelkan sebuah kertas yang berisi nama, nomor pendaftaran, dan nilai hasil CAT. “Jadi proses seleksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan pendaftar akan mengetahui nilai yang diperoleh setelah mengerjakan tes tersebut,” sambungnya.
Yustiani menambahkan, selanjutnya KPU akan menyelenggarakan tahapan tes wawancara bagi peserta yang lolos CAT. Namun, di sisi lain, ada hal yang paling penting pada proses seleksi tersebut, yakni saran dan tanggapan dari masyarakat terkait nama-nama pendaftar sebagai Badan Ad Hoc di Pilkada 2024.
“Itu waktunya hingga 10 Mei. Harapannya masyarakat bisa aktif dalam mengamati proses pembentukan PPK, saran dan tanggapan dari masyarakat tentu akan memengaruhui keputusan KPU tentang nama-nama yang terpilih,” terangnya.
Salah satu pendaftar PPK Urfi Arsilla mengungkapkan, soal yang dikerjakan di CAT Selasa (7/5) disebutnya cukup sulit. Sebab, ada beberapa soal yang di luar dari prediksi Urfi. “Ada beberapa soal yang membutuhkan tingkat fokus tinggi. Dia bisa membuat blunder, padahal kalau diteliti isinya sama,” ungkapnya.
Keputusan Urfi ternyata tak semata-mata membutuhkan pekerjaan. Sebab, di Pemilu 2024, dia pernah menjadi PPS di Kelurahan Bandara. “Dulu saya coba-coba aja daftar, waktu jadi PPS. Enggak tahunya lolos, ya siapa tau aja ada peluang untuk PPK pilkada tahun ini,” imbuhnya.
Dia berharap, pelaksanaan tes tersebut KPU Samarinda bisa menjalankan sesuai regulasi yang ada. Sebab, isu nepotisme disebutnya marak beredar. Apalagi dalam pelaksanaan pilkada harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Istilahnya kalau generasi sekarang orang dalam (ordal), yang mana rekrutmen sebatas formalitas.
“Kasihan orang-orang yang effort-nya tinggi mengikuti rekrutmen, tapi bisa tidak terpilih karena orang dalam, apalagi sudah mengeluarkan biaya. Semoga KPU bisa menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya. (dra/k8)
