SAMARINDA – Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim menemukan ratusan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Benua Etam. PHK tersebut dilakukan tanpa melewati prosedur yang berlaku. Pasalnya, mayoritas perusahaan yang menghentikan buruh tidak menempuh jalur penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Ketua SBBI Kaltim, Neson Nadek mengungkapkan, kasus PHK terjadi secara masif terjadi di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pada kurun waktu 2015 dan 2016, pihaknya menemukan 806 kasus.
Data tersebut ditemukan setelah Neson melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah. Diperkirakan, kasus yang sama masih terus berlanjut pada 2017 dan 2018.
“Selama belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan, kasus PHK tanpa prosedur itu masih akan terus berlanjut. Justru itulah yang harus dievaluasi oleh Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.),” imbuhnya, Selasa (18/9) kemarin.
Di masa yang akan datang, apabila Disnakertrans Kaltim tidak mengevaluasi PHK yang cacat aturan tersebut, kasus yang sama akan terus merugikan para pekerja yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Ini yang harus segera dievaluasi. Karena tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa penetapan dari PHI. Walaupun belum ada sanksi, harus ada tindakan preventif dari Disnakertrans,” saran Neson.
Kemudian, SBBI Kaltim juga meminta DPRD Kaltim untuk menyusun peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme PHK. Salah satu poin yang harus ditekankan dalam perda tersebut yakni pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa prosedur penetapan PHI.
“Karena sekarang ini ada kekosongan hukum di Kaltim. Daripada terus memakan korban di perusahaan, DPRD harus membuat perda. Karena undang-undang mengenai PHK ini sudah ada. Tinggal aturan di bawahnya saja yang belum dibuat,” terangnya.
Kata Neson, prosedur PHK telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151 disebutkan, perundingan PHK antara perusahaan dan karyawan/serikat buruh harus ditempuh melalui penetapan PHI.
Kemudian dalam pasal 155 dijelaskan lebih lanjut, PHK tanpa melewati penetapan PHI dianggap batal demi hukum. Artinya PHK tersebut dianggap tidak memenuhi aturan. Sehingga sebelum penetapan PHI, pengusahan dan buruh harus tetap menjalankan kewajiban.
Di pasal 155 Undang-Undang nomor 13/2003 itu disebutkan, ketika pengusaha melakukan skorsing pada buruh selama belum keluar penetapan PHI, maka buruh tetap mendapatkan gaji beserta hak lainnya yang diberikan perusahaan.
“Tetapi kenyataannya tidak begitu. Pada saat perusahaan melakukan PHK tanpa penetapan PHI, padahal buruh tidak menerima keputusan itu, pengusaha tidak menjalankan kewajibannya,” terang Neson. (*/um)
