BONTANGPOST.ID, Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, melontarkan kritik pedas terhadap praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merugikan pekerja di daerahnya.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Mahyunadi menegaskan kekecewaannya terhadap perusahaan yang cari untung. Tapi enggan berbagi dengan karyawan.
“Memang agak keras karena saya kesal. Kok, ada perusahaan yang cari untung di sini, enggak mau berbagi keuntungan dengan para karyawannya sendiri, orang yang bekerja untuk dia. Masa enggak mau beri keuntungan,” kata Mahyunadi, Kamis (24/4) malam.
“Memang agak keras karena saya kesal. Kok, ada perusahaan yang cari untung di sini enggak mau berbagi keuntungan dengan para karyawannya sendiri, orang yang bekerja untuk dia sendiri. Masa enggak mau beri keuntungan?” beber Mahyunadi.
Ia mengungkapkan bahwa begitu muncul persoalan antara perusahaan dan karyawan, respons perusahaan sering kali langsung mengarah ke PHK.
“Begitu ada masalah langsung PHK, PHK, PHK. Lari ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Kalau sudah ke PHI, ya kalahlah masyarakat,” ujarnya.
Mahyunadi menyoroti ketimpangan akses antara perusahaan dan karyawan dalam proses di PHI. Menurutnya, pihak perusahaan selalu hadir dalam sidang. Sedangkan banyak pekerja tak mampu menghadiri sidang baik karena biaya maupun minimnya informasi prosedural.
“Kita enggak mau menuduh bahwa pengadilan itu tidak fair. Cuma, kalau hanya masyarakat, mereka jarang datang. Jadi yang hadir diundang di PHI itu hanya perusahaan saja yang bisa hadir. Masyarakat enggak bisa hadir. Karena enggak bisa hadir, ya kalahlah,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mahyunadi secara pribadi berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada pekerja yang menghadapi PHK tak berdasar.
“Kalau betul-betul ini ke PHI, saya akan lihat dulu layak atau tidaknya. Kalau tidak layak, saya akan bantu urus di PHI. Ini komitmen pribadi Mahyunadi, bukan pemerintah,” tegasnya. (*)
