BONTANGPOST.ID, Bontang – Daya beli masyarakat Bontang yang turun empat tahun terakhir mendapat atensi dari Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Ia mengaku heran melihat kondisi tersebut, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang terus tumbuh dalam empat tahun terakhir.
Agus Haris mengatakan, seharusnya daya beli masyarakat meningkat seiring dengan ruang fiskal Bontang yang bertumbuh dalam tempo empat tahun terakhir. “Ini yang patut dipertanyakan, kok daya beli turun padahal APBD naik,” ungkap Agus Haris, Jumat (14/6/2024).
Mengacu daftar belanja pemerintah dari RPJMD Bontang, pada 2020 belanja pemerintah Rp 1,5 triliun. Di tahun berikutnya belanja sedikit turun Rp 6 miliar. Lalu meningkat kembali 2022 menjadi Rp 1,6 triliun. Di 2023 belanja meningkat secara signifikan menjadi Rp 2,8 triliun.
Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang rata-rata pengeluaran per kapita/kepala keluarga menurun sepanjang empat tahun terakhir.
Tren ini terlihat sejak 2020 lalu, rata-rata belanja rumah tangga sebanyak Rp 2,4 juta per bulan. Kemudian angka konsumsi rumah tangga turun di 2021 menjadi Rp 2.071.553.
Tren ini masih bertahan 2 tahun berikutnya, pada 2022 pengeluaran per kapita merosot menjadi Rp 2.023.331. Sedangkan, memasuki 2023 angkanya sedikit naik sekitar Rp 30 ribuan menjadi Rp 2.059.757.
Dengan belanja yang terus meningkat, sambung Agus Haris, harusnya daya beli masyarakat ikut terkerek karena uang yang digelontorkan besar apalagi mulai tahun lalu.
Menurut AH-sapaan akrabnya, kondisi pengeluaran yang minus artinya program pemerintah belum tepat sasaran karena tujuan alokasi APBD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah yang tidak tercapai.
Politikus Partai Gerindra ini menganalisis penyebab daya beli masyarakat turun ditengah keuangan daerah yang meningkat. Adapun asumsinya yakni belanja pemerintah lebih banyak dihabiskan di luar daerah. Kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang banyak digelar di luar daerah mengakibatkan uang daerah justru berputar di wilayah lain.
Selain itu, penyebab lainnya yakni tak ada daya pikat di Bontang yang menyebabkan banyak masyarakat menghabiskan uang mereka di luar daerah.
Dari kondisi itu, pemerintah harus mengevaluasi perencanaan dari belanja daerah supaya tepat sasaran. Kemudian, diperlukan menciptakan terobosan agar masyarakat mau berbelanja di dalam kota.
“Saya nilai pemerintah kurang bijak mengelola APBD. Sudah sewajarnya harus ada evaluasi,” pungkasnya. (*)
