bontangpost.id – Rencana pembangunan Polder Telihan pada tahun ini besar kemungkinan tertunda.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Amiruddin Syam mengatakan saat ini terkait proses pembebasan lahan masih ada kendala.
“Ada masalah terkait dengan pembebasan. Karena di lokasi tersebut ada dua titik yang dibebaskan. Utamanya program dari Pemprov Kaltim,” kata Amiruddin.
Ia menjelaskan proses pembebasan lahan memang tidak sekaligus. Artinya tidak dalam satu kurun waktu.Mengingat beberapa lahan di situ statusnya masih belum jelas. Pembebasan lahan bekas hutan lindung membutuhkan waktu. Utamanya menyangkut legalitas lahan yang dimiliki oleh pihak yang mengklaim.
“Tidak ada yang memiliki sertifikat hanya menggunakan surat yang ada. Ini menjadi masalah,” ucapnya.
Apalagi di lokasi dekat juga ada rencana pemprov untuk membuat bendung gerak. Butuh pembebasan lahan di titik yang ditetapkan. Bapperida akan mengkaji terkait rencana pembuatan Polder Telihan. Jangan sampai kedua program ini justru bertabrakan.
“Kami akan kaji ulang. Jangan sampai itu bertabrakan,” tutur dia.
Bapperida belum bisa memastikan kapan tahapan pembebasan lahan itu rampung. Tetapi rencana ini untuk penanggulangan banjir. Kegiatan tersebut harus diupayakan. Sebab rencana pembangunan Polder Telihan masuk dalam skema jangka menengan penanganan banjir.
Pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), tertera anggaran untuk nomenklatur pembebasan lahan hanya Rp30 juta. Tepatnya pada tahun ini.
Menurutnya, terkait pengadaan lahan itu harus bersifat clean and clear. Nanti, ketika persoalan lahan sudah selesai maka anggaran akan ditambahkan melalui APBD perubahan. Disinggung waktu pelaksanaan yang hanya tiga bulan, ia menjawab durasi itu cukup. Sebab, ketika tahapan sebelumnya sudah rampung maka tinggal pembayaran.
“Takutnya ketika dianggarkan nominal besar tetapi akhirnya tidak terserap karena persoalan lahan. Makanya anggaran itu ditarik untuk lainnya terlebih dahulu,” ucapnya.
Ia pun optimistis di APBD perubahan nanti nilainya meningkat. Sehingga, bisa untuk melakukan pembebasan lahan. Sejatinya, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan ini mencapai Rp30 miliar. Dari total luasan lahan yang direncanakan dibuat polder, yakni 28 hektare. Terkait dengan pembebasan lahan ini, pemkot harus berhati-hati, agar tidak tersandung masalah legalitas dari surat.
Pada tahun lalu, pemkot sudah masuk tahapan perencanaan pengadaan tanah. Dikatakan dia, polder ini sangat penting. Mengingat air dari wilayah hulu bisa ditampung di infrastruktur ini nantinya. Sebelum dialirkan menuju bagian hilir. Tentunya sembari melihat kondisi pasang-surut air laut. Rencana pembangunan polder ini sudah terdengar sejak 2019.
Kala itu, anggaran untuk FS digelontorkan Rp228 juta. Kemudian, penyusunan detail engineering design (DED) baru dilakukan dua tahun lalu. Dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar. Diketahui, lokasi polder tersebut berada di dekat Tugu Selamat Datang Kota Bontang. Di sebelah kiri ruas jalan itu jika dari arah simpang empat RSUD ada akses. (ak)
