BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pemerintah provinsi menyatakan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU/PKS) dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim sebagai mitra pelaksana skema pendidikan gratis.
Pada aspek seragam, Pemprov Kaltim menargetkan jangkauan besar. Sekitar 65.000 paket atribut sekolah (seragam, tas, sepatu) akan dibagikan kepada siswa baru jenjang SMA/SMK/SLB tahun ajaran 2025/2026.
Program itu dijadwalkan mulai didistribusikan pada Agustus 2025. Sebanyak 65.000 paket seragam akan dibagikan secara gratis kepada seluruh peserta didik baru, baik yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.
Paket seragam yang diberikan mencakup satu set seragam putih abu-abu lengkap dengan tas, topi, dan sepatu.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan pendataan dan koordinasi dengan seluruh sekolah saat ini terus berlangsung agar program dapat berjalan tepat waktu.
“Distribusi seragam gratis seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juli ini. Saya akan cek kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Insyaallah Agustus mulai direalisasikan,” ujar Seno Aji saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.
Ia menegaskan, bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan orangtua siswa di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Diharapkan, tidak ada anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi.
Terkait keperluan seragam lainnya seperti seragam batik, pramuka, maupun seragam khas sekolah, Pemprov Kaltim menyerahkannya kepada masing-masing orangtua siswa.
Namun demikian, Pemprov telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/17701/Disdikbud.III yang menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang menjual seragam kepada siswa.
“Kita sudah buat edaran ditujukan ke SMA/SMK supaya tidak mengadakan (menjual) di sekolah, dan (pembeliannya) sendiri masing-masing orang tua, atau bisa menggunakan seragam lama yang punya kakaknya juga boleh. Kita tidak mengharuskan membeli baru,” tegas Seno.
Kebijakan itu dinilai sebagai langkah progresif Pemprov Kaltim untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bebas hambatan biaya.
Sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung Program Indonesia Pintar. (*)
