BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pemprov Kaltim menyebut akan berkomitmen kuat dalam mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Program yang bertujuan memastikan asupan gizi yang cukup bagi generasi muda hingga tahun 2045 ini, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak di Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Namun ia menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan harga bahan baku di setiap daerah dalam pelaksanaannya.
“Setiap daerah tentu berbeda-beda dari segi harga bahan baku. Pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, sebenarnya ingin program makan bergizi gratis ini berjalan demi generasi muda kita nantinya di 2045. Dari program percobaan ini, nanti akan dilihat seperti apa program ini akan berjalan,” ujarnya.
Nanda juga menyoroti uji coba yang telah dilakukan sebagai langkah positif untuk melihat efektivitas program di berbagai wilayah. “Uji coba sudah dilakukan, dan ini adalah langkah yang bagus karena dapat melihat bagaimana pagu anggaran dari pemerintah pusat diaplikasikan di daerah yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan bahwa harga bahan baku di Kaltim cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa, sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk menyesuaikan nilai anggaran dengan kondisi wilayah masing-masing.
Harga bahan baku harus dipertimbangkan. Di setiap wilayah ada perbedaan, kalau Kaltim pasti lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa,” jelasnya.
Ananda berharap ada ruang untuk diskusi lebih mendalam ke depannya. “Nanti harus ada pembahasan yang lebih detail dan komprehensif untuk menjalankan program ini. Misalnya, apakah ke depan nilainya akan menyesuaikan dengan wilayahnya, atau setiap daerah memberikan tambahan dengan APBD dan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Jadi, kita lihat saja dari uji coba ini akan menjadi masukan yang sangat baik untuk pemerintah pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, sempat meninjau langsung simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Balikpapan, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi siswa, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus. “Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik,” ujar Akmal.
Meski alokasi anggaran program ini berasal dari pemerintah pusat (APBN), Akmal menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memahami pola pelaksanaannya. “Kita harus mempertimbangkan kondisi harga yang tinggi. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 10 ribu per paket, tapi apakah di daerah kita harga tersebut cukup?” bebenya.
Dirinya menjelaskan bahwa simulasi yang dilakukan menjadi krusial untuk menilai kebutuhan dukungan tambahan dari anggaran daerah demi keberlanjutan program.
“Harga-harga di Balikpapan tinggi. Biaya hidup di Samarinda dan daerah lain, termasuk Mahakam Ulu, juga tinggi,” jelasnya.
Dengan program yang akan dimulai awal 2025, hasil simulasi ini akan menjadi acuan penting dan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. “Ini adalah proyek percontohan, dan biaya aktualnya sekitar Rp17 ribu per paket. Kami siap menyukseskan program Bapak Presiden di Kaltim,” pungkasnya. (mrf/nha)
