SAMARINDA – Untuk ketiga kalinya, Pemkot Bontang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang Tahun 2016.
Penyerahan LHP-LKPD diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dori Santosa kepada Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Selasa (30/5) kemarin. Ikut menyaksikan Wakil Ketua DPRD Bontang, Faisal. Selain itu, hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Inspektorat Bontang, Bambang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, Amiluddin.
Usai penyerahan, Neni memanjatkan puji syukur atas penilaian tersebut. Menurutnya, apa yang diraih Kota Taman merupakan buah kerja keras dan dukungan dari semua pihak. “Alhamdulillah, ini (opini WTP, Red.) yang ketiga kalinya. Tentu ini kerja keras seluruh perangkat daerah di Bontang,” kata Neni.
Dijelaskannya, opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis WTP ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.
Perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. “Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Diungkapkannya, tolok ukur pemberian opini WTP tersebut adalah bagaimana Pemkot Bontang merealisasikan belanja daerahnya secara transparan dan akuntabel, serta taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sebetulnya, kepatutan dan kepatuhan itu yang paling utama dalam menjalankan pembelanjaan di Bontang,” tambah Neni.
Diharapkannya, ke depan Pemkot Bontang akan mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itulah, diperlukan dukungan dan kerja sama semua pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang. Neni juga meminta agar semua OPD di lingkup Pemkot Bontang bekerja sesuai kepatuhan dan kepatutan.
“Target ke depan harus dipertahankan (opini WTP-nya, Red.). Karena kinerja dan performance sebuah pemerintahan, dilihat dari WTP. Meskipun dapat opini WTP, bukan berarti tanpa kesalahan. Tetap ada (kesalahan, Red.). Namun, dari aset, kepatuhan, dan kepatutan, kami baik,” jelasnya lagi.
Neni menambahkan, penghargaan ini dipersembahkan untuk masyarakat Kota Taman. Ini sebagai bukti bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Neni dan wakilnya, Basri Rase benar-benar menggunakan anggaran sesuai aturan. Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (gun/mga)
