bontangpost.id – Tertundanya proses pembebasan lahan terkait rencana pembangunan Polder Telihan mendapat atensi serius dari legislator. Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina mengatakan, perencanaan yang tidak matang membuat segala sesuatu jadi runyam.
“Ini jelas tidak matang perencanaannya. Harusnya ada target yang jelas. Misal tahun ini pembebasan lahan. Tahun depan pembangunan fisik, seperti itu,” kata Amir.
Ia menyorot karena penanganan banjir menjadi fokus pemkot. Tetapi skema jangka menengahnya harus tertunda lagi.
Politikus Partai Gerindra ini juga melihat pemkot jangan cukup puas dengan kondisi yang ada. Jika belakangan kondisi banjir tidak separah sebelumnya.
“Jangan terlena. Karena itu ada beberapa faktor mulai dari curah hujan dan sebagainya. Tetapi lebih baik antisipasi. Supaya ini bermanfaat untuk jangka lebih lama,” ucapnya.
“Ini jelas tidak sinkron. Perencanaan sudah mengeluarkan anggaran. Tentu pemborosan,” tutur dia. Ia berharap program ini tetap berjalan. Supaya masyarakat tidak dihantui dengan musibah banjir.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Amiruddin Syam mengatakan, saat ini terkait proses pembebasan lahan masih ada kendala.
“Ada masalah terkait dengan pembebasan. Karena di lokasi tersebut ada dua titik yang dibebaskan. Utamanya program dari Pemprov Kaltim,” terangnya.
Ia menjelaskan proses pembebasan lahan memang bertahap. Apalagi status lahan juga belum klir. Karena di titik tersebut dulunya merupakan bekas hutan lindung. Tentu butuh waktu untuk pembebasan lahannya.
Sejatinya, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan ini mencapai Rp30 miliar. Dari total luasan lahan yang direncanakan dibuat polder, yakni 28 hektare. (ak)
